Editorial: Bimtek BUMG dan Etika Komunikasi

Surat undangan dari Lepenkapi. [Ist]

Netizen di Bireuen heboh. Selembar surat dari organisasi Lepenkapi, yang isinya berupa undangan sekaligus pengumuman pembayaran uang Bimbingan Teknis (Bimtek) yang ditujukan kepada keuchik, diposting di laman medsos. Kemudian dibagikan ke banyak grub WA.

Dalam suratnya, Lepenkapi menjelaskan, pelatihan yang akan digelar di Bandung–juga di Jogya, untuk memberikan pelatihan tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Sebuah alasan yang masuk akal. Dapat diterima publik.

Andaikan Bupati Bireuen H. Saifannur, S.Sos., tidak pernah mengeluarkan amaran tentang larangan bimtek yang menggunakan Dana Desa ke luar Aceh, tentu munculnya surat undangan tersebut bukan sebuah masalah. Masalahnya bupati sudah berkali-kali menyampaikan itu. Itulah yang menjadi masalah.

Pihak Lepenkapi melalui Ketua Panitia Cut Khairani, kepada aceHTrend, Minggu (12/1/2020) menjelaskan bila rencana bimtek tersebut sudah jauh hari disiapkan. Termasuk bertemu dengan sejumlah pihak–seperti camat dan pihak lainnya yang tidak disebutkan secara tersurat. Mereka sepakat.

Dengan logika akademisi, Cut Khairani memberikan penjelasan. Lagi-lagi dapat diterima. Niatnya bagus. Lepenkapi ingin memberikan ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman kepada para pimpinan desa, agar setelah pulang dari Bandung–juga dari Jogja, mereka bisa membangun BUMG yang kelak menghadirkan keuntungan dan berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Sialnya–bila boleh disebut demikian, ternyata Bupati Bireuen tidak tahu menahu dengan rencana tersebut. Orang dekat bupati mengatakan, tidak satupun dari pihak Lepenkapi yang memberitahu hal tersebut kepada sang kepala daerah.

“Ini soal kepatutan. Menghargai pemilik mandat politik. Seharusnya pihak Lepenkapi yang seluruhnya adalah akademisi, membangun komunikasi yang bagus. Jangan “main jalan tengah” yang membuat marwah pemberi titah menjadi rusak,” kata orang dekat bupati.

Ketua Komisi 1 DPRK Faidir Bintara, juga mempertanyakan mengapa bimtek BUMG harus keluar daerah? Dia juga dengan tegas mengatakan bila mustahil sejumlah petinggi tidak tahu, termasuk kepala dinas terkait.

“Ada yang tidak benar. Saya tidak percaya bila mereka tidak tahu,” ujar Faidir, Sabtu (11/1/2019).

Di publik, rencana bimtek ke luar daerah, juga menimbulkan dua pandangan. Ada yang mendukung. Tidak sedikit pula yang menolak. Pihak yang menolak memberikan argumen bila hanya ingin mengedukasi, mengapa harus ke Bandung? Mengapa harus keluar Aceh? Mengapa tidak, pematerinya saja yang didatangkan ke Bireuen? Biaya akan lebih murah dan uang akan berputar di Aceh.

Seorang petinggi Lepenkapi kepada aceHTrend mengatakan bahwa kegiatan itu ditunda, sampai selesainya APBDes dan musrenbang. Ia juga akan menjumpai bupati untuk menjelaskan bahwa bimtek tersebut sangat penting dilakukan langsung di tempat yang BUMG-nya sudah maju.

Dua alasan, baik yang menolak maupun yang mendukung, sama-sama ingin yang terbaik. Bukan sekedar angka total 4 miliar Rupiah, yang akan dihabiskan bila bimtek digelar di Kota Kembang dan Kota Ambyar Jogja.

Seperti orang dekat bupati sampaikan. “Penting tidak penting, semuanya punya tolok ukur. Satu hal yang paling perlu dilakukan oleh Lepenkapi dan siapapun yang memberikan dukungan, jangan langkahi keputusan bupati. Ini bukan perkara legal tidak legal. tapi etika komunikasi.” []