Agar Komitmen Investasi Properti UEA Tidak Sekadar Menggantang Asap

Salah satu sisi kemajuan Uni Emirat Arab. Pemerintah UEA berkomitmen akan melakukan investasi bidang properti di Aceh. [ddtc.co.id]

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Publik Aceh tentu belum dapat memastikan, klaim Luhut Binsar Panjaitan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) akan melakukan investasi properti di Aceh, apakah sesuatu yang pantai disebut wind of change, di tengah keputusasaan rakyat berharap terjadinya perubahan. Ataukah haba mameh (lips service) alias angin surga yang akan kembali meninabobokan 5,2 juta rakyat Aceh dalam mimpi yang tidak berkesudahan.

Bila pantas disebut kabar gembira, maka kunjungan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, bersama sejumlah menteri kabinet ke Uni Emirat Arab (UEA) merupakan sebuah berkah bagi Aceh. Karena selain bicara investasi mereka untuk wilayah ibu kota baru, petinggi UEA juga menaruh perhatian kepada Aceh.

“Dibicarakan juga untuk Aceh. Sebelumnya sudah dibicarakan dengan adiknya crown prince (Putra Mahkota UEA Mohamed Bin Zayed) untuk Aceh, UEA ingin masuk ke properti,” kata Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, seperti dilansir Antara, Senin (13/1/2020).

Menurut Luhut, investasi di Aceh rencananya akan dilakukan oleh adik Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed yaitu Syeikh Hamid. “Pekan depan pihak UEA dan Pemerintah Provinsi Aceh akan membicarakan ini, alasan mereka ingin berinvestasi di Aceh karena jarak terbang dari Abu Dhabi kira-kira hanya 5 jam,” katanya melalui keterangan resmi.

UEA Akan Investasi Rp42 Triliun

Wacana yang muncul dari klaim Luhut tersebut, disambut baik oleh Pemerintah Aceh. Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Rabu (15/1/2020) mengatakan UEA akan berinvestasi di bidang properti dengan nilai Rp42 triliun.

Sektor properti yang akan dilirik UEA antara lain yang menunjang pariwisata seperti hotel atau resort di Sabang dan Banda Aceh, Industrial Estate di Ladong (Aceh Besar), dan Islamic Development Estate di Banda Aceh.

Atas wacana tersebut, kata Nova, pihaknya selaku penyelenggara pemerintah daerah, akan melakukan berbagai hal, termasuk menjemput bola dan mempermudah seluruh proses investasi, sesuai dengan perundang-undangan.

Rencana Investasi Asing Harus Akomodir UUPA

Koordinator Pusat Masyarakat Pengawal Perdamaian dan Pembangunan Aceh (M@PPA) Azwar A Gani menolak rencana investasi Uni Emirat Arab (UEA) Rp42 triliun di Aceh. Penolakan tersebut dilakukan untuk memperkuat kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Aceh, atau lebih dikenal dengan singkatan UUPA.

“Kami menolak investasi UEA di Aceh karena ingin memperkuat dan menyelamatkan UUPA. Jika UUPA tidak diakomodir dalam perjanjian investasi tersebut maka kita masyarakat Aceh harus menolaknya,” kata Azwar A Gani, dalam siaran pers yang dikirimkan ke redaksi aceHTrend, Rabu (15/2/2020).

Azwar menyebutkan, sesuai dengan UUPA, setiap perihal Aceh yang berkaitan dengan dunia internasional yang dibuat oleh Pemerintah Pusat harus dilakukan setelah adanya konsultasi dan atas pertimbangan DPRA.

Pada Pasal 8 Ayat 1 [UUPA] disebutkan: Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh yang dibuat oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA”.

Kemudian di Pasal 165 Ayat 2: “Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberi izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional”.

“Kedua pasal tersebut sangat rawan disalahgunakan dan akan menjadi pemicu konflik kembali antara Aceh dengan Jakarta di kemudian hari. Kami tidak anti pasar bebas dan investasi, tetapi makna konsultasi dan kedudukan Pemerintah Aceh dalam perjanjian investasi tersebut harus diperjelas. Investor butuh kepastian regulasi untuk keamanan investasinya, semoga Plt [Gubernur Aceh] tidak melupakan UU PA,” kata Azwar Azwar.

Komitmen Investasi UEA Bukan Hadiah

Akademisi Universitas Syiah Kuala, Dr. Amri, mengatakan bahwa investasi dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh sebuah entitas, baik negara maupun swasta, bukanlah hadiah [cuma-cuma]. Tapi sesuatu yang dihitung dari sisi bisnis. Tujuan penanam investasi adalah mendapatkan keuntungan dari uang yang diinvestasikan.

Akademisi yang fokus pada kajian ekonomi tersebut juga menyebutkan, untuk merealiasikan komitmen investasi yang telah disampaikan oleh Pemerintah UEA kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo, yang merupakan bagian dari angka besar investasi mereka ke Indonesia, harus disikapi secara serius oleh Pemerintah Aceh.

Hal yang perlu diingat oleh Pemerintah Aceh, bahwa bilapun nama Aceh sudah disebutkan di dalam perbincangan kedua belah pihak, bukan bermakna posisi Aceh sudah aman.

Ada 34 propinsi di Indonesia, yang semuanya membutuhkan kehadiran investasi. Untuk itu, bila komitmen UEA tidak ditindaklanjuti dengan serius, bisa jadi, apa yang telah disampaikan, akan beralih ke tempat lain.

“Di sini tentu saja Aceh membutuhkan pemimpin yang berkarakter. Seseorang yang mampu meyakinkan Pusat bahwa Aceh siap menerima dan menjalankan hal tersebut. Aceh butuh strong leadership, sekaligus strong management,” ujar Amri, Kamis (16/1/2020).

Menurut Amri, Aceh memiliki catatan negatif dalam hal realisasi dan serapan program anggaran pembangunan. Tim Pemerintah Aceh yang terdiri dari SKPA-SKPA, jangankan diminta untuk mendatangkan investasi, bahkan dana yang sudah ada saja gagal diserap sempurna. Setiap tahun banyak sekali anggaran yang tersisa, yang disebabkan oleh lemahnya serapan anggaran.

Amri berharap, komitmen UEA investasi ke Aceh, terealiasi. Di sini dibutuhkan proaktif masing-masing bidang di Aceh. Pemerintah Aceh harus bekerja keras menjemput agar investasi tersebut benar-benar hadir ke aceh.

“Untuk merealiasikan hal tersebut, Pemerintah Aceh tidak boleh menggantang asap. Artinya mengharapkan investasi tersebut direaliasikan, tapi pekerjaan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang selama ini telah terbukti tidak mampu menghabiskan anggaran untuk peningkatan pembangunan Aceh. Aceh butuh tim lain yang diisi oleh orang-orang profesional, yang mampu memperkuat Plt Gubernur Aceh,” ujarnya.

Akankah investasi dari UEA terwujud di Aceh? Jalan masih panjang. Investasi bukan seperti jual beli di pasar ikan tradisional. Semua akan ada bila Aceh benar-benar mampu meyakinkan pemilik uang, bahwa Aceh sudah tepat menjadi pilihan mereka.

Banyak pihak yang khawatir bila komitmen investasi [properti] dari pihak asing, akan hilang seiring berjalannya waktu. Banyak MoU yang sudah dibuat, tapi nyaris semuanya hanya komitmen di atas kertas.

Lalu, apakah kali ini akan serupa dengan apa yang terjadi di masa yang telah lalu? Hanya waktu yang bisa menjawab.[]

KOMENTAR FACEBOOK