Ratusan Perangkat Desa Tanpa Ijazah SMA di Aceh Singkil Terancam Dibebastugaskan

ACEHTREND.COM, Singkil – Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa Wajib Berijazah Minimal SMA atau Sederajat dan telah Berumur antara 20 hingga 42 tahun, akan diberlakukan secara efektif di Aceh Singkil.

Dengan diberlakukannya regulasi itu, perangkat desa yang tidak memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) terancam dibebastugaskan. Hal itu ditegaskan Camat Singkil Utara, H Amril Ar, SH, MSi kepada aceHTrend, Rabu (15/1/2020).

Amril Ar mengatakan, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid, telah memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, camat, dan kepala kampung supaya melakukan rekrutmen perangkat desa yang mengantongi ijazah SMU atau sederajat.

Jika kepala desa tidak mengganti perangkat desa yang berijazah di bawah level SMA,  pemerintah akan memberikan sanksi, yaitu tidak akan memberikan honor pada perangkat desa tersebut.

“Rekrutmen ini, harus tuntas pada Februari 2020. Jika tidak, maka pemerintah tidak memverifikasi APBK dan tidak membayar honor perangkat desa tersebut. Kalau ada yang tetap membayar, harus dikembalikan,” tegas camat.

Untuk menjalankan amanah qanun dan kepmendagri serta perintah Bupati Aceh Singkil, Kecamatan Singkil Utara khususnya dan kecamatan lain di Aceh Singkil telah melakukan rapat dan menyurati kepala-kepala desa.

Sampai hari ini, ungkap Camat Amril, belum ada kepala desa di wilayahnya yang komplain atau mengeluh terhadap peraturan ini.

“Secara lisan saya telah menyampaikan kepada kepala desa bahwa Permendagri Nomor 67  tahun 2017 seharusnya telah terlaksana. Namun di Aceh Singkil, baru bisa diterapkan tahun 2020,” ucap Camat Singkil Utara.

Menurut Camat Amril, tujuan pemberlakuan qanun dan permendagri ini,  supaya dana desa yang digelontorkan pemerintah bisa dikelola dengan baik. Berdayaguna dan berhasil guna. Sehingga tujuan pemerintah untuk membangun dan mengentaskan kemiskinan di desa cepat terwujud.[]

Editor : Ihan Nurdin