Sebut Aceh Daerah Termiskin, Ada Apa dengan BPS?

Teuku Murdani.

Oleh Teuku Murdani

Orang tua Aceh dulu pernah membuat sajak nasehat sebagai berikut.

Paléh agam sipat kuah bileung asoe
Paleih inoeng diteumanyoeng ‘oeh lakoe woe
Paleih raja deungo haba beurangkasoe
Paleih rakyat dimeu-upat rata sagoe

Pada masa milenial ini hampir mustahil untuk menghindari bergosip terhadap suatu persoalan. Lebih-lebih para pegiat media sosial semacam group WA dan Facebook. Karena kenyataannya WA group dan Facebook menjadi tempat bergosip yang sangat populer dewasa ini. Walau tidak bertatap muka, tidak akan mengurangi semangat untuk berdiskusi.

Salah satu gosip yang kembali viral belakangan ini adalah sebuah laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tentang peringkat kemiskinan di mana menempatkan Aceh sebagai propinsi termiskin di Sumatera dan menempati peringkat keenam se Indonesia. Tidak tangung-tanggung, laporan tersebut dipublikasi di media electronik nasional yang begitu populer bagi masyarakat Indonesia.

Laporan tersebut tidak hanya merilis kondisi kemiskinan propinsi di ujung barat Pulau Sumatera tersebut, tetapi juga mengaitkannya dengan pengucuran Dana Desa dan Dana Otsus oleh Pusat kepada Aceh sebagai sebuah kompensasi untuk mempercepat pembangunan Aceh paska konflik dan tsunami yang mencapai 13,3 trilliun pada tahun 2019.

BPS kemudian menjabarkan lebih lanjut bahwa beras, rokok, dan ikan merupakan komoditas yang mempengaruhi terhadap nilai kemiskinan di Aceh (detikfinance, 15/1/2020). Namun sayang, BPS tidak merinci lebih lanjut bagaimana mereka mengumpulkan data kemiskinan dan bagaimana menggunakan komoditas – komoditas tersebut dalam instrumen untuk melihat nilai kemiskinan di kalangan rakyat Aceh. Sehingga sedikit menjadi tanda tanya bagi masyarakat awam.

Sekilas laporan tersebut terlihat begitu mengejutkan dan memancing berbagai tanggapan di media sosial dan media arus utama daring seperti aceHTrend. Bahkan ada yang memasang spanduk dengan kalimat “Selamat datang di Provinsi Termiskin Se-Sumatera”. Sudah pasti di warkop menjadi trending topik diskusi yang seakan tidak pernah bosan-bosannya untuk dibahas.

Di satu sisi BPS Aceh menjadi lembaga yang dipuji karena merilis fakta kondisi kemiskinan di Aceh yang seolah-olah tidak dapat dipercaya menjadi termiskin se Sumatera. Namun menjadi sedikit provokatif ketika dikaitkan dengan Dana Desa dan Dana Otsus. Jelas di sini menjadi pertaruhan kapasitas para elit Aceh dalam menggunakan uang rakyat untuk program menyejahterakan rakyat. BPS Aceh dalam kontek ini telah meremehkan idealisme pemimpin Aceh dalam bekerja untuk rakyat.

Untuk itu perlu dipertanyakan instrumen apa yang dipakai oleh BPS Aceh dalam mengukur tingkat kemiskinan dan apa kriteria kemiskinan yang dipakai sehingga menggolongkan banyak orang Aceh sebagai penduduk miskin. Apakah berdasarkan jumlah penerima raskin? penerima beasiswa miskin? Data yang diajukan oleh kepala desa ataukah data penerima bantuan sosial dari Kementrian Sosial Republik Indonesia?

Padahal sudah menjadi rahasia umum kalau Medan, Sumatera Utara sangat bergantung kepada rakyat Aceh. Masyarakat Aceh menjadi pelanggan utama Medan dalam berbagai hal. Mulai dari pakaian, produk electronik, mobil sampai telur dan ikan teri. Kalau masyarakat Aceh dikategorikan termiskin se-Sumatera, bagaimana mereka bisa berbelanja sampai ke Medan ataupun membeli berbagai kebutuhan dari Medan.

***

Kemiskinan atau miskin merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sebagaiman yang dicantumkan dalam Hak Asasi Nanusia (HAM). Jangankan untuk membeli baju ke Medan, untuk makan saja tidak memiliki sumber yang berkecukupan.

Perlu dipahami bahwa para pakar kemiskinan membagi kemiskinan itu menjadi tiga jenis yaitu natural, kultural dan struktural. Untuk menghindari kesan provokatif, BPS Aceh perlu menjelaskan Aceh itu masuk ke kategori mana? Sehingga para elit Aceh dapat merencanakan program pengentasan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sedikit gambaran bahwa kemiskinan natural merupakan keadaan miskin karena dari asalnya memang miskin atau miskin secara turun temurun. Kelompok ini miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik kemampuan individu maupun akses terhadap sumber daya alam dan sumber daya pembangunan.

Kemiskinan kultural disebabkan oleh gaya hidup seseorang atau kelompok masyarakat. Kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup bercukupan dan tidak merasa kekurangan. Bila sumber penghasilan berkurang mereka akan berhutang untuk sekedar memenuhi kebutuhannya. Tidak jarang akhirnya mereka akan terlibat didalam masalah uutang yang kemudian menjadi persoalan baru bagi mereka sendiri.

Kemiskinan struktural disebabkan karena adanya faktor struktur sosial masyarakat pada suatu wilayah seperti kebijakan ekonomi yang tidak merata. Terjadinya korupsi dan kolusi dalam tatanan ekonomi yang cenderung mengutamakan kelompok masyarakat tertentu. Katakanlah akses terhadap anggaran pembangunan suatu daerah yang hanya bisa dinikmati hanya oleh keluarga pejabat atau orang-orang yang dekat dengan para elit saja.

Dalam kontek ini link atau kenalan memegang peranan yang sangat krusial. Dan kalau tidak ada link dengan kelompok tertentu maka tidak akan mendapatkan kesempatan apapun. “Meunyeu hana ureung dalam, bue molod manteung payah meureumpok”. Kira-kira begitulah pentingnya link tersebut.

Hasil sebuah penelitian di salah satu kawasan pesisir Aceh baru-baru ini menunjukkan kemiskinan di kawasan tersebut cenderung kemiskinan kultural. Walaupun mereka tidak memiliki uang banyak tetapi memiliki gaya hidup yang tidak kalah dengan rata-rata masyarakat Aceh. Pernyataan yang populer dilontarkan adalah “Asai kana kupi sikhan, rukok Dji Sam Soe sibak, pulot saboeh watei beungeuh cukop meurasa hudep.” Ini menunjukkan hidup tidak berlebihan tetapi mereka cukup bahagia.

Melihat kondisi Aceh sebagai satu-satunya daerah yang melaksanakan syariat Islam di Indonesia, jelas tidak mungkin terjadinya kemiskinan struktural. Elit politik Aceh sangat kecil kemungkinan berperilaku korup. Oleh karena itu, BPS Aceh perlu menjelaskan secara detail mulai dari instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data sampai dengan Aceh itu miskin dalam katagori apa. Ini penting untuk menghindari asumsi bahwa BPS Aceh sedang mencari panggung dalam kondisi Aceh yang seperti ini atau rilis laporan tersebut karena ada permintaan pihak-pihak tertentu.

*)Penulis adalah Dosen pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

KOMENTAR FACEBOOK