Aceh Termiskin & Balada Dahan Pembaji Batang

Spanduk yang terpasang di Blang Bintang, Aceh Besar @foto warga

Seorang lelaki muda di Bireuen, baru setahun lalu menikah dengan pujaan hatinya. Pada Oktober 2019 dia mengatakan akan kembali ke Malaysia. Menurutnya, peluang kerja di Aceh tidak tersedia. Bilapun ada, antara pendapatan dengan pengeluaran tidak berimbang.

“Di Aceh, kami seperti dipaksa untuk besar pasak dari pada tiang. BPS selalu mengatakan bahwa penyebab kemiskinan di Aceh karena rokok, beras dan ikan. Ini aneh menurut saya, karena banyak perokok justru bukan orang miskin. Tapi banyak juga orang miskin yang tidak merokok,” ujarnya kesal.

Seorang PNS di Aceh, mengatakan bahwa bila rokok, beras dan ikan yang menjadi “tersangka” bagi kemiskinan di Aceh, apakah untuk menuntaskan kemiskinan, rakyat Aceh harus berhenti makan nasi dan berhenti mengonsumsi ikan? Bila itu harus dilakukan, maka, jalan satu-satunya untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh adalah dengan menjadikan –sebanyak-banyaknya– rakyat Aceh menuju kubur.

“Bila beras, rokok dan ikan yang menjadi penyebab kemiskinan, maka bunuh saja seluruh rakyat yang makan nasi, makan ikan dan merokok. Maka semua selesai. Tidak ada lagi penyebab kemiskinan. Karena beras dan ikan adalah komoditas utama yang dimakan oleh rakyat Aceh di semua lapisan,” ujarnya.

Menurut dia, Aceh saat ini sedang mengalami anomali pembangunan. Tapi karena tidak berani jujur mengakui kelemahan diri, maka yang disalahkan adalah rakyat yang selalu dicitrakan malas, tidak memiliki harapan masa depan, serta konsumtif. Padahal, dengan belanja publik yang sangat minim yang bersentuhan langsung dengan rakyat, dan mayoritas masih juga menjadi “pendulang Rupiah” bagi pelaksana kegiatan, apa yang mau diharapkan?

***
Telah tiga tahun Aceh betah berada di peringkat satu–cum juara umum– sebagai propinsi termiskin se-Sumatera. Dengan APBA mencapai 17,3 triliun pada tahun 2019, Aceh hanya mampu menurunkan jumlah kemiskinan sebesar 9000 jiwa. Jauh bila dibandingkan dengan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun yang sama, hanya memiliki APBD 5,2 triliun, tapi sanggup menyelesaikan kemiskinan mencapai 30.000 jiwa penduduknya.

Nasib 5,2 juta jiwa penduduk Aceh, seperti anak ayam yang telah kehilangan induk. Belasan triliunan dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat ke Serambi Mekkah setiap tahunnya, hanya berhasil mengantarkan pencapaian pembangunan yang involusi. Semakin lama semakin tertinggal ketimbang daerah lain, yang mampu menggeber pembangunan ekonomi, menuju daerah yang sehat secara finansial.

Kondisi Aceh pada tahun 2019, setali tiga uang dengan tahun 2018 dengan APBA sebesar 15,14 triliun. Lagi-lagi, kondisi tersebut juga pengulangan seperti tahun 2017 yang saat itu APBA 14,76 triliun. Banyak pihak kemudian menggugat kondisi tersebut. Sehingga banyak pihak yang menilai bila di Aceh telah terjadi persoalan dahan pembaji batang. Harta rakyat sebagai “tuan” telah dibancak oleh elit politik dan elit birokrat. Hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Aceh telah lama terperangkap dalam stigma sebagai daerah terkorup.

Bappeda Aceh: Aceh Alami Trend Positif

Kepada Bappeda Aceh Helvizar Ibrahim, Kamis (16/1/2020) menilai walau Aceh berada di peringkat pertama sebagai daerah termiskin di Sumatera, tapi pada tahun 2019 Aceh berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 819 ribu pada Maret 2019 menjadi 810 ribu orang. Ada sekitar 9.000 orang yang diklaim oleh pemerintah telah berhasil dientaskan.

Menurut Helvizar, meski belum memuaskan pihaknya namun penurunan angka kemiskinan sebesar 0,67% itu membuat Aceh tercatat sebagai salah satu dari 10 provinsi yang penurunan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Helvizar juga mengaku optimis Aceh akan sangat gesit mengejar ketertinggalannya, dan tak lama lagi Aceh tak lagi termiskin di Sumatera.

Angka kemiskinan kita tinggal 15,01%, hanya terpaut 0,2% dengan Bengkulu yang angka kemiskinannya 14,99% saat ini,” ujarnya.

Selanjutnya Helvizar menjelaskan, program-program unggulan yang telah berkonstribusi pada penurunan angka kemiskinan tersebut, antara lain, bantuan beasiswa anak yatim-piatu, Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), pembangunan rumah layak huni, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, penanganan fakir miskin dan anak terlantar, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pemasangan listrik gratis.

Kepala Bappeda Aceh Helvizar Ibrahim. [Ist]

Helvizar jugas menjelaskan, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan juga memberikan konstribusi terhadap perbaikan angka kemiskinan, seperti pembukaan jalan akses ke daerah-daerah terpencil. Membebaskan suatu daerah dari isolasi dan membangun konektifitas antarwilayah dapat mendorong akselerasi ekonomi di sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan di daerah, sambung mantan Plt Sekretaris Daerah Aceh itu.

Pada sisi lain, lanjut Helvizar, penurunan kemiskinan Aceh juga karena konstribusi program-program nasional yang kian efektif, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/RASTRA, Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan skema beasiswa untuk anak dari keluarga miskin, serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi penerima Program keluarga Harapan (PKH).

Hal lain yang dianggap Helvizar memiliki kontribusi penting dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh, yakni dana desa yang menggerakkan roda ekonomi di perdesaan. Pada tahun 2019, Aceh mendapatkan kucuran dana desa sejumlah Rp, 4,95 triliun dan akan terus meningkat tiap tahunnya.

Bahkan, kata Helvizar lebih lanjut, dana desa berpotensi mengalahkan jumlah dana otonomi khusus (Otsus) saat dana Otsus tersebut berkurang menjadi 1% dari alokasi dana DAU mulai tahun 2023. Pemerintah Aceh sedang mendorong pemanfaatan dana desa agar lebih efektif meningkatkan pendapatan masyarakat di setiap desa.

Ekonom: Aceh Terancam

Ekonom Aceh Rustam Effendi, Jumat (17/1/2020) menyebutkan turunnya persentase kemiskinan di Aceh yang hanya 0,67 %, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Bahkan harus menjadi catatan penting bahwa besarnya ABPA yang 55% ditopang oleh Dana Otsus, belumlah mampu menjawab persoalan pembangunan. Justru hal tersebut merupakan sebuah early warning bila selama ini Aceh belum mampu melahirkan kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung untuk memperbaiki perekonomian rakyat.

Akademisi Universitas Syiah Kuala tersebut mengatakan, bila ditilik secara detail, pada tahun 2019, Aceh kalah agresif ketimbang Lampung, dengan APBD-nya 7,8 triliun, tapi berhasil menurunkan kemiskinan mencapai 22.000 pada tahun 2019. Apalagi dibandingkan dengan NTB yang 5,2 triliun APBD tapi berhasil menurunkan kemiskinan mencapai 30.000 jiwa.

“Pemerintah Aceh jangan sibuk menunjukkan angka bila [Aceh] berhasil menjadi daerah peringkat ketujuh yang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Karena bila dibandingkan jumlah APBD, Aceh justru kalah jauh dengan daerah-daerah lain yang APBD-nya jauh di bawah Aceh,” ujar Rustam.

Bila ditilik dengan seksama, penyebab kemiskinan di Aceh, karena tidak tersedianya aktivitas ekonomi yang besar, yang bersumber dari investasi swasta. Dengan tidak tersedianya investasi tersebut, menyebabkan tidak tersedianya kegiatan ekonomi (tidak ada kerja) yang disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan kerja. Ujungnya tentu tidak adanya pendapatan.

Hal ini tambah buruk, dengan belanja langsung yang hanya 2 triliun, yang kemudian di dalam pelaksanaan kegiatannya, hanya menjadi sesuatu yang tidak mampu membangkitkan ekonomi rakyat.

Ekonom Aceh Rustam Efendi. [Ist]

Rustam juga mengatakan, secara kasat mata, bila seseorang hanya bermain di kota seperti di Banda Aceh, akan tidak percaya bila kondisi ekonomi Aceh tidak sedang baik. Tolok ukur mereka tetap rumah-rumah mewah, sekolah elit yang banyak peminat, kendaraan yang wara-wiri di jalan raya dan warung kopi. “Padahal semua “kemewahan itu” hanya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang selama ini hidup dari besarnya APBD Aceh,” katanya.

“Bila mereka hanya bermain di kota, mereka tidak akan menemukan akar persoalan kemiskinan di Aceh. Padahal bila sedikit saja mereka mau bergeser ke desa-desa, maka potret kemiskinan Aceh akan segera terekam dengan nyata.

Dia mengatakan, di gampong-gampong Nilai Tukar Petani (NTP) tidak berimbang antara apa yang mereka jual dengan apa yang dibeli. Daya beli rakyat jauh menurun karena timpangnya antara pendapatan dan pengeluaran. Timpangnya harga hasil produksi mereka, dengan bahan lain yang harus dibeli untuk memenuhi hajat hidup sebagai manusia.

PAD Minim, Belanja Publik Minim

pada kesempatan tersebut Rustam juga mengingatkan bila Pendapatan Asli Aceh (PAD) hanya menyumbang 15 % dari total APBD yang 55 %, dan selebihnya ditopang oleh Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Migas (DBHM) dan sumber-sumber lain.

Di sisi lain, belanja langsung untuk publik, hanya 2 triliun dari total anggaran daerah yang tersedia. Dua hal tersebut merupakan anomali dari Aceh yang terlihat kaya raya untuk saat ini.

Dengan kondisi demikian, setelah Dana Otsus selesai pada 2027, Aceh mau kemana? Bila tidak ditemukan sumber baru, maka Aceh akan kembali ke masa lampau yang hanya memiliki APBD 4 triliun per tahun.

Dengan belanja langsung yang hanya 2 triliun, apakah semuanya sudah berdampak bagi peningkatan ekonomi Aceh? Ternyata belum. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, walau secara umum selalu mampu menyerap anggaran mencapai 90 %, tapi tidak berbekas.

“Jadi ini harus menjadi perhatian bersama. Serapan APBA kita yang tinggi, tapi tidak berdampak bagi rakyat. Kemiskinan tetap tidak terdesrupsi,” ujarnya.

Tanggung Jawab Bersama

Kondisi Aceh yang masih berada di peringkat pertama sebagai daerah termiskin di Sumatera, bukanlah mutlak tanggung jawab Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Juga tanggung jawab DPRA, bupati, walikota dan DPRK, serta dinas-dinas yang berada di bawah Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota.

“Jangan ditimpakan semuanya kepada Plt Gubernur Aceh. Tapi ini tanggung jawab bersama semua stakeholders dan pimpinan sampai ke daerah-daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Rustam Effendi mengatakan, sebagai pimpinan daerah, Nova Irianyah justru perlu mengevaluasi kinerja para pimpinan dinas, serta merangkul seluruh bupati dan walikota di Aceh. Upaya tersebut penting dilakukan untuk menyamakan persepsi serta menyatukan langkah: Apa yang harus dilakukan untuk secepatnya mengeluarkan Aceh dari jurang kemiskinan?

Di sisi lain, pengusaha-pengusaha Aceh yang saat ini masih berada di luar, harus diajak pulang dan berinvestasi di Aceh. Tantangan saat ini, investasi luar tidak kunjung hadir ke Aceh. Rustam tidak tahu penyebabnya. Karena bila dilihat dari sisi hukum dan politik, Aceh cukup nyaman untuk investasi.

“Saya kira, ini harus dimulai oleh pengusaha Aceh sendiri. Gubernur Aceh harus merangkul mereka dan mengajak pulang agar melakukan aktivitas bisnis di Aceh,” ujarnya.

Bila ini sudah terjadi–pengusaha Aceh sudah membangun usaha mereka di Aceh– maka ke depan untuk meyakinkan investor luar akan semakin mudah. Apalagi sudah ada komitmen dari Uni Emirat Arab (UEA) yang ingin berinvestasi di bidang properti. “Rencana masuknya UEA harus disikapi secara serius. Agar komitmen tersebut direaliasi. Tidak apa-apa bila untuk tahap pertama mereka inves di bidang properti. Ke depan harus diyakinkan bahwa mereka juga harus masuk ke investasi yang bisa menghadirkan added values bagi Aceh.”

Pasar Timur tengah, menurut Rustam, masih sangat berpeluang untuk dimasuki oleh Aceh. Aceh punya semua potensi itu. Sebagai Serambi Mekkah, Aceh bisa menjadi produsen halal food untuk Timteng.

Tapi lagi-lagi, semua peluang itu, akan sirna bila etos kerja Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota tidak berubah. []

KOMENTAR FACEBOOK