Akademisi: Pemerintah Harus Meninjau Ulang Prioritas Perencanaan Desa

Dr. Abdul Jamal, SE MSi @ist

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah, Dr Abdul Jamal SE MSi menilai, walaupun secara statistik jumlah penduduk miskin di Aceh turun hingga 9 ribu orang per September 2019, tetapi pergerakannya dinilai masih sangat lamban.

“Saya juga sebagai tim evaluasi pembangunan daerah (Bappenas) menilai selama ini tingkat kemiskinan di Aceh menurunnya sangat perlahan. Sehingga bisa dikatakan bahwa Aceh sudah terjebak ke dalam perangkap kemiskinan,” kata Abdul Jamal kepada aceHTrend pada Jumat (17/01/2019).

Dia mengatakan Pemerintah Aceh perlu menciptakan terobosan-terobosan besar untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut.

“Saya juga pernah melihat data yang menyatakan angka kemiskinan perdesaan Aceh menurun sedangkan di perkotaan meningkat, sehingga memunculkan pertanyaan besar apakah kemiskinan yang menurun di desa itu karena penduduk miskin migrasi ke kota?” kata Jamal dengan nada tanya.

Jamal juga mengatakan, penggunaan dana desa yang dinilai kurang efektif menurunkan angka kemiskinan. Dia mengaitkan hal ini dengan penelitian yang ia lakukan beberapa waktu lalu tentang pembangunan desa pada 192 desa di 20 kabupaten/kota di Aceh (3 kabupaten/kota tidak termasuk).

Jamal menyebutkan hasilnya didapatkan bahwa orientasi pembangunan di desa masih kepada infrastruktur (bangunan fisik) sedangkan untuk ekonomi masih menempati urutan di atas tiga.

“Selain itu juga menunjukkan bahwa ada sekitar 44 persen desa yang menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama dan menempatkan ekonomi berada di bawahnya. Dalam pembangunan desa untuk pemberdayaan ekonomi belum menjadi prioritas tetapi lebih kepada infrastruktur,” tambah Jamal.

Ia menduga, hal ini terjadi karena masyarakat selama ini masih melihat pembangunan itu sebagai hitam dan putih secara langsung. Tidak melihat bagaimana untuk jangka menengah dan jangka panjangnya.

“Kita tidak tahu bisa jadi tidak ada pendampingan yang sungguh-sungguh dari pemerintah,” sebut Jamal lagi.

Dia berharap pemerintah harus meninjau kembali apa prioritas pembangunan dalam perencanaan desa. Perlu mengarahkan bahwa jika targetnya untuk menurunkan angka kemiskinan maka apa yang harus dilakukan. Bukan berarti pembangunan infrastruktur  tidak boleh. Tetapi lebih kepada infrastruktur yang mendorong menurunkan kemiskinan dan mendorong meningkatkan perekonomian di desa.

Tambahnya juga, perlunya ada pendampingan dari pemerintah karena tidak semua masyarakat tahu sejauh mana kemampuan masyarakat dalam memahami apa keperluan mereka sendiri, dan sejauh mana masyarakat bisa menentukan indikator keberhasilannya.

“Mengambinghitamkan masalah konflik Aceh di masa lalu sudah sangat tidak relevan dengan kondisi kemiskinan di Aceh sekarang,” ungkapnya juga.

Jamal berpendapat bahwa Aceh sudah damai sejak 2005, oleh karena itu tidak ada masalah lagi dalam membangun sepanjang semua pihak berkomitmen dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut. Jamal juga menilai selama ini pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang begitu besar masih kurang perannya kepada program-program yang monumental yang bisa membangkitkan ekonomi Aceh.

“Cuma kadang kala juga disebabkan oleh permasalahan geopolitik di Aceh. Sehingga menjadi kendala dalam membangun yang membuat Aceh sulit berkembang. Maka terobosan-terobosan baru adalah harus ada inisiatif dari Pemerintah Aceh untuk membangun geoekonomi baru,” katanya.

Ia mengatakan salah satu yang perlu dibangun adalah akses yang bisa terhubung ke seluruh daerah dengan jarak tempuh yang dekat. Dengan begitu seluruh Aceh dengan mudah terjangkau sehingga dapat membangkitkan ekonomi masyarakat.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK