Pimpinan DPRA: Fungsi Dewan Tidak Boleh Terjebak Kekuatan Politk Mana Pun

@aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Unsur pimpinan DPRA masih menunggu nama-nama anggota dewan dari tiga fraksi (Demokrat, Golkar, PPP) untuk didistribusikan dalam alat kelengkapan dewan (AKD). Sementara untuk bocoran nama-nama pimpinan komisi yang telah beredar hingga kini pihak DPRA mengaku belum dilakukan pembahasan.

“Hari ini saya ingin menegaskan bahwa pascaparipurna pembentukan setiap komisi, belum ada penentuan pimpinan komisi yang diadakan oleh teman-teman anggota dewan. Makanya kami bingung kenapa tiba-tiba berkembang bahwa sudah ada bocoran nama-nama ketua dan anggota dalam AKD yang ada, terhadap nama-nama tersebut kami dari pimpinan membantah terkait ada nama-nama tersebut,” kata Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin, dalam konferensi pers yang berlangsung di Media Center DPRA, Senin sore (20/1/2020).

Safaruddin menambahkan, terkait dinamika AKD yang berkembang saat ini, sesuatu yang biasa dalam sebuah lembaga politik, pihaknya sangat menyayangkan adanya asumsi bahwa seolah-olah ada perpecahan pada AKB dan non-AKB.

“Menurut saya persoalan di internal itu merupakan hal-hal yang tidak luput dari proses yang memang harus kita lalui, kami dipilih oleh rakyat, sudah saatnya kita melakukan tugas-tugas kedewanan. Kami juga tidak menuding siapa pun, apakah ada proses pelemahan pada proses itu, tapi mungkin pandangan fraksi tentunya berbeda-beda,” kata dia.

Atas nama pimpinan, Safaruddin menyampaikan bahwa dinamika ini tidak menjadi anggapan bahwa ada pihak mana pun yang ingin menghambat, paling tidak tujuan paripurna kemarin adalah ingin mempercepat membentuk alat kelengkapan DPR, agar bisa kerja cepat untuk fungsi dan tanggug jawab menjadi dewan.

“Kalau disebutkan ada pihak luar yang mau mengulur waktu, agar fungsi dewan tidak bisa berjalan, saya selaku pimpinan tidak mau berandai-andai, mau lawan, mau siapa, mau hantu, mau gubernur, mau presiden sekali pun, fungsi-fungsi kedewanan tidak boleh terjebak dari jeratan kekuatan politik mana pun. Selama kami berjalan sesuai dengan aturan main,” katanya.

Hingga saat ini, tambahnya, pihaknya masih menunggu usulan nama dari fraksi yang belum ditetapkan.

“Kami masih menunggu mereka untuk mengajukan kembali nama anggotanya untuk didistribusikan ke komisi secara merata, nanti kalau seandainya mereka sudah selesai marahannya, emosinya selesai, saluran yang mereka sampaikan akhirnya mereka ikut kita, ya gak mungkin juga menutup diri, cuma prosesnya tetap dalam paripurna, untuk batas waktu kita biarkan sajalah,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Aceh, Tarmizi Panyang mengatakan pengesahan AKD pada 17 Januari 2020 kemarin merupakan langkah awal bergeraknya lembaga DPR Aceh. Berkaitan dengan isu KAB dan non-KAB, Tarmizi mengatakan tidak ada perpecahan di internal DPRA.

“Dari paripurna kemarin secara syarat dan secara hukum itu dilakukan sudah sesuai, masalah ada tiga fraksi yang tidak setuju, itu dalam paripurna pimpinan juga sudah menyampaikan, sesegera mungkin untuk mengusulkan nama-nama anggota dari tiga fraksi dalam AKD, untuk dikirim kembali kepada pimpinan agar didistribusikan,” jelasnya.

Jadi, tambahnya, dalam hal ini seolah-olah Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin melakukan semua itu atas keinginannya sendiri, pada rapat pimpinan, ketua fraksi sudah melakukan tiga kali pertemuan, tiga fraksi itu juga hadir.

“Saat itu ketika mereka tidak setuju, juga tidak ada tawaran lain yang mereka usulkan, sehingga ini sah, tidak bisa dikatakan sepihak,” kata Tarmizi.

Menurutnya ini juga bukan terburu-buru, juga tidak ada rasa untuk menguasai, itu tidak, Dahlan sebagai ketua katanya juga telah melakukan langkah-langkah ataupun memanggil ketua fraksi untuk melakukan rapat dan semua juga hadir.

“Pemerintah Aceh menurut saya juga bukan milik Nova Iriansyah, bukan milik Demokrat, menurut saya, sebenarnya membangun Aceh beginilah caranya, dua lembaga ini harus sinkron. Kami berharap ketiga fraksi itu bisa mengirimkan nama anggotanya seperti arahan ketua dan arahan tatib, agar fungsi dewan bisa langsung bekerja, lembaga DPR Aceh adalah milik kita bersama,” katanya.

Sementara itu, anggota DPRA dari Partai Gerindra, Abdurrahman Ahmad mengatakan, paripurna yang sebelumnya dianggap sah karena telah memenuhi kuota forum dan tata tertib dewan.

“Lalu kalau ditanya paripurna AKD lalu tidak dibatalkan, ya karena belum disahkan, baru dibacakan oleh sekwan tanpa ketuk palu pengesahan. Makanya pada paripurna AKD terakhir itu tidak dilakukan ketuk palu pembatalan paripurna terdahulu, sehingga sidang paripurna itu sah secara hukum dan tata tertib, jadi tidak ada alasan bila ada yang mengatakan tidak sah karena cukup kuorum,” katanya.

Abdurrahman juga mengatakan tidak mungkin akan muncul AKD tandingan karena AKD ada ketentuan sendiri. Persyaratan hukum ketika forum mencukupi, baru bisa membentuk AKD lain, ketika forum tidak cukup ya tidak sah juga.

“Kami selaku ketua fraksi sudah jenuh juga dengan rapat yang agendanya itu-itu saja, yang mereka protes tersebut sebenarnya tidak ada alasan dasar hukum yang kuat, karena semuanya sudah kita atur di dalam tatib, terutama di pasal 79 ayat 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa semua anggota komisi itu harus ditempatkan secara seimbang dan merata, dan proporsional antarkomisi, berarti itu jelas. Lucu juga saya melihat orang ini protes, karena saat rapat pimpian beberapa kali orang ini tidak menyatakan menolak, mereka mau anggota mereka menumpuk di komisi lima dan enam,” kata Ketua Fraksi PAN, Muklis Zulkifli.

Menurut pandangannya, ada kekuatan lain di luar DPR Aceh ingin mengobok-obok DPRA, supaya terkesan bahwa DPRA ini mandul.

“Sementara fraksi yang berada di pemerintah tepuk tangan karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengkritisi dan tidak ada yang bisa mengoreksi pembangunan tersebut. Di APBA 2020, kami tidak bisa berbuat apa pun, karena kami tidak terlibat saat pembahasan,” sebut Muklis.

Pihaknya melihat, paripurna AKD kedua itu sudah sah dan sesuai dengan tata tertib. Dan kalau ada fraksi yang ingin melakukan konsultasi ke Kemendagri soal AKD dinilai lucu.

“Karena seharusnya konsultasi ke Kemendagri itu masalah tata tertib, bukan masalah penempatan AKD,” sebutnya.

Zainal Abidin dari Fraksi PKS yang turut hadir dalam konferensi pers itu menyebutkan bahwa AKD adalah bagian daripada mengatur rumah tangga sendiri, tatib mengikat semua anggota dewan, jadi pada saat pembahasan tatib termasuk konsultasi ke kemendagri semua fraksi terlibat dan setuju, termasuk tiga fraksi itu.

“Tapi pada saat penerapa tatib mereka menolak, itu lucu. Yang lainnya ini menjadi bentuk pengingkaran dan memperlambat kerja bagi dewan, bagi fraksi yang tidak taat azaz dan hukum, etika dan norma dalam tataran tata tertib DPR Aceh, yang telah disahkan bersama sehingga kita meminta Kemendagri utuk tidak menerima aduan tanpa dasar karena acuan kita tata tertib yang sudah dikoreksi oleh Kemendagri. Karena perintah tata tertib penempatan anggota komisi harus proporsional merata dan berimbang, apakah kalau menumpukkan anggota di dua komisi itu berimbang, kan tidak,” tegasya.

Nada yang sama juga dikemukanan oleh Ketua Fraksi PNA, Safrizal alias Gamgam yang setuju pada sikap yang diambil pada paripurna AKD lanjutan kemarin karena berimbang dan merata, dan paripurna AKD lanjutan itu sah dan sesuai dengan tata tertib.

“Kalau ada pihak lain yang menyatakan tidak setuju, itu sah-sah saja, hal biasa dalam dinamika politik, mungkin karena kepentingan mereka tidak terakomodir. Saya juga sepakat dengan PAN, bahwa ada kepentingan lain dalam hal mengulur waktu, supaya AKD DPRA ini tidak selesai, maka ini ada kekuatan lain yang men-setting supaya kerja dewan tidak berjalan,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK