Polemik Alat Kelengkapan DPRA Masih Bergulir

Ketua Fraksi Partai Demokrat HT Ibrahim @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Polemik Alat Kelengkapan Dewan di DPR Aceh belum memperoleh titik temu hingga hari ini. Sebanyak 35 anggota dewan dari tiga fraksi belum mendapat posisi di enam komisi dan AKD lainnya di DPR Aceh periode ini.

Tiga dari sembilan fraksi, yaitu Golkar, PPP, dan Demokrat hingga saat ini anggotanya belum ditetapkan di dalam AKD DPRA dalam sidang paripurna yang berlangsung Jumat, 17 Januari 2020 kemarin.

Meskipun pimpinan DPRA telah meminta kepada pimpinan dari ketiga fraksi tersebut untuk kembali menyerahkan nama anggotanya secara berimbang dan merata di dalam AKD, namun belum juga dilakukan lantaran dianggap sudah pernah diserahkan sebelumnya oleh fraksi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, HT Ibrahim menegaskan dirinya berencana menemui Kemendagri jika pihaknya masih tidak dilibatkan dalam pendistribusian anggota dewan tersebut.

Baca: Sidang Penetapan Alat Kelengkapan DPRA Diwarnai Interupsi

“Dalam aturan tata tertib DPR Aceh, setiap anggota fraksi wajib ada di komisi, tapi kami dari fraksi tidak dilibatkan dalam komisi, apakah alat kelengkapan dewan itu sudah sah, itu yang menjadi intinya, bukan masalah perebutan AKD, itu tidak ada kita rebut,” kata HT Ibrahim saat dihubungi aceHTrend, Senin sore (20/1/2020).

HT Ibrahim mengatakan, bila nanti pihaknya menghadap kemendagri, itu merupakan upaya dengan harapan kemendagri bisa jadi penengah jika polemik AKD tidak juga memiliki titik temu. Dalam artian bukan upaya hukum.

“Bukan upaya (hukum) seperti itu juga, intinya kita tidak mau ribut, penengahnya pihak kemendagri, seandainya tidak ada jalan keluar kita akan ke kemendagri, kita bicarakan itu, kalau yang lain mau kemana kita mengadukan itu, kan gak mungkin kita bentrok sesama Aceh,” katanya.

Menurutnya, upaya bertemu dengan kemendagri juga belum dilakukan hingga kemarin, hal itu baru dilakukan jika 35 anggota dari empat fraksi itu tidak dimasukkan dalam AKD DPRA.

“Itu akan kita lakukan jika kami tidak dimasukkan dalam AKD, seandainya sudah keluar SK, kemudian kami tidak ada dalam SK tersebut, kita maunya, tolonglah, kitakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh lima juta rakyat Aceh, semua dipilih oleh rakyat, semua itu bisa dilalui dengan musyawarah dan mufakat, bukan seolah-olah berpihak begitu. Dulu sudah sepihak, sebelum AKD diminta, tapi sudah keluar nama pimpinan komisi semuanya, yang dikeluarkan oleh Iskandar Al Farlaky dulu, itulah mungkin semua orang tersinggung kan,” sebutnya.

Ia juga menerangkan, polemik ini bukan disengaja untuk mengulur-ulur waktu agar fungsi dewan tidak berjalan mulus di mana salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terharap realisasi APBA.

“Tidak ada itu diulur-ulur, kalau kami ulur-ulur, AKD kami sudah kami kirim, kenapa tidak dibacakan saat paripurna, tidak ada kami ulur-ulur,” tegasnya.

Sementara itu, nada yang sama juga diutarakan Ketua Fraksi PPP DPR Aceh, Ihsanuddin. Saat dihubungi aceHTrend melalui telepon selulernya Ihsan mengatakan, pihaknya menolak keputusan yang diambil dalam paripurna yang dilakukan minggu lalu.

Baca: Pembentukan AKD DPRA Deadlock, Pembahasan Ditunda

“Karena kami melihat ada penekanan dari aturan main yang berlaku, fraksi PPP yang telah memenuhi berbagai ketentuan dan permintaan dari ketua DPR Aceh, pada surat terdahulu mengirimkan nama AKD, dan fraksi kami sudah mengirimkannya, dan kami merasa sudah selesai dan telah dibacakan diparipurna pertama oleh sekwan,” katanya.

Menurutnya, saat paripurna yang diskor dalam batas waktu yang tidak ditentukan itu, di mana saat itu tidak ada keputusan atau perintah apa pun yang lainnya sehingga paripurna selanjutnya hanya melanjutkan dari yang diskor sebelumnya.

“Kita bersikap paripurna tanggal 17 itu hanya melanjutkan skor, karena apapun keputusan yang dibawa dalam paripurna, yang bisa mengubah hanya paripurna berikutnya,” sebutnya.

“Surat yang kami kirim juga tidak dibacakan dalam paripurna itu, berarti ada sesuatu yang tidak benar kan. Paripurna itu menurut saya cacat hukum, saat ketuk palu juga tidak ditanyakan kepada pimpinan lainnya, meskipun soal ketuk palu itu saya belum berani katakan ada atau tidak di dalam tartib, karena saya belum habis baca, tapi kalau surat masuk tidak dibacakan itu sudah pelanggaran,” sebutnya.

Ihsan menambahkan, kalau permintaan pimpinan DPRA untuk mengusulkan kembali nama anggota fraksi dalam AKD, akan dilakukan jika pimpinan memahami keinginan fraksi.

“Itu kalau teman-teman sudah memahami apa keinginan kami, maka itu akan kita jalankan, tapi kalau dipaksa keinginan seperti yang ada, maka itu kita akan bertahan karena kami tidak melanggar aturan apa pun,” sebutnya.[]

KOMENTAR FACEBOOK