ACEHTREND.COM, Banda Aceh – DPRK Banda Aceh mendukung wacana menggunakan sistem e-voting untuk pemilihan geuchik di Kota Banda Aceh. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, saat menerima kunjungan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh, Selasa (21/1/2020).
Farid menyampaikan apresiasi terhadap rencana untuk memelopori pelaksanaan pemilu dengan sistem e-voting. Namun hal itu perlu dibicarakan lagi karena berkaitan dengan regulasi. Apalagi telah ada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang memungkinkan bahwa pemilu bisa dilaksanakan e-voting.
“Karena itu perlu dipersiapkan regulasi aturan turunan, apakah qanun atau peraturan pendukung lainnya sehingga tidak bermasalah nantinya dengan aturan yang ada,” kata Farid.
DPRK katanya juga siap berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal dukungan anggaran. Komisi terkait nantinya akan ditugaskan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai kajian terhadap kemungkiinan pelaksanaan e-voting yang berkaitan dengan anggaran.
BACAAN LAINNYA
“Kemudian diharapkan dengan adanya e-voting ini akan jadi pilot proyek untuk pelaksaan e-voting di Aceh karena memang Banda Aceh ini sebagai barometer di Aceh,” tuturnya.
Di samping itu, pada tahun 2020 ini KIP akan mendirikan rumah pintar pemilu yang nantinya akan menguji coba pelaksanaan e-voting itu di kampus maupun di sekolah–sekolah. Ini sangat baik untuk mempersiapkan pemilih pemula, apalagi generasi milenial yang potensinya sangat besar di Banda Aceh ini.
“Penerapan sistem ini juga bentuk dukungan tercapainya Banda Aceh Smart City, karena kemajuan teknologi ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para penyelenggara pemilu dan nantinya jika sukses baik di kampus maupun di sekolah kita bisa menguji coba saat pilchiksung atau pilkada ke depan,” tuturnya.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Komisi I Musriadi Aswad, gagasan e-voting ini merupakan sebuah inovasi yang menurutnya sangat bagus dan cocok diterapkan di Banda Aceh sekarang, sebagai daerah yang mengagas smart city .
“KIP mencoba menggagas dan ini sudah disampaikan kepada wali kota tentang e-voting, manfaatnya dapat memudahkan kita untuk melakukan proses pemilihan yang cepat dan akurat, itu adalah transformasi dari manual ke digital,” ujarnya.
Gagasan ini juga direspons positif oleh pemko, oleh karenanya ini harus dibuat sebuah regulasi agar mereka lebih signifikan dalam mencoba melakukan transformasi. Dalam hal ini Komisi I menyambut baik langkah ini karena dengan adanya ini baik dalam pemilihan geuchik maupun pilkada bisa cepat dan akurat.
“Ini juga tidak rawan kecurangan karena strategi ini juga sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten/kota di provinsi lain, karena e-voting ini menggunakan perangkat elektronik, dengan hanya mengunakan sidik jari untuk memilih calon yang kita inginkan,” kata Mursiadi.
Sementara Ketua KIP Banda Aceh,Indra Milwady menyampaikan wacana e-voting itu sebagai media untuk melakukan sosialisasi pada pemulih pemula terutama di sekolah-sekolah dan di kampus tapi kemudian ternyata itu disambut dengan baik oleh pemko maupun DPRK sendiri bagaimana pihaknya menjajaki kemungkinan untuk mengaplikasikan sistem e-voting ini.
“Kami sangat tertarik dan siap mendukung ide tersebut sepanjang didukung oleh wali kota dan DPRK. Sejauh ini belum ada regulasi ked epan akan dilakukan kajian kembali melihat dan mempersiapkan untuk mendukung ke arah sana,” tutur Indra Milwady.[]
Editor : Ihan Nurdin
Komentar