I Know I Do Not Know

Spanduk yang terpasang di Blang Bintang, Aceh Besar @foto warga

Oleh Fahmi M. Nasir

Saat ini, berdasarkan observasi dari berita di berbagai media dan trending topik di media sosial, paling tidak ada dua isu yang sedang hangat dibicarakan di Aceh.

Isu pertama adalah mengenai rilis data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh yang menyatakan bahwa, per September 2019, Aceh masih menempati provinsi termiskin di Sumatera dan nomor enam se-Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810.000 orang atau 15,01%, sebuah angka yang tentunya masih sangat besar dan menjadi pekerjaan besar bagi para pemangku kepentingan di sana.

Isu kedua adalah mengenai alotnya tarik-menarik dalam pembentukan dan penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRA. Walaupun DPRA sudah menetapkan AKD yang terdiri dari empat badan dan enam komisi, namun keputusan ini masih ditolak oleh tiga fraksi. Ini tentunya akan mengganggu kinerja lembaga terhormat itu untuk dapat segera menjalankan tanggung-jawabnya.

Seperti biasa setiap ada masalah yang terjadi, maka selalu akan ada pro dan kontra yang dengan narasi masing-masing mencoba mencari pembenaran terhadap sesuatu yang diyakininya itu. Untuk yang pro, tentu saja akan membangun narasi, memaparkan data dan fakta untuk mendukung dan membenarkan pandangan mereka itu. Untuk yang kontra pula, tentu saja akan membangun narasi yang berbeda dengan memaparkan data dan fakta demi mematahkan argumen kubu yang berseberangan.

Ketika membaca trending isu dan pro-kontra yang terjadi itu, saya terus teringat kepada dua hal. Pertama, baru-baru ini saya membaca buku biografi Mochtar Riady yang berjudul ‘My Life Story’. Dalam buku itu, saya sangat terkesan ketika Pak Mochtar menceritakan pengalamannya diundang untuk memberikan kuliah umum di National University of Singapore (NUS).

Pada sesi tanya jawab, ada satu pertanyaan dari peserta kuliah umum itu yang bunyinya lebih kurang begini: “Di universitas selalu diajarkan bahwa perusahaan itu hanya akan sukses jika memfokuskan konsentrasi mereka pada satu bidang, namun saya lihat operasi dan bidang usaha Lippo Group itu ada di berbagai sektor. Saya lihat dalam semua sektor itu, Lippo Group berhasil dengan luar biasa. Apa kunci ataupun rahasia keberhasilan itu, Pak?”.

Pak Mochtar Riady segera menanggapi soal itu dengan menyatakan bahwa rahasia suksesnya adalah “Saya tahu bahwa saya tidak tahu” atau “I know I do not know“. Ketika Anda tahu bahwa Anda tidak tahu sesuatu hal, maka Anda dengan rendah hati harus segera mencari seseorang yang tahu. Anda harus bersedia menyerahkan operasi perusahaan Anda kepada seseorang yang benar-benar pakar dan memahami seluk beluk sektor itu dengan baik.

Itulah yang dilakukan oleh Pak Mochtar Riady dalam mengembangkan usaha Lippo Group. Dia memberikan salah satu contoh bahwa dia sama sekali tidak mengerti tentang industri supermarket. Oleh karena itulah dia mengambil pakar dalam bidang itu untuk dia jadikan CEO. Inilah rupanya kunci Lippo Group dapat berkembang dengan pesat dalam industri supermarket.

Kedua, saya teringat bahwa beberapa tahun lalu pernah bertanya kepada mentor saya, almarhum Tan Sri Sanusi Junid bagaimana caranya Tun Mahathir Mohamad menangani satu masalah yang dihadapinya terutama sekali isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan negara.

Tan Sri Sanusi menyatakan bahwa Tun Mahathir biasanya akan memanggil semua pihak dan pakar dari berbagai macam latar belakang untuk diminta pandangan dan cara yang mereka tawarkan untuk menyelesaikan isu itu. Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak baik yang pro atau kontra, Tun Mahathir pun menimbang semua masukan itu. Lalu Tun Mahathir memadukan ide yang ada pada dia dengan masukan yang ada untuk mengambil satu kebijakan strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Lalu saya kembali bertanya, bagaimana pula halnya Tun Mahathir menyikapi semua kritikan dari lawan-lawan politiknya. Tan Sri Sanusi sambil tersenyum menjawab bahwa semua kritikan itu haruslah kita selidiki dulu apakah dia beralasan dan ada fakta-fakta yang mendukungnya ataupun sekedar kritikan yang tidak didukung oleh data.

Kalau kritikan itu beralasan, maka pihak pemerintah ketika itu langsung mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang diutarakan oleh lawan-lawan politik. Tentu saja, sebagai orang politik, kami tidak akan menyatakan bahwa program yang kami buat itu sumbernya dari kritikan lawan politik kami, begitu lanjut Tan Sri Sanusi.

Mengingat dua hal di atas, saya terfikir sebenarnya penyelesaian terhadap dua isu yang sedang trending di Aceh itu mudah saja. Para pemangku kepentingan bisa memilih langkah yang diambil oleh Pak Mochtar Riady ataupun oleh Tun Mahathir ketika mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi masing-masing.

Lalu, apa yang perlu pertama sekali dilakukan? Pertama sekali tentu saja perlu mengakui bahwa kita sedang ada masalah. Mengakui adanya masalah adalah bagian daripada penyelesaian masalah. Bahkan, itu adalah langkah yang pertama sekali perlu dilakukan.

Pendiri Pusat Studi dan Konsultasi Wakaf Jeumpa D’Meusara (JDM) Banda Aceh, Mahasiswa S3 Konsentrasi Tata Kelola dan Hukum Wakaf pada Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia) dan kolumnis Mindset, Acehtrend. Email: fahmi78@gmail.com

KOMENTAR FACEBOOK