MaTA Nilai Polemik Alat Kelengkapan DPRA Diskenariokan

Koordinator MaTA, Alfian.

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menduga polemik penetapan alat kelengkapan dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memang diskenariokan oleh partai politik. Hal ini dinilai karena berhubungan dengan kekuasaan anggaran dan kebijakan.

“Dinamika penentuan AKD dalam setiap pergantian DPR selalu sama, selalu jadi polemik, kemudian polemik ini terjadi karena soal kepentingan partai politik yang memiliki kursi, bukan soal kepentingan publik,” kata Koordinator LSM MaTA, Alfian, saat dimintai pendapatnya oleh aceHTrend terkait polemik di lembaga legislatif tersebut, Rabu (22/1/2020).

Kondisi ini kata Alfian, akan berpengaruh pada kekuasaan lainnya seperti kekuasaan anggaran, kekuasaan kebijakan, dan kekuasaan soal regulasi, apalagi perebutan ketua komisi dan sekretaris komisi. Ini sudah menjadi dinamika setiap pergantian parlemen baru.

“Publik berharap DPR baru ini segera menyelesaikan, kalau memang dianggap keputusan ini sah dan sesuai secara konstitusional, berarti DPR baru harus segera bekerja,” katanya.

Baca: Pimpinan DPRA: Fungsi Dewan Tidak Boleh Terjebak Kekuatan Politk Mana Pun

Mandat pertama yang perlu dipastikan ialah soal penganggaran di tahun 2020 yang dinilai sangat banyak masalah. Hasil investigasi MaTA, di internal DPRA sebelumnya tidak ada proses pembahasan, dan kemudian disetujui oleh empat pimpinan pada waktu itu, di mana satu ketua dan tiga wakil.

“Sehingga kita berharap DPRA. Karena kemarin kita sempat ngecek, karena kita juga butuh untuk menganalisa DPA tahun 2020 itu ke mana saja, informasi yang kita dapat katanya belum diberikan,” kata Alfian.

Itu menjadi catatan pertama kata Alfian. Catatan kedua, sambungnya, fenomena ini kalau dilihat semacam ada unsur kesengajaan.

Baca: Polemik Alat Kelengkapan DPRA Masih Bergulir

“Dibangun (kondisi) supaya ini bisa mengulur-ulur waktu karena salah satunya nanti DPRA tidak bisa bekerja, terutama DPR tidak bisa memastikan bagaimana anggaran 2020 ini bisa dengan benar direalisasikan,” katanya lagi.

MaTA juga mempertanyakan beberapa program pemerintah di tahun 2020. Saat ini pihaknya sedang menganalisis salah satu program pembangunan dan akan dirilis hasilnya dalam beberapa hari ke depan.

Menurutnya, status penggunaan anggaran 2020 sudah memasuki proses tender, sementara di DPRA persoalan AKD masih belum selesai. Jika ini tidak bisa diselesaikan, menurutnya publik patut menduga-duga bahwa memang ada unsur kesengajaan. Apalagi secara politik publik sudah bisa membaca kondisi ini bahwa ada dua kelompok besar di DPRA yang terbagi menjadi Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) dan non-KAB yang berafiliasi dengan pemerintah.

“Untuk posisi hari ini, kita belum tau ke depan, kita berharap ke depan parlemen punya satu tekad untuk pembangunan Aceh,” kata Alfian.

Alfian mengatakan, realisasi APBA 2020 sudah mulai berjalan dan dieksekusi salah satu langkahnya ialah memulai proses tender untuk barang dan jasa untuk paket-paket pembangunan tertentu. Jika polemik di DPRA belum selesai juga, maka DPRA tidak bisa berbuat apa-apa.

“Soal alasan masih belum bisa berbuat apa apa, publik akan menduga ini ada faktor disengaja, karena kan fungsi DPRA untuk publik belum jalan, artinya mereka masih menyelesaikan persoalan internalnya, makanya kalau dianggap sudah sah, itu harus segera berjalan, tidak perlu dilakukan apa-apa lagi,” sebutnya.

Ia menambahkan, kalau faktor disengaja itu bisa saja karena khusus DPR baru sampai sekarang tidak sepakat dengan anggaran 2020. Kalau publik melihat pada soal internal DPR yang perlu diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut karena dampaknya akan lebih besar untuk Aceh juga.

“Kalau misalnya DPR tidak jalan, gaji dan operasionalnya tetap jalan, tapi mereka belum berbuat apa apa, sedangkan DPR baru telah berjalan selama empat bulan, akhirnya publik juga bisa menggugat, apa yang telah mereka lakukan selama empat bulan, sehingga patut diduga apa yang terjadi hari ini adalah diskenariokan, by design, karena keinginan partai politik ini kan macam-macam. Maka jika keputusan AKD sudah sesuai secara konstitusi, maka AKD harus segera dijalankan, dan pimpinan DPR juga harus bisa meyakinkan publik, kapan ini akan diselesaikan,” sebutnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK