Tiga Daerah di Aceh Masih Zona Merah Dalam Hal Pelayanan Publik

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ombudsman RI Perwakilan Aceh merilis hasil Survei Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan pada 2019 lalu. Pelayanan publik yang disurvei yaitu bentuk standar pelayanan yang terpampang atau tangible di dalam kantor instansi publik. Hasilnya, ada beberapa kabupaten/kota yang masih masuk dalam wilayah zona merah.

“Masih ada beberapa daerah yang kelengkapan standar pelayanannya kurang, bahkan ada kabupaten/kota di Aceh yang status tingkat kepatuhan masuk zona merah,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin, saat penyampaian laporan hasil survei tersebut di Kantor Ombudsman Aceh siang tadi, Kamis (23/1/2020).

Dalam penyampaian itu turut dihadiri Wali Kota Sabang, Nazaruddin, Wakil Bupati Aceh Jaya Tgk Yusri, dan pejabat mewakili Kabupaten Aceh Selatan, Kamarsyah, serta beberapa kepala dinas dari kabupaten/kota.

Survei Kepatuhan Publik tahun 2019 dilakukan di sepulu kabupaten/kota, yaitu Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Jaya, Kota Sabang, Bireuen, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.

“Tiga kabupaten/kota masuk dalam zona hijau adalah Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Kota Lhokseumawe dan telah diserahkan laporannya oleh Ombudsman RI Pusat pada bulan November 2019 lalu di Jakarta,” kata Ayu Parmawati Putri, Asisten Penanggung Jawab kegiatan survei Ombudsman 2019 dalam paparannya.

Sementara daerah yang masuk zona kuning, yaitu Aceh Jaya, Aceh Selatan, dan Nagan Raya. Sedangkan Kota Sabang, Gayo Lues, Bireuen, dan Aceh Tenggara masuk dalam zona merah.

“Kami mengira standar pelayanan di daerah kami sudah memenuhi standar, dengan adanya survei dari Ombudsman kami dapat mengetahui bahwa kita masih ada kekurangan dan kami selaku pemerintah daerah siap memperbaiki demi terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat,” kata Tgk Yusri, Wakil Bupati Aceh Jaya.

Sementara Wali Kota Sabang mengatakan, berkomitmen memperbaiki pelayanan kepada masyarakat di Pulau Weh tersebut selaku pintu gerbang masuknya wisatawan.

“Insyaallah kami akan memperbaiki pelayanan di daerah kami, dan saya berkomitmen demi terciptanya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat,” kata Nazaruddin.

Berdasarkan catatan Ombudsman, Kabupaten Bireuen saat ini juga belum memiliki Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bahkan untuk pelayanan terpadunya masih berbentuk bidang di Dinas Penanaman Modal sehingga pelayanannya kurang maksimal.

Selanjutnya Ombudsman menyarankan kepada pimpinan daerah agar mempercepat perbaikan dan peningkatan tata kelola pelayanan yang terintegrasi dengan menerapkan azas pendelegasian wewenang sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi maksimal.

“Kami berharap seluruh daerah di Aceh masuk dalam zona hijau, bagi daerah yang masuk dalam zona kuning dan zona merah agar memperbaikinya. Sehingga saat disurvei lagi nantinya akan masuk juga ke zona hijau. Selain mengawasi, Ombudsman juga siap mendampingi untuk terciptanya pelayanan publik yang prima kepada kabupaten/kota,” kata Taqwaddin.[]

KOMENTAR FACEBOOK