Senator Fadhil Rahmi Minta Pemerintah Patuhi UU tentang Penyandang Disabilitas

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Senator asal Aceh, Fadhil Rahmi, mengatakan pemerintah daerah diwajibkan merekrut dua persen dari keseluruhan pegawai atau pekerja dari kalangan penyandang disabilitas.

Hal ini Sesuai apa yang di amanatkan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 53 ayat (1) menyatakan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Darah wajib memperkerjakan paling sedikit 2 Persen peyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Hal ini disampaikan Fadhil saat bersilaturahmi dengan pegawai, staf, dan warga binaan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya di Desa Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, Kamis (30/01/2020).


“Jadi semangat dari UU ini adalah untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Termasuk hak pendidikan. Walaupun belum maksimal, kita secara bersama-sama terus mendorong agar ini sesuai diamanatkan dalam UU ini,” kata Fadil melalui keterangan tertulis yang diterima aceHTrend.

“Seperti sudah kita suarakan, kita mendorong pemerintah, melalui BPSDM untuk mengalokasikan dana khusus untuk bea siswa bagi penyandang disabilitas,” pintanya.

Selain itu, ia mengharapkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota kiranya juga menjalankan Qanun 11/2013 tentang Kesejahteraan Sosial yang juga mengatur tentang hak-hak para penyandang disabiliatas.

“Jika perlu, untuk lebih fokus dan terjamin, tidak salahnya qanun tersebut disempurnakan selaras dengan UU 08/2016 karena ada yang belum diatur oleh qanun terkait hak-hak penyandang disabilitas,” harapnya.

Kunjungan ke penyandang disabilitas ini bukanlah yang pertama dilakukan setelah pelantikannya sebagai anggota DPD RI Perwakilan Aceh.

Sebelumnya bersama rombongan Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ke Yayasan Difabel Aceh, juga pernah mengunjungi rumah singgah BFLF (Blood For Life Foundation) yang memfasilitasi para pasien luar daerah, khususnya.

“Kita pastikan bahwa DPD RI terus mengupayakan agar pemenuhan hak hak penyandang disabilitas berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Fadhil yang juga wakil ketua Forum Bersama.

Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, Yusri, S.Sos mengatakan sebanyak 40 tunanetra penyandang disabilitas dibekali keterampilan merangkai bunga, pijat, kesenian, dan menjahit.

Dinas Sosial Aceh melalui UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya juga memberikan kesempatan untuk penyandang disabilitas melanjutkan pendidikan.

“Alhamdulilah ada siswa kita tiga orang yang sedang menempuh kuliah di STAI Al-Washliyah Banda Aceh dan seluruh biaya ditanggung dinas sosial,” ungkap Yusri.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK