Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh Bahas Kelangkaan Pupuk dengan DPRK Aceh Utara

ACEHTREND.COM, Lhokseumawe – Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh (PA) yang berasal dari Dapil V melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Aceh Utara. Salah satu agendanya ialah melakukan koordinasi dengan Komisi II DPRK Aceh Utara perihal kelangkaan pupuk bagi petani. Pertemuan berlangsung di ruang Komisi II DPRK Aceh Utara di Lhokseumawe, Jumat (31/1/2020).

Kunjungan kerja ini menyahuti keluhan masyarakat Aceh Utara terkait kelangkaan pupuk di daerah itu. Adapun anggota DPRA yang kunker ke daerah tersebut yaitu Ismail A Jalil (Ayah Wa), Mawardi (Tgk Adek), Tarmizi, Yahdi Hasan, Saiful Bahri, dan Muslem.

Mawardi atau yang akrab disapa Tgk Adek dalam kesempatan tersebut menuturkan, sebagai solusu atas fenomena kelangkaan pupuk yang kerap terjadi di Aceh, terutama dalam pendistribusian pupuk kepada masyarakat perlu dibuat aturan hukum secara khusus di Aceh. Dalam hal ini kata dia berupa Qanun Aceh yang substansinya memberikan peluang kepada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk pengelolaan pendistribusian secara langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, yang lebih memahami persoalan kebutuhan pupuk di setiap gampong adalah perangkat desa itu sendiri. Di sisi lain pengawasan pendistribusian pupuk subsidi juga bisa tepat sasaran.

“Selama ini pendistribusian pupuk kerap mengalami hambatan dikarenakan pengawasan pendistribusian yang kurang optimal dan cenderung dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Belum lagi jumlah pupuk yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Saiful Bahri. Menurutnya, kelangkaan pupuk di Aceh Utara tidak hanya terjadi pada tahun ini saja, akan tetapi sudah terjadi setiap tahunnya.

“Jika pola ini terus saja terjadi maka tidak akan ada perubahan di masa yang akan datang. Maka masyarakat akan terus dirugikan,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Fraksi Partai Aceh meminta kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk menambah kuota ketersediaan pupuk di Aceh Utara, termasuk untuk kabupaten/kota lain yang memiliki areal persawahan besar di Aceh.

“Di samping itu, juga perlunya peningkatan jalan produksi pertanian di Aceh Utara seperti Keude Beureghang–Sidomulyo–Alue Embang Barat–Bandar Seulamat–sampai dengan Krueng Tuan. Lebih kurang 15 km,” pungkas Saiful Bahri.

Ismail A Jalil pada pertemuan tersebut mengatakan, selain membahas solusi kelangkaan pupuk, juga sempat menyinggung tentang kekeringan yang melanda Aceh akhir-akhir ini yang menyebabkan kurangnya ketersediaan air di persawahan.

Ia turut meminta Pemkab Aceh Utara untuk mengoptimalkan sumber air yang ada seperti halnya mengotimalkan fungsi waduk dan pompa air sungai, serta mengoptimalkan fungsi kujruen blang di Aceh Utara.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRK Aceh Utara, Ismed Nur Aj. Hasan menuturkan bahwa kelangkaan pupuk di Aceh Utara bukan hanya terjadi tahun ini saja namun sudah berlangsung bertahun-tahun. Karenanya, ia sangat mengapresiasi respons anggota DPR Aceh terkait kelangkaan pupuk di Aceh Utara. Ismed berharap, anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, khususnya yang berasal dari Dapil V (Aceh Utara – Lhokseumawe) dapat membantu mencari solusi perihal kelangkaan pupuk yang dialami oleh masyarakat.

“Masalah kelangkaan pupuk ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Harapan kita masyarakat Aceh Utara kepada rekan-rekan, bapak-bapak dari DPRA untuk meminta kuota lebih. Karena kami juga sudah duduk dengan Dinas Pertanian, duduk dengan Disnas Perindagkop, jadi butuh pupuk kita sekitar 24 ribu ton namun yang tersedia hanya 12 ribu ton. Jadi arapan-harapan itulah yang mungkin kita harapkan pada rekan-rekan DPRA untuk meminta pasokan atau kouta lebih baik pada Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat,” pungkasnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK