DPRA Bakal Kaji Ulang 12 Proyek Multi Years Pemerintah Aceh

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin akan mengkaji kembali rencana program Pemerintah Aceh terkait 12 proyek tahun jamak (multiyears) 2020-2022 yang diduga oleh LSM MaTA ada cacat prosedur pengesahan sehingga dianggap terkesan tertutup dan dipaksakan pengesahannya.

“Penganggaran APBA 2020 itukan pengesahan dan diketuk palu oleh DPRA periode tahun 2014-2019 lalu, maka sejak awal consern kita pada periode yang baru ini, untuk melihat urgensi penganggaran tahun 2020 ini, sejauh mana efektivitas dan efisiensinya,” kata Dahlan Jamaluddin, Jumat (7/2/2020).

Ia menambahkan, kaitannya adalah dengan berbagai dokumen perencanaan Aceh, baik RPJM, RPJP dan juga rencana kerja dinas, pertanyaan kemudian ketika Pemerintah Aceh menganggarkan Rp2,7 triliun lebih untuk kegiatan tahun jamak dari 2020-2022, maka itu juga harus dilihat urgensinya.

“Kita perlu melihat urgensinya dengan berbagai dokumen perencanaan, baik renja di SKPA tersebut, dan juga RPJM yang ada, di sana ada tidak bunyi yang menyebutkan kebutuhan terhadap itu, itu yang pertama, yang kedua dalam konteks penganggaran multiyears, tentu ada banyak prosedur dan mekanisme yang harus terpenuhi sebagai sebuah kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan DPR Aceh,” katanya.

Menurutnya, pihak DPR Aceh akan melihat kembali itu semua, apakah mekanisme dan prosedur itu sudah ditempuh secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan atau tidak. Hingga saat ini pihaknya belum mendalami sepenuhnya.

Baca: Duga 12 Proyek Multi Years Cacat Prosedur, MaTA Surati KPK

“Kita berharap, bahwa di periode kami ini kemarin setelah adanya alat kelengkapan dewan, sesegera mungkin kita akan mencoba melihat kembali secara detail semua dokumen daftar pengisian anggaran pada masing-masing SKPA,” sebutnya.

Baik itu urgensi substansinya, lanjutnya, dan urgensi teknisnya, dari itu nanti akan ketahuan apakah ada prosedur dan mekanisme yang dilanggar sehingga patut diduga ada niatan jahat, atau unsur pidana yang ada dalam prosesnya.

Tapi, sambungnya, sejauh ini DPRA belum berani bersikap apa pun karena pihaknya belum melihat secara detail, dan akan fokus untuk mempelajari dengan saksama atas apa yang disampaikan oleh MaTA. Jika ditemukan cacat prosedur dari hasil telaah, maka akan ditindaklanjuti sampai ke pansus atau akan merekomendasikan sampai pembatalan kalau memang ada prosedur yang dilanggar, tapi kalau dianggap ada upaya jahat dalam mekanisme itu, tentu hukum yang akan berbicara.

“Prinsipnya DPR Aceh sebagai lembaga perwakilan rakyat, yang salah satu tugasnya sebagai lembaga pengawasan, tentunya kita akan memastikan setiap rupiah uang rakyat Aceh yang ada di APBA itu harus semaksimal mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Aceh, tidak untuk dimain-mainkan oleh oknum tertentu, apalagi ada upaya untuk memperkaya diri,” katanya.

Adapun ke-12 proyek tersebut, yaitu Pembangunan dan Pengawasan Jalan Jantho-Batas Aceh Jaya; Pembangunan dan Pengawasan Jalan Sp Tiga Redelong Pondok Baru Samar Kilang; Pembangunan dan Pengawasan Peningkatan Jalan Peureulak Lokop Batas Gayo Lues; Pembangunan dan Pengawasan Peningkatan Jalan Batas Timur Pining Blangkejeren; Pembangunan dan Pengawasan Jalan Batas Aceh Timur Kota Karang Baru; Pembangunan dan Pengawasan Jalan Blangkejeren Tongra Batas Aceh Barat Daya; Pembangunan dan Pengawasan Jalan Babah Roet Batas Gayo Lues; Pembangunan dan Pengawasan Jalan Trumon Batas Aceh Singkil; Pembangunan dan Pengawasan Jalan Batas Aceh Selatan Kuala Baru Singkil Telaga Bakti; Pembangunan dan Pengawasan Jalan Sinabang Sibigo; Pembangunan dan Pengawasan dan Pengawasan Jalan Nasreuhe Lewak – Sibigo; dan Pembangunan dan Pengawasan Bendung Daerah Irigasi Sigulai Kabupaten Simeulue. Total keseluruhan Rp2.658.431.261.000.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK