Pesona Haji Uma

Anggota DPD RI Sudirman @aceHTrend/Mulyadi Pasee

Untung saja tulisan ini tidak hadir dalam hiruk-pikuk kampanye yang sering kali membosankan plus “menyesatkan.” Sekiranya tulisan ini hadir di masa itu, maka klaim subjektif pun tak dapat dihindari, di mana tulisan ini akan dianggap sebagai kampanye politik kepada sosok Haji Uma, alumnus “Eumpang Breuh University” yang kocak itu. Karena itu, kita patut bersyukur sebab rupa-rupa propaganda di musim pemilu telah usai, setidaknya untuk beberapa saat.

Sejak awal kemunculannya di pentas politik, Haji Uma telah melakukan berbagai manuver yang tidak semua politisi mampu mengikuti gayanya. Bisa jadi karena gaya itu dianggap terlalu “rendah” untuk dipraktikkan oleh orang-orang terhormat semisal DPR. Atau bisa pula karena dianggap terlalu rumit sehingga mereka pun menyerah.

Terlepas apa pun alasan mereka, yang jelas, jika kita ditanyai orang: “Siapa politisi Aceh paling masyhur abad ini?” maka nama Haji Uma akan muncul paling atas dan bukan tidak mungkin nama Nova Iriansyah yang saat ini menjadi “penguasa” Aceh justru akan tenggelam oleh pesona Haji Uma yang begitu syahdu. Dengan kata lain, Haji Uma telah menjadi legenda baru di Aceh pasca mangkatnya Paduka Yang Mulia Hasan di Tiro.

Menyimak fenomena itu, mungkin sebagian orang akan menyebut bahwa Haji Uma hanya sekadar mencari popularitas. Tudingan ini dengan sendirinya menjadi benar tanpa perlu didebat, karena kehadiran Haji Uma di pentas politik juga tidak terlepas dari popularitasnya di mata publik melalui “kuliah-kuliah” yang ia berikan di “Eumpang Breuh University.” Haji Uma memang telah menjadi sosok populer sebelum tapak kakinya melangkah ke gelanggang politik yang penuh intrik.

Apa yang dilakukan oleh Haji Uma selama ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang tentunya “kurang keren” dibanding DPR – memang hanyalah aktivitas-aktivitas “kecil” dan bahkan bagi sebagian orang mungkin termasuk kategori “remeh-temeh.” Di antara aktivitas kecilnya yang terbilang “ringan” itu adalah pemulangan jenazah warga Aceh di luar negeri, bantuan untuk orang sakit, perhatian kepada anak kecil bocor jantung, bantuan anak yatim dan fakir miskin. Beberapa waktu lalu Haji Uma juga telah berinisiatif “membebaskan” anak yang telah “dikurung” ibunya selama lima tahun di Aceh Barat. Dan yang paling heroik Haji Uma kononnya berhasil merangkul seorang remaja yang kononnya telah murtad baru-baru ini.

Beberapa aktivitas “kecil” itu tentunya bisa dilakukan oleh siapa pun, tidak hanya oleh Haji Uma, tetapi juga oleh DPR, bupati atau walikota. Lantas kenapa mereka tidak melakukan hal serupa? Pertanyaan ini mungkin terlalu “tendensius” dan hanya bisa dijawab oleh mereka sendiri sementara kita hanya bisa menduga-duga. Lagi pula, setiap politisi memiliki cara sendiri-sendiri untuk mengekalkan eksistensi mereka di gelanggang politik, tanpa harus sama dengan politisi lain.

Namun, jika ditilik dengan saksama, sebenarnya Haji Uma hanya melakukan dua hal demi eksistensi politiknya. Pertama, peubut (aksi). Dalam hal ini Haji Uma mengerti betul soal “kehadiran” sehingga dia pun melakukan upaya-upaya untuk bisa “hadir” di tengah masyarakat. Haji Uma paham bahwa “kehadiran” sangat penting bagi eksistensi seorang politisi, atau minimal sebagai seorang “manusia.” Aksi-aksi kecil yang dilakukannya selama ini adalah manifestasi dari kehadiran yang senantiasa dinanti oleh publik, khususnya masyarakat “lapisan bawah.” Hal ini mungkin berbeda dengan oknum politisi lain yang hanya mementingkan “kehadiran” dalam momen-momen kampanye belaka dan lalu hilang terasing ketika pantatnya menyentuh kursi kekuasaan.

Hal kedua yang dilakukan oleh Haji Uma adalah peugah (publikasi). Tidak hanya giat dalam melakukan aksi, Haji Uma juga terlihat gencar melakukan publikasi melalui sejumlah media. Haji Uma mungkin sangat paham bahwa “kehadiran” tidaklah cukup tanpa didukung oleh “pengetahuan.” Artinya setiap aksi yang dilakukannya mestilah diketahui oleh khayalak. Dalam hal ini kita bisa menyaksikan sendiri hampir tidak ada kegiatan Haji Uma yang tidak diketahui oleh publik. Pertanyaannya, apakah publikasi demikian terbilang lebay? Tentu tidak, sebab publikasi Haji Uma selalu saja didahului oleh aksi sehingga keduanya menjadi padu.

Apa yang dilakukan Haji Uma tentu berbeda dengan politisi-politisi lain. Bisa jadi selama ini sebagian politisi lain larut dalam aksi peugah (publikasi) tapi enggan dalam peubut (aksi). Dengan kata lain mereka hanya pandai bicara tapi gagal berbuat. Dengan demikian tidak perlu heran jika ada oknum politisi yang menjanjikan akan membangun kantor perwakilan PBB di Aceh dan juga mengklaim diri sebagai sosok yang senantiasa memperjuangkan Aceh di pentas internasional melalui advertorial di surat kabar. Sosok-sosok semisal ini hanyalah tukang cang panah yang minus aksi sehingga segala publikasi yang ia lakukan justru menjadi tertawaan publik.

Sementara itu ada pula sebagian politisi lainnya yang asyik dan larut dalam peubut (aksi) tapi lemah dalam peugah (publikasi) sehingga “hal-hal besar” yang mereka lakukan luput dari pengetahuan publik. Bukan tidak mungkin ramai-ramai politisi serupa ini yang telah memperjuangkan berbagai aspirasi rakyat dan juga hadir di tengah masyarakat, tapi mereka malas menyampaikannya ke publik dengan alasan akan mengurangi nilai keikhlasan yang mereka miliki. Akhirnya mereka terus-menerus terjebak dalam peubut tapi hana peugah-peugah sehingga di mata publik mereka tetap saja terasing.

Idealnya, seorang politisi memang harus memadukan antara peubut (aksi) dan peugah (publikasi) sehingga kehadiran mereka tidak hanya terasa tapi juga diketahui oleh publik. Dalam hal ini Haji Uma bisa menjadi contoh politisi ideal, minimal untuk Aceh, di mana ia telah suskses memadukan keduanya sehingga namanya pun melambung terapung dalam memori publik sehingga ia pun menjelma sebagai legenda baru.

Lantas, apakah kemudian Haji Uma pantas dicalonkan sebagai gubernur? Nah, ini soal lain, sebab politik tidak sesederhana itu.