Aceh Masuki Era Bonus Demografi, Ancaman Atau Peluang?

Ilustrasi, dikutip dari internet.

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Ada dua hal besar yang kini sedang dihadapi Aceh. Pertama persoalan kemiskinan–walaupun angkanya kian turun dengan angka tidak signifikan, kedua adalah minimnya lapangan kerja. Hal ini semakin berat karena mulai 2020 Aceh sudah memasuki masa bonus demografi.

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, pada Kamis (25/10/2018) ketika menghadiri acara wisuda sarjana Universitas Samudera (Unsam) Langsa, mengatakan bahwa berdasarkan perkiraan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018, jumlah penduduk Aceh sekitar 5,2 juta jiwa. Jumlah pemuda atau orang yang berusia antara 16-40 tahun berkisar 24,5 persen atau sekitar 1,3 juta jiwa.

Dikutip dari Katadata, Kamis (13/2/2020), berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 jumlah penduduk Aceh diproyeksi mencapai 5,3 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 2,69 juta jiwa dan 2,7 juta jiwa perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut, 28% berusia 0-14 tahun, 66,8% berumur 15-64 tahun dan 5 % berusia di atas 65 tahun.

Kemudian pada 2045, penduduk di provinsi yang berjulukan Serambi Mekkah tersebut bakal mencapai 6,9 juta jiwa, terdiri atas 3,44 juta jiwa laki-laki dan 3,47 juta jiwa perempuan. Pada peiode 2020-2035 diperkirakan akan menjadi era bonus demografi bagi provinsi paling barat Indonesia tersebut karena penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65+) berada di bawah 50%. Kemudian pada 2045, penduduk di Serambi Mekah tersebut bakal mencapai 6,9 juta jiwa, terdiri atas 3,44 juta jiwa laki-laki dan 3,47 juta jiwa perempuan.

Jumlah pertumbuhan penduduk usia produktif di Aceh, merupakan sesuatu yang patut diwaspadai. Saat ini sebanyak 147 ribu angkatan kerja di Aceh belum mendapatkan pekerjaan, alias pengangguran.

Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, Rabu (5/2/2020) pada sidang terbuka Upacara Wisuda Pascasarjana, Program Spesialis, Pendidikan Profesi, Sarjana dan Diploma, yang dihelat di Academic Aktivity Centre (AAC) Prof. Dr. Dayan Dawood, MA., mengatakan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Agustus 2019, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,05 juta jiwa. Sebanyak 737 orang di antaranya merupakan lulusan perguruan tinggi.

“Sementara itu, Di Aceh, jumlah angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan sebanyak 147 ribu orang. Angka ini menempatkan Aceh pada posisi ke-8 sebagai daerah yang memiliki jumlah pengangguran terbanyak di Indonesia.

Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen, Dr. Marwan, M.Pd., pada acara diskusi publik: Potensi Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Aceh, yang digelar di Warkop Gampong Gayo, Banda Aceh, Sabtu (8/2/2020) oleh HMI Komisariat FEBI Unsyiah dan lembaga Titik Temu, menyebutkan hanya 30 persen generasi muda di Aceh yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Angka tersebut merupakan potret buram masa depan Sumber Daya Manusia (SDM) Aceh.

Pada kesempatan tersebut Dr. Marwan Hamid menyebutkan, hanya 30 persen generasi muda di Aceh yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi merupakan sebuah masalah serius. Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa 60 % masyarakat Aceh usia produktif menjadi pengangguran.

Tak Berkarakter

Prof. Samsul Rizal mengatakan, ratusan ribu lulusan perguruan tinggi yang kini ikut menjadi bagian pengangguran di Indonesia, adalah para lulusan yang kurang memiliki karakter yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Era revolusi industri 4.0, menuntut calon tenaga kerja memiliki hard skill, lifeskill, dan soft skill.

Menurutnya, beberapa sisi dari soft skill dan life skill para alumni perguruan tinggi cenderung melemah, seiring munculnya kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. manusia saat ini relatif semakin cenderung untuk berorientasi pada diri mereka sendiri. hubungan sosial di dunia nyata mulai tergantikan dengan oleh hubungan silaturahmi artifiasial di dunia maya. Selain itu, kepedulian mereka di dunia nyata relatif rendah daripada sebelumnya, sehingga beberapa sisi lifeskill dan soft skill para sarjana menjadi kurang bertenaga.

Minim Industri

Kepala Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syiah Kuala, Dr. Edi Gunawan, SE, M.Sc., Sabtu (8/2/2020) pada diskusi yang digelar oleh HMI Komisariat FEBI Unsyiah, menyebutkan, hingga saat ini Aceh merupakan kawasan yang minim industri. Data tersebut pernah dirilis oleh Bank Indonesia. Dengan kondisi demikian, banyak calon tenaga kerja terdidik yang kemudian menggantungkan harapannya hanya pada pemerintah dengan tujuan ingin menjadi PNS.

“Kemiskinan yang masih saja betah di Aceh, dengan predikat juara 1 daerah termiskin di Sumatera pada 2019, dengan persentase 15, 01, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 9 persen, salah satunya diakibatkan oleh tidak tersedianya lapangan kerja. Tidak ada industri yang mampu menyerap calon tenaga kerja yang ada di Aceh,” ujar Edi yang juga alumnus Durham University, Inggris.

Dia cemas, 2020 Aceh sudah memasuki era bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif di Aceh, yang berusia 15 sampai 35 tahun lebih besar dari yang tidak produktif. Ada sebuah masalah yang tak kunjung terpecahkan. Termasuk mengapa industri tidak masuk ke Aceh.

Edi Gunawan memberikan salah satu jalan keluar. yaitu setiap orang Aceh harus fokus pada pengembangan skil pribadi yang dibutuhkan oleh dunia kerja, baik yang tersedia di Aceh maupun di luar Aceh. Caranya? Setiap individu harus memiliki sertifikat keahlian. Sertifikasi menjadi sangat penting, agar mudah diserap oleh dunia kerja. Dunia usaha membutuhkan tenaga terampil yang sudah memiliki sertifikasi keahlian.

Selain itu, etos kerja harus ditingkatkan. Orang Aceh harus memiliki semangat pantang menyerah.

Berharap Pada Kawasan Ekonomi Khusus

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Dr. Amri, pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa Aceh memiliki potensi besar untuk keluar dari zona kemiskinan. Ada empat Kawasan Ekonomi yang sudah dicanangkan. Yaitu KEK Lhokseumawe, KEK Halal Barsela, KEK Agroindustri di poros tengah dan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong.

Hanya saja, bila merujuk ke KEK Lhokseumawe, tambah Amri, belum memperlihatkan geliat yang mengembirakan. Padahal sudah berjalan selama dua tahun.

“Bahkan KEK Lhokseumawe yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) juga tidak terlihat perkembangan yang menggembirakan. Padahal kita sempat berharap bila KEK bisa menjadi jawaban atas persoalan kemiskinan di Aceh,” ujar Amri.

Di sisi lain, tambah Amri, sepertinya Pemerintah Aceh belum menemukan formula yang tepat untuk memberantas kemiskinan. Hasil analisa APBA 2020 yang dilakukan pihaknya, belum terlihat program dan kegiatan yang nyata dapat dijadikan rujukan pemberantasan kemiskinan di Aceh.

“Hasilnya saya ambil kesimpulan, dengan pola perencanaan pembangunan yang demikian, 2021 Aceh masih saja tetap sebagai daerah miskin di Sumatera,” kata Amri.

Nurchalis, Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Propinsi Aceh, dalam kesempatan yangs ama juga mengungkapkan keprihatinannya tentang kondisi Aceh. Termasuk ketimpangan pembangunan antar wilayah. Atas dasar itu, dia bersama teman-temannya menggagas KEK Halal Barsela yang akan dipusatkan di Surin, Aceh Barat Daya (Abdya). Dia percaya bila KEK Halal itu tumbuh, maka persoalan besar di Aceh akan selesai.

KEK Halal Barsela bukan program pemerintah. Tapi murni digerakkan oleh swasta yang telah melakukan kajian terpadu terhadap potensi daerah di Barsela, yang cukup menjanjikan.

“Ada empat elemen di Barsela yang potensial digarap. Pertama emas hijau, emas biru, emas hitam dan emas kuning. Potensi keempatnya sangat luar biasa,” ujar Nurchalis.

Ketakutan Karena Kenyataan

Lalu apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh? Akankah mereka melihat ini sebagai sebuah masalah yang harus diselesaikan?

“Jika jumlah ini dapat dikelola dengan baik, Aceh akan berpeluang menjadi daerah yang maju, namun juga sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, Aceh akan semakin terpuruk,” sebut Nova, ketika ditanya perihal bonus demografi di Aceh.

Karena itu, Pemerintah Aceh sangat fokus memformulasikan program yang berkaitan dengan pendidikan generasi muda Aceh untuk menyongsong bonus demografi tersebut.

Pembangunan generasi muda dianggap penting, sehingga dalam 15 program unggulan Aceh Hebat yang tertuang di dalam RPJM Aceh 2017-2022, tiga di antaranya berkaitan dengan pemuda dan pendidikan, yaitu Program Aceh Carong, Aceh Meuadab dan Aceh Teuga, ungkap Nova.

Lalu, apakah 15 program unggulan itu sudah berjalan on the track? Untuk menjawab persoalan itu tentu tidak serta merta bisa dilakukan sembari memejamkan mata. Dibutuhkan analisa konprehensif.

Pun demikian, secara kasat mata, beberapa kalangan khawatir. Hasil analisis Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh selama tiga tahun ini, semakin menurun dan di bawah 100. Artinya jumlah yang diterima petani masih belum mencukupi jumlah yang harus dikeluarkan petani. Angka terendah adalah 98,18 dan itu terjadi pada bulan September 2017. Sedangkan nilai NTP terendah adalah 89,90, pada Juni 2019.

Hal yang kian ruwet adalah, mayoritas dari jumlah penduduk miskin di Aceh adalah petani. Di antara angka yang mayoritas itu, masih banyak petani di Aceh yang tidak berdaulat atas lahan. Artinya bekerja sebagai buruh tani yang sangat tergantung pada musim tanam dan lahan orang lain.

Lalu, akankah bonus demografi yang sedang dihadapi Aceh, akan menjadi ancaman bagi daerah ini? Ataukah menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi menuju Aceh yang berdaulat–minimal, di Sumatera? Entahlah. []

KOMENTAR FACEBOOK