Anggota DPRA Bertemu Tim Kerja DPR RI Bahas Penguatan UUPA

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Sejumlah anggota DPRA telah melakukan pertemuan dengan Tim Kerja Pusat Perancang Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI. Pertemuan itu terkait dengan teknis pengumpulan data sebagai penyusun konsep awal naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.⁣

Pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian, dan dihadiri seluruh pimpinan fraksi di DPR Aceh, ketua Banleg DPR Aceh, dan ketua Komisi I DPR Aceh. Pertemuan berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPR Aceh, Kamis (13/2/2020).

⁣Masukan dan kritikan keras silih berganti diutarakan oleh anggota DPR Aceh agar UUPA sesuai dengan MoU Helsinki dan jangan menyentuh perubahan di ranah agama.

“Tim kerja Sekretariat DPR RI semacam mencari dasar-dasar untuk merevisi UUPA yang masuk ke dalam long list prolegnas, jadi mereka kemari mendiskusikan tentang penguatan UUPA yang telah berjalan selama 14 tahun,” kata Hendra Budian saat dihubungi aceHTrend, Kamis malam.

Sehingga, lanjutnya, anggota DPR Aceh sepakat bahwa UUPA harus dilakukan penguatan. Pemerintah Pusat dinilai seolah-olah tidak ikhlas dengan kewenangan-kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Aceh. Salah satu contoh menyangkut dengan Perpres Nomor 23 tahun 2015, di mana Aceh memiliki kewenangan membentuk Badan Pertanahan Aceh, tetapi ini berbenturan dengan Badan Pertanahan Nasional sebagai kantor wilayah yang ada di Aceh.

“Jadi banyak hal yang kita diskusikan tadi dengan tim tenaga ahli dari Sekretariat DPR RI, jadi mereka semacam mengumpulkan argumentasi, baik filosofis, yuridis, maupun sosiologis untuk penguatan UUPA. UUPA hari ini banyak yang mengabaikan spirit yang ada di MoU Helsinki, dalam pembahasan ini kita meminta agar dimasukkan kembali sehingga terjadi penguatan terhadap semangat perdamaian antara Aceh dengan Indonesia,” kata Hendra.

Dalam pembahasan tersebut kata Hendra, pihak DPR Aceh juga mengusulkan kepada Tim Kerja DPR RI supaya dalam pembentukan pansus, juga melibatkan anggota DPR Aceh untuk terlibat langsung supaya spirit itu tidak hilang.

DPRA, tambahnya, akan memastikan revisi UUPA ini tidak untuk menghilangkan substansinya, tetapi untuk penguatan UUPA agar lebih sempurna lagi, maka ini menjadi tanggung jawab bersama bersama untuk mengawal.

“Maka kita menolak kalimat revisi UUPA, tapi penguatan UUPA. Kesimpulan rapat pertemuan tadi, kita memberikan rekomendasi, termasuk ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan Sekretariat DPR RI, kita akan menjawab secara resmi dan tertulis. Kedua kita juga akan melibatkan beberapa stakeholder yang ada di Aceh, dan ketiga kalau ini nanti masuk dalam prolegnas DPR RI, maka kita juga usulkan dibentuk tim perumus bersama antara DPRA dengan DPR RI,” kata Hendra.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK