KPK Eksekusi Irwandi di Lapas Sukamiskin, Hendri Yuzal di Cipinang

Gubernur Aceh non aktif, Irwandi Yusuf saat ditahan KPK (Foto: Okezone.com)

BANDA ACEH, ACEHTREND.COM– Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung, Jumat 14 Februari 2019.

Irwandi dieksekusi disetelah KPK menerima petikan putusan Mahkamah Agung (MA) RI atas nama Irwandi Yusuf terkait kasus suap proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Kamis 13 Februari 2019 kemarin.

“Hari  ini  Jaksa Eksekusi KPK telah melaksanakan putusan MA untuk terpidana Irwandi Yusuf di Lapas Sukamiskin Bandung,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pada aceHTrend, Jumat (14/2/2019).

Baca berita terkait : Hendri Yuzal Dieksekusi ke Lapas Cipinang

Ali Fikri menuturkan, Putusan MA  Nomor : 444K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Februari 2020 pada pokoknya memutuskan, menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum KPK maupun terdakwa Irwandi Yusuf.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 8 Agustus 2019 yang mengubah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 97/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan.

Foto: Hendri Yuzal (kiri) Kumparan.

Putusan MA menghukum Irwandi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,” katanya.

“Selain itu, MA juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Irwandi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana,” kata Ali Fikri.

Sementara, pada Kamis 13 Februari 2019, Jaksa eksekusi KPK mengantarkan Hendri Yuzal (staf khusus Gubernur Aceh Irwandi Yusuf) untuk menjalani hukuman di Lapas Klas 1 Cipinang dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dan biaya perkara sebesar Rp7500 dalam kasus yang sama, yaitu kasus suap proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.[]