Senator Fadhil Rahmi Tegaskan Komitmen Soal Badan Pertanahan Aceh

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Anggota DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh (KPA) sesuai yang diatur dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2015.

Hal ini disampaikannya pada saat menjadi pemateri seminar nasional bertajuk “Eksploitasi Pertanahan Bumi Andalas di Mata Nusantara” di AAC Dayan Dawood Unsyiah, Banda Aceh, Kamis (13/02/ 2020).

Menurut Fadhil, perjuangan kewenangan Aceh di bidang pertanahan ini memerlukan dukungan dari semua pihak. Persoalan ini menjadi tanggung jawab sejumlah elite Aceh dan melakukan advokasi bersama. 

Keberadaan Perpres Nomor 23 Tahun 2015 dinilai wujud dari keistimewaan Aceh di bidang pertanahan. Dalam pasal 12 Ayat (5) Perpres Nomor 23 Tahun 2015 menyebutkan, untuk kelancaran pengalihan kelembagaan, status kepegawaian, aset, dan dokumen dibentuk Tim Pengalihan yang dipimpin langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta beranggotakan instansi-instansi terkait. Tim Pengalihan ini ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Tim Pengalihan sudah harus ditetapkan paling lama satu bulan setelah perpres diundangkan. Selanjutnya Tim Pengalihan sudah melaksanakan tugasnya paling lama satu bulan sejak ditetapkan.

“Ini yang sedang kita perjuangkan. Kita berharap ini segera selesai dan terwujud,” kata Fadhil. “Jika merujuk pada perpres ini, tim harusnya sudah terbentuk sejak 2015 lalu. Namun hingga 2020 masih terkendala. Ini harus diadvokasi kembali dan peralihan ke Badan Pertanahan Aceh,” ujar Fadhil lagi. 

Hadir sebagai pemateri antara lain Haris Azhar (Aktivis HAM), Azhari (BPN Aceh), Hendra Budian (Wakil Ketua DPR Aceh), dan dihadiri 15 Perwakilan Universitas se-Sumatra.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK