Hadapi Bonus Demografi, Orang Aceh Harus “Diusir” Keluar

ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Propinsi Aceh sudah memasuki masa bonus demografi. Artinya sejak 2020 hingga 2035 Aceh memiliki jumlah penduduk usia produktif (16-40) lebih dari 50 %. Di tengah minimnya lapangan kerja, kondisi ini akan menjadi ancaman serius bagi stabilitas Aceh. Perebutan sumber-sumber ekonomi akan sulit dihindari. Kriminal ringan sampai yang sangat serius, akan terjadi.

Salah satu orang yang menaruh perhatian besar pada bonus demografi yang melanda Indonesia–termasuk Aceh, adalah Azhari Idris. Lelaki asal Kutablang, Bireuen, yang pernah menjadi Plt Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) dan kini telah ditarik kembali ke SKK Migas di Jakarta. Ia melihat bonus demografi sebagai peluang untuk mengantarkan Aceh menuju cita-cita mulai yaitu terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Saya melihat bonus demografi sebagai peluang. Bertumbuhnya usia produktif dalam jumlah besar, adalah kekuatan bagi Aceh untuk bangkit. Ini peluang yang harus dimanfaatkan. Mereka yang berada di usia produktif memiliki tenaga di atas rata-rata,” ujar Azhari, Sabtu (15/2/2020).

Menurut Azhari, bonus demografi harus menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh untuk “mengusir” sebanyak-banyaknya mereka yang berada di usia produktif ke luar Aceh. Mereka harus dikirim keluar untuk bertarung di berbagai industri besar yang membutuhkan tenaga kerja terlatih dengan keahlian khusus.

Untuk dapat mengirimkan mereka keluar Aceh, Pemerintah Aceh harus memperkuat tenaga kerja usia produktif dengan keahlian tertentu. Juga harus diperkuat dengan kemampuan berbahasa asing seperti Inggris, Mandarin, Jepang, Arab, dll.

“Aceh harus belajar dari Filipina. Saat ini tenaga kerja profesional dengan keahlian khusus asal Filipina bertebaran di berbagai belahan dunia. Sebelum dikirim ke luar negeri, mereka dilatih secara intens oleh pemerintah,” ujar Azhari.

Alumnus University of York, Inggris, Jurusan Post War Recovery and Development, mengatakan, untuk melakukan hal tersebut Pemerintah Aceh harus berani melakukan investasi yang besar. Investasi tersebut yaitu mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membangun keahlian masyarakatnya serta menjalin hubungan dengan dunia industri di negara sekitar.

“Konsepnya setelah dilatih keterampilan khusus, kemudian dimagangkan di berbagai industri. Mereka harus mendapatkan multi pengalaman. Bila diaggap sudah ahli, baru kemudian diberikan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga uji profesi yang independen dan diakui oleh industri besar,” kata Azhari.

Kemudian kirim tenaga kerja profesional asal Aceh ke luar negeri. Ke berbagai industri besar. Jadikan orang Aceh sebanyak mungkin menjadi diaspora profesional di negara-negara dengan industri maju.

“Pola ini lebih mudah untuk diukur. Dari diaspora inilah, nanti devisa Aceh akan masuk. Serta secara langsung ekonomi Aceh juga akan terangkat. Pengangguran berkurang. Satu orang berhasil sukses di luar negeri, akan diikuti dengan akan suksesnya kerabat mereka yang kelak akan dibawa serta. Ini multi efeknya yang akan muncul di kemudian hari.

Lalu dari mana sumber uang untuk melatih anak bangsa yang berasal dari bonus demografi. Azhari menyebutkan Pemerintah Aceh bisa memanfaatkan dana otsus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat setiap tahun.

“Selama adanya uang otonomi khusus yang diberikan oleh Pusat, Aceh bisa manfaatkan anggaran ini dibelanjakan sebagiannya untuk meng-upgrade dan membangun kompetensi generasi muda produktif sebagai tenaga-tenaga terlatih yang siap dipekerjakan di Industri di luar negeri,” ujarnya.

Dinas Tenaga Kerja Harus di Garda Depan

Pada kesempatan yang sama, Azhari mengatakan Pemerintah Aceh harus mulai berpikir bahwa membangun Aceh tidak hanya mendatangkan investor masuk. Dengan menyiapkan SDM handal komptetif juga bagian dari investasi yang akan dapat dilihat hasilnya dalam waktu yang relatif singkat.

Tanggung jawab ini tentu harus dipikul oleh Dinas Tenaga Kerja Aceh. Dinas tersebut harus membentuk satu bagian khusus yang menangani Aceh overseas employment administrations. ini menjadi sangat penting, karena bila tidak ditangani secara khusus, program yang disarankan oleh Azhari tidak akan berjalan maksimal.

Di akhir wawancara Azhari mengatakan semaksimal mungkin orang Aceh harus dihindarkan menjadi tenaga kerja kelas kecil. Karena satu karakter Aceh yang masih sangat rentan adalah sulit untuk diperintah, apalagi dengan cara-cara feodal. “Ini tantangan sekaligus peluang. Bila orang Aceh sudah merasa harga dirinya terinjak, maka pekerjaan bukan lagi hal yang penting. Hal utama adalah membela marwah,” katanya.

Nah, kuncinya adalah orang Aceh harus dididik sebagai tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh industri besar yang sifatnya berupa tenaga profesional yang minimal menjadi tenaga kerja di level kelas menengah di dunia industti.

“Batam punya sekolah mendidik putra putrinya 3-6 sampai satu tahun. Lalu mereka “dijual” keluar. Nyan ban nyang harus tapeugot di nanggroe sijuta panglima,” imbuhnya.

KOMENTAR FACEBOOK