Uberisasi Wakaf untuk Pengentasan Kemiskinan di Aceh

Fahmi M. Nasir (kanan).

Oleh Fahmi M. Nasir

Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyatakan bahwa, per September 2019, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810.000 orang atau sebesar 15.01% dari total penduduk. Secara nasional Aceh merupakan provinsi nomor enam termiskin dan di Sumatera, daerah kita masih menempati provinsi termiskin.

Di sisi lain, pada tahun 2019 Pemerintah Pusat mengucurkan dana desa sebesar Rp 4,95 triliun untuk 6.509 desa di Aceh. Dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan untuk Aceh pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 8.35 triliun. Secara sepintas terlihat bahwa besarnya dana desa dan otsus itu belum berbanding lurus dengan masih besarnya angka kemiskinan di Aceh.

Mungkin inilah yang memicu pro dan kontra dalam beberapa waktu belakangan ini di daerah kita. Untuk yang pro, tentu saja akan membangun narasi, memaparkan data dan fakta untuk mendukung dan membenarkan pandangan mereka itu. Untuk yang kontra pula, tentu saja akan membangun narasi yang berbeda dengan memaparkan data dan fakta demi mematahkan argumen kubu yang berseberangan.

Tulisan ini mencoba keluar dari sisi pro dan kontra itu dengan menawarkan solusi alternatif kepada pemangku kepentingan di Aceh dalam mengentaskan kemiskinan di Aceh. Ada baiknya pemangku kepentingan di Aceh menjadikan sektor wakaf sebagai salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh.

Mengapa wakaf? Tawaran ini bukan tanpa alasan. Dalam Laporan Wakaf 2019 yang diberi nama ‘Maximizing Social Impact Through Waqf Solutions’ hasil kolaborasi World Bank dengan International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) dan International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), kita melihat bahwa diskursus wakaf kini disandingkan dengan dua tujuan yang ingin dicapai oleh World Bank pada tahun 2030 (Twin Goals 2030) yaitu mengentaskan kemiskinan yang akut dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan secara berkelanjutan. Di sini World Bank melihat bahwa salah satu institusi yang dapat digunakan untuk mencapai dua target tersebut adalah institusi wakaf.

Kalau lembaga sekelas World Bank saja sudah meyakini potensi wakaf, maka tidak salah jika pemangku kepentingan di Aceh juga melakukan hal yang sama. Apalagi bagi masyarakat Aceh, di masa lalu, wakaf adalah salah satu sektor yang memegang peran sentral dalam berbagai sendi kehidupan. Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah mereplikasi apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Aceh di masa lalu.

Tugas mereplikasi kejayaan wakaf di masa lalu sebenarnya tidaklah sulit mengingat besarnya jumlah aset wakaf yang dimiliki oleh Aceh. Data tanah wakaf Aceh yang ada pada Badan Wakaf Indonesia per Maret 2016 adalah 24.898 persil dengan luasnya 76.786 hektar (17.61% tanah wakaf nasional) di mana 13.730 persil sudah bersertifikat wakaf dan 11.168 persil belum bersertifikat wakaf.

Berapa pula estimasi nilai aset wakaf Aceh yang luasnya mencapai 17.61 % dari tanah wakaf di seluruh Indonesia? Sudah pasti belum kita ketahui karena tidak pernah ada sensus aset wakaf di daerah kita.

Sebagai perbandingan, secara nasional, Gubernur Bank Indonesia Perry Waluyo, di sela-sela acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 mengungkapkan bahwa potensi dana wakaf, termasuk tanah dan gedung yang belum produktif, mencapai Rp 3.000 triliun.

Data-data di atas menunjukkan bahwa potensi aset wakaf di Aceh sangat besar untuk dikelola secara produktif. Sayangnya selama ini sektor wakaf di Aceh masih belum diberikan perhatian serius oleh para pemangku kepentingan di sana termasuk Badan Baitul Mal Aceh (BMA) sebagai otoritas wakaf di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10/2018 tentang Baitul Mal.

Bisa jadi ini adalah imbas dari tiga masalah klasik yang dihadapi institusi wakaf dalam pengembangan asetnya yaitu aset wakaf tidak boleh dijual, aset wakaf tidak bisa dijadikan agunan untuk kepentingan pembiayaan dan terakhir adalah tidak profesionalnya nadzir dalam hal tata kelola dan aset manajemen wakaf.

Uberisasi Wakaf

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana aset wakaf baik dalam bentuk tanah atau properti yang lain bisa mendapatkan modal untuk pengembangannya jika aset wakaf itu tidak bisa dijual, dipindah kepemilikan atau digunakan sebagai agunan serta rendahnya kapasitas nadzir yang mengelola aset wakaf itu?

Pada masa yang sama, di era disrupsi ini, kita melihat bahwa operator taksi terbesar di dunia tidak memiliki satupun armada taksi. Begitu juga halnya dengan operator hotel terbesar di dunia yang bahkan tidak memiliki satu kamar hotel sekalipun. Bisakah formula yang sama digunakan untuk sektor wakaf?

Hal inilah yang coba dijawab oleh Finterra, sebuah perusahaan ‘Islamic Fintech’ yang memiliki kantor di Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, India dan Abu Dhabi. Untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh institusi wakaf, Finterra menyediakan platform berbasis teknologi blockchain untuk digunakan dalam pengembangan aset wakaf.

Finterra, sudah berhasil mengembangkan platform yang diberi nama ‘Waqf Chain’ sebagai solusi untuk optimalisasi potensi sektor wakaf di seluruh dunia. Singkat kata, bisa dikatakan bahwa Finterra itu adalah sistem operasi dan Waqf Chain adalah program aplikasi yang dijalankan pada sistem operasi itu.

Finterra sudah mengidentifikasikan bahwa dalam pengembangan aset wakaf itu perlu kolaborasi enam pemangku kepentingan. Mereka adakah badan/nadzir wakaf, auditor, pengelola aset wakaf, developer (pengembang aset wakaf), manajer investasi, dan asuransi. Waqf Chain membawa kesemua pihak ini dalam satu platform untuk setiap proyek pengembangan aset wakaf.

Badan/nadzir wakaf bertugas memastikan bahwa utilisasi aset wakaf harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan aslinya. Pihak auditor pula harus memastikan adanya tata kelola yang baik dan diterapkannya sistem pengawasan internal. Pengelola aset wakaf yang ditunjuk oleh badan wakaf bertugas untuk mengelola keseluruhan aspek proyek pengembangan wakaf mulai dari sisi administrasi, keuangan, operasional dan pemeliharaan aset.

Bagi developer pula, mereka harus dapat memenuhi jadwal pekerjaan yang sudah ditentukan mengingat kebanyakan proyek pembangunan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana yang dikeuarkan secara bertahap pula oleh manajer investasi. Manajer investasi ini bertanggung jawab untuk mensupervisi selesainya proyek di setiap tahapan dan mendistribusikan pekerjaan dan anggaran sesuai dengan tahapan pembangunan yang dicapai. Adapun pihak asuransi pula diperlukan untuk memberikan jaminan dan memberikan perlindungan dalam menghadapi hal-hal yang di luar jangkaan seperti bencana yang merusak atau mengganggu kelancaran pembangunan aset wakaf itu.

Formula yang ditawarkan oleh Fintera ini bisa jadi sebagai ‘game-changer’ untuk menyelesaikan masalah pengembangan aset wakaf selama ini. Bisa saja, ia akan mampu untuk mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki oleh aset wakaf. Baru-baru ini, Finterra diberikan anugerah sebagai pemenang untuk kategori “Most Innovative Use of Blockhain in Islamic Finance” dalam ajang bergengsi World Islamic Fintech Awards 2019.

Sudah tiba waktunya para pemangku kepentingan wakaf kita untuk berkolaborasi dan mencoba formula yang oleh pendiri Finterra, Hamid Rashid disebut sebagai ‘Uberisasi Wakaf’ untuk merealisasikan besarnya potensi wakaf menjadi kenyataan.

Kalau ini terjadi, maka institusi wakaf di Aceh akan dapat memainkan peran sentral dalam bidang sosio-ekonomi masyarakat dan pada waktu yang sama mampu merealisasikan salah satu tantangan besar yang selama ini menghantui para pemangku kepentingan kita yaitu menurunkan angka kemiskinan. Pada masa yang sama kita di Aceh juga mampu memberikan kontribusi secara global untuk memenuhi harapan yang diberikan oleh World Bank dalam mengentaskan kemiskinan yang akut dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Pendiri Pusat Studi dan Konsultasi Wakaf Jeumpa D’Meusara (JDM) Banda Aceh, Mahasiswa S3 Konsentrasi Tata Kelola dan Hukum Wakaf pada Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia. dan kolumnis Mindset, Acehtrend. Email: fahmi78@gmail.com.

KOMENTAR FACEBOOK