Siapa yang Berhak Menjadi Wakil Bupati Bireuen?

Wakil Bupati Bireuen Muzakkar A. Gani, ketika turun ke lapangan meninjau sejumlah kawasan yang terkena ekses banjir. (Humas)

Oleh Muhajir Juli

Pasca kembalinya H. Saifannur keharibaan Ilahi Rabbi, Minggu (19/1/2020) pukul 21.10 WIB, peta politik di Kabupaten Bireuen. Dr. Muzakar A. Gani, yang sebelumnya Wakil Bupati Bireuen, secara aturan akan menggantikan posisi Saifannur sebagai Bupati Bireuen.

Pertanyaannya, siapa yang akan mengisi posisi Wakil Bupati Bireuen, yang sebentar lagi akan lowong setelah Muzakar menjadi Bupati Bireuen?

Banyak spekulasi yang beredar di masyarakat bila pengganti posisi lowong yang ditinggalkan oleh Muzakar, dapat diisi oleh orang yang ditunjuk oleh Muzakar. Kabar tersebut berkembang dari satu orang ke orang lain. Selain itu beredar juga informasi bila secara aturan salah satu dari anggota keluarga bupati–dilihat yang paling dekat, dapat menggantikan posisi Muzakar sebagai wakil bupati.

Pendapat tersebut tentu saja keliru. Patut diduga informasi yang beredar tersebut bagian dari pra kondisi menciptakan suasana politik lain, dengan tujuan tertentu. Dapat juga diduga bila hal tersebut merupakan persepsi orang yang tidak mengetahui aturan hukum yang mengatur hal tersebut.

Secara mekanisme, pergantian posisi gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, yang lowong karena salah satu atau keduanya meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, diatur dalam Undang-Undang Nomor10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU.

Dalam konteks posisi Wakil Bupati Bireuen yang akan kosong setelah Muzakar dilantik sebagai Bupati Bireuen, maka sesuai aturan yang berlaku sampai tulisan ini dibuat, merujuk kepada Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

Bila melihat dengan ilmu biasa saja, tanpa perlu spesifik ilmu kepemiluan, dengan terang-benderang dapat dipahami bila penentuan Wakil Bupati Bireuen dilakukan melalui pemilihan di DPRK Bireuen, berdasarkan usulan dari partai pengusung.

Pasangan Saifannur-Muzakar ketika maju pada Pilkada Bireuen 2017 diusung oleh Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat dan PDA.

Ketua Partai NasDem Propinsi Aceh. H. Zaini Djalil, SH., Rabu (19/2/2020) mengatakan, terkait posisi Wakil Bupati Bireuen yang akan kosong setelah Muzakar dilantik sebagai bupati definitif, maka ada dua hal yang perlu dilihat.

Pertama, secara moral, orang yang ditunjuk oleh Partai Golkar yang lebih pantas menjadi pendamping Muzakar. “Bicara moral adalah bicara etika. Kenapa Golkar? Karena Golkar adalah front line ketika Pilkada Bireuen 2017 dalam upaya memenangkan pasangan Fakar,” ujar Zaini Djalil.

Zaini menambahkan, sebagai front line, ketua timses yang ditunjuk juga orang Golkar yaitu H. Mukhlis, A.Md. Bahkan berbagai eksponen pemenangan lainnya juga dibentuk oleh pentolan-pentolan Golkar di Bireuen.

“Bicara etika juga bicara siapa yang paling besar menempatkan investasi politiknya di sana. Di Pilkada Bireuen 2017, untuk pemenangan Fakar, pihak Golkar yang berada di garda terdepan dalam segala hal. Ini harus menjadi perhatian semua pihak,” kata Zaini.

Pun demikian, tambah Zaini, semua partai pengusung berhak mengajukan calon. “Bila bicara aturan yang tertulis, maka semua partai pengusung memiliki hak yang setara untuk mengajukan calon. Penentuan akhir ada di DPR. Lihatlah isi Pasal Ayat (2) Pasal 176 UU NOmor 10 Tahun 2016. Di sana jelas disebutkan: Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kan sudah terang benderang,” kata Zaini.

Sebagai salah satu partai yang ikut mengusung pasangan Fakar, Ketua DPD I NasDem Aceh itu mengimbau agar semua pihak menahan diri menyampaikan pernyataan yang bisa menimbulkan kegaduhan. Apalagi sampai berupaya untuk menimbulkan kesalahpahaman orang-orang yang awam terhadap hukum kepemiluan.

“Mari bersama-sama mencari dan mengajukan calon yang layak, paham aturan, memiliki wibawa, matang serta memiliki jaringan yang luas. Kami di NasDem siap mengajukan calon yang memiliki kapasitas untuk mengisi kekosongan itu. Tapi lagi-lagi, semua pihak harus duduk. Karena apapun yang kita putuskan nantinya, haruslah mewakili kepentingan rakyat secara umum,” imbuh Zaini. []

KOMENTAR FACEBOOK