Panglima Laot Adukan Nasib Keluarga Nelayan yang Ditangkap di Luar Negeri kepada DPRA

Pertemuan antara Panglima Laot dan anggota DPRA, Kamis (20/2/2020) @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Para nelayan meminta Pemerintah Aceh membantu biaya hidup keluarga 59 nelayan Aceh yang saat ini masih ditahan di beberapa negara. Hal itu disampaikan oleh Panglima Laot Aceh, Bustaman, saat beraudiensi dengan anggota DPR Aceh.

Dalam kunjungan tersebut, Panglima Laot didampingi Sekretaris Panglima Laot Aceh, Miftach Cut Adek, dan sejumlah anggota lainnya. Pertemuan berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPR Aceh dan diterima oleh Sektretaris Komisi V DPR Aceh, Iskandar Usman Al Farlaky.

“Hingga saat ini ada 59 orang nelayan kita yang berada di luar negeri, bahkan satu orang di antaranya telah diputuskan oleh pengadilan di Myanmar dengan hukuman penjara tujuh tahun penjara. Sedangkan 25 orang berada di India, terdiri atas satu kapal besar dan dua kapal kecil, mereka ditangkap dalam waktu yang berbeda juga,” kata Sekretaris Panglima Laot Aceh, Miftach Cut Adek.

Ia menambahkan, sebanyak 33 orang di antaranya berada di Thailand yang ditangkap pada Januari 2019. Kalau untuk perhatian Pemerintah Aceh kepada nelayan kata dia tersebut sangat bagus sekali. Namun pihaknya juga berharap hubungan baik antara Panglima Laot bersama Pemerintah Aceh harus lebih ditingkatkan lagi, termasuk dengan semua pihak agar nelayan nelayan itu bisa dibebaskan.

“Sementara ini advokasi kita lakukan hanya berkomunikasi lewat KBRI dan mereka melakukan komunikasi dengan negara tempat nelayan kita di tahan. Supaya mereka kalaupun dilakukan proses hukum tidak ditahan dalam waktu yang lama karena nelayan yang ditangkap itu merupakan nelayan tradisional yang miskin, bukan nelayan industri besar,” katanya.

Cut Adek mengatakan, untuk negara yang sering dilalui oleh para nelayan Aceh adalah India karena Aceh berbatasan langsung dan dekat sekali dengan negara itu. Terpaut sekitar 80 mil laut. Berikutnya Thailand dan Malaysia.

Untuk itu Cut Adek berharap Pemerintah Indonesia bisa mengikat hubungan dengan mereka, agar nelayan yang kapasitas boatnya terbatas bisa dibebaskan. Namun kalau misalnya lewat batas hingga 5-10 mil bisa diperingatkan dulu supaya jangan berada di luar batas.

“Kalau untuk pemahaman nelayan terhadap batas teritorial negara, nelayan kita banyak yang belum paham karena edukasi juga jarang dilakukan, kemudian belum ada alat yang bisa mengingatkan batas wilayah tersebut. Kita juga berharap Pemerintah Aceh bisa membantu keluarga nelayan yang ditinggalkan, termasuk daerah sendiri, bisa memberikan fasilitas, agar anak mereka bisa sekolah dan makan untuk sehari hari,” sebutnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK