WALHI Minta Pemerintah Hentikan Pembangunan Ruas Jantho-Keumala & Geumpang-Pameu

Peta pembangunan dua ruas jalan nasional di kawasan hutan lindung. Menurut WALHI Aceh, pembangunan tersebut telah melanggar sejumlah aturan hukum yang berlaku di Indonesia. [Ist]

ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Aceh, meminta Pemerintah Aceh menghentikan pembangunan ruas jalan nasional yang menghubungkan Jantho-Keumala sejauh 38, 91 km. Juga ruas jalan nasional Geumpang-Pameu sepanjang 59,6 km.

Dalam siaran persnya, Selasa (25/2/2020) Direktur WALHI Aceh Muhammad Nur, SH., menyebutkan pembangunan dua ruas jalan nasional itu berada di dalam kawasan hutan lindung. Luas hutan yang masuk kawasan pembangunan itu lebih 40,22 km. Ia khawatir, pembangunan jalan tersebut akan berdampak pada meningkatnya aktivitas perambahan hutan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum.

Ia juga menjelaskan, pembangunan jalan di dalam kawasan hutan lindung bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pada Pasal 28 ayat (2) disebutkan: bahwa Pengunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Berdasarkan Pasal 5 (1) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 / MenLHK/ Setjen/Kum.1/2/2019 tentang perubahan atas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 / MenLHK/ Setjen/Kum.1/7/2018 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan menyebutkan bahwa Pasal 54 ayat (2) Pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan melalui izin pinjam kawasan hutan yang dikeluarkan oleh gubernur setelah mendapat rekomendasi dari dinas dan dilaporkan kepada DPRA.

“Perundang-undangan menyatakan bahwa untuk pembangunan jalan yang dilakukan seharusnya mempertimbang kawasan hutan lindung sebagai sumber air, dan juga dampak akan terjadi perambahan hutan dan illegal logging sehingga hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat,” kata M. Nur.

Untuk itu, lelaki asal Teupin Punti, Aceh Utara, meminta kepada pemerintah menghentikan pembangunan jalan dalam kawasan hutan lindung. Apa yang sedang dilakukan saat ini merupakan perilaku buruk pemerintah dalam menjaga kawasan hutan.

“Pembangunan dua ruas jalan lintas tengah merupakan proyek nasional. Pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk mempertahankan kawasan hutan lindung. Mekanisme perizinan tidak langsung bisa dikeluarkan oleh menteri, akan tetapi juga harus ada rekomedasi dari Pemerintah Aceh dalam menggunakan kawasan hutan, sesuai dengan kewenangannya,” katanya.