Eksportir Mengeluh, Bea Cukai: Aceh Butuh Pesawat Kargo

Safuadi, ST,M.Sc,Ph.D. [Muhajir Juli/aceHTrend0

ACEHTREND.COM, Banda Aceh-Karena keterbatasan infrastruktur, pelaku bisnis eksport di Aceh dibuat kelimpungan. UD Nagata Tuna yang selama bertahun-tahun mengekspor tuna segar ke Nakita, Jepang, harus menghentikan aktivitas bisnisnya pada 2019, karena biaya kargo milik Garuda Indonesia tidak lagi dapat dijangkau.

Hal itu mengemuka pada acara Customs Stakeholder Brief, yang digelar di Kantor Wilayah DJBC (Bea Cukai) Provinsi Aceh, Kamis (27/2/2020). Kegiatan yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai elemen itu, membahas tentang kondisi ekonomi Indonesia dan Aceh.

Kepala Kanwil Bea Cukai Provinsi Aceh Safuadi, ST,M.Sc,Ph.D, ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, ada beberapa kejadian di dunia ini, yang terjadi dalam waktu yang belum terlalu lama, tapi bisa mengubah kondisi ekonomi Indonesia. Pertama, Amerika Serikat telah mengeluarkan Indonesia dari status negara berkembang. Oleh USA, Indonesia dimasukkan dalam kategori negara maju. Status tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak lagi dapat menerima dana insentif. Ini tentu menjadi tantangan baru bagi Pemerintah Republik Indonesia.

Kedua yaitu terjadinya wabah virus corona yang melanda Cina. Akibatnya kegiatan ekspor dari Indonesia ke negara Tiongkok tidak dapat dilakukan sampai waktu yang belum ditentukan. Pemerintah Cina sedang fokus menyelesaikan persoalan serangan corona di dalam negerinya. Akibat kondisi tersebut, ekonomi Indonesia turun 0,29 basis point.

Ketiga, terjadinya huru –hara di India. Kerusuhan sekterial antara Muslim dengan Hindu, menyebabkan Pemerintah India untuk sementara waktu menolak ekspor CPO dari Indonesia.

Efek ditolaknya barang-barang eskpor asal Indonesia di dua negara tersebut, menyebabkan terganggunya sistem ekonomi dari hulu ke hilir. Bila bicara CPO yang ditolak oleh India, maka efeknya akan dirasakan sampai ke tingkat petani sawit.

“Tiga peristiwa itu, saya mau sampaikan, sedikit saja perubahan di tingkat maka akan berdampak besar hingga ke hilir. Rantai ekonomi akan terganggu yang akhirnya akan ada pihak yang akan merugi,” ujar Safuadi.

Safuadi mengatakan, apa yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia di tingkat global, juga akan dirasakan oleh pelaku bisnis di Aceh. Termasuk bisnis CPO yang selama ini telah menjadi tulang punggung eksport Indonesia.

“Bila tidak kunjung usai konflik di India, bisnis CPO akan terdampak secara massif. Di sisi lain, Malaysia sebagai pesaing utama kita akan mengambil keuntungan besar,” kata Safuadi.

Ia mengatakan, Malaysia dapat menikung Indonesia kapan pun karena biaya logistic Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang negeri jiran. Biaya logistic Indonesia mencapai 24 %, bandingkan dengan Malaysia yang hanya 13 %. Dengan disparitas yang demikian, Malaysia bisa menurunkan harga sampai 11 %.

Mahalnya biasa logistik Indonesia, karena belum meratanya infrastruktur, yang dengan adanya fasilitas tersebut bukan hanya bisa memangkas jarak, tapi juga memangkas biaya.

Kondisi Eskpor Aceh di Tengah Tarung Dunia

Muslim (50) pemilik Usaha Dagang Nagata Tuna, seorang pelaku usaha eksportir tuna segar ke Jepang, Malaysia dan Singapura, mengatakan saat ini dia tidak lagi mengirimkan tuna segar ke Nakita, Jepang. Harga kargo terlampau mahal yang dipatok Garuda Indonesia, membuat Muslim angkat tangan.

Ia mengatakan, dulu untuk tiap kilo tuna yang ia kirim ke end buyer di Nakita, Garuda Indonesia mematok Rp22.000. Akan tetapi sejak 2019 perusahaan penerbangan plat merah itu menaikkan biaya angkut menjadi Rp50.000/kg.

Karena biaya kargo Garuda Indonesia tidak mampu lagi dijangkau, Muslim sempat membangun komunikasi dengan salah satu maskapai swasta Malaysia yang terbang ke Aceh. Akan tetapi perusahaan penerbangan itu tidak membuka jasa kargo untuk Aceh.

Karena tidak kunjung dapat jawaban, akhirnya Muslim tidak lagi mengirimkan tuna segar ke Nakita. Padahal, omzet ekspor tuna ke negara matahari terbit itu, tidaklah kecil. “Buyer di Nakita tidak mematok jumlah minimal dan maksimal. Sebanyak apapun akan diterima. Tapi justru kami di sini yang tidak siap. Karena keterbatasan alat kerja dan kalah teknologi,” ujarnya.

Kini, ia sudah melupakan Jepang. Ia memilih fokus ke Malaysia dan Singapura. Tuna segar yang dijadikan sebagai sashimi, dikirim via Jakarta. Sekali kirim 400 kilogram. Dalam seminggu maksimal dua kali pengiriman. Tapi Muslim tak bisa melakukannya rutin. Pengiriman rutin seminggu sekali. Keterbatasan tuna menjadi kendala.

“Kita kalah fasilitas. Juga ketika angin kencang tidak ada yang melaut,” katanya.

Muslim mengatakan, Aceh harus melakukan terobosan. Selama ini, bisnis ekspor di Aceh sangat tergantung kepada Medan (Sumatera Utara). Semua harus dilakukan via Belawan ataupun bandara Kuala Namu. Termasuk pengurusan dokumen. Akibatnya walau sumber bahan baku berasal dari Aceh, tapi tercatat atas nama Sumatera Utara.

Menyahuti kegelisahan Muslim, Safuadi mengatakan Aceh tidak akan pernah menjadi kaya bila tidak memiliki fasilitas yang penunjang. Aceh butuh banyak infrastruktur besar.

Di Aceh, banyak barang yang butuh diangkut cepat ke end buyer. Bukan hanya ikan segar, tapi juga produk pertanian seperti bunga sumbu (bak beunyot-Aceh).

“Barang-barang yang harus cepat diangkut karena persoalan daya tahan. Tapi Aceh belum menemukan jawaban atas ragam persoalan itu. Aceh memiliki banyak komoditi khas, yang tidak dimiliki daerah lain. Tapi karena persoalan tidak tersedianya infrastruktur membuat semuanya harus dijual melalui Sumut,” ujarnya.

Safuadi memberikan contoh lain, di pasar Timur Tengah, banyak permintaan telur bebek asin dan daun pisang muda (pucuk pisang). Mereka minta produk Aceh. Tapi Aceh tidak memiliki kargo flight langsung ke sana. Sehingga permintaan itu tidak bisa dipenuhi oleh Aceh. Pemasoknya sekarang ini adalah Brebes, Jawa Tengah.

Baru-baru ini Aceh mengekspor bambu ke Turki.CV Tata Niaga Lestari bekerjasama dengan pengusaha Malaysia mengirimkan sebanyak 3.486 batang bambu ke negeri Kemal Pasya Attarturk.

Lagi-lagi, pengiriman itu harus melalui Belawan, Sumut. Aceh belum memiliki pelabuhan dengan kapal yang langsung direct ke Turki.

Menurut Safuadi, tambahan biaya untuk mengirimkan bambu dalam satu container dari Aceh ke Sumut, sebanyak Rp13 juta. Otomatis akan berdampak pada harga jual bambu. Dengan disparitas harga yang terlalu tinggi, akan dimanfaatkan oleh negara competitor yang akan menyalip Indonesia termasuk Aceh di pasar internasional. “Mereka bisa jual dengan harga lebih murah,” katanya.

Pesawat kargo dan Pembangunan Infrastruktur

Safwadi mengatakan, andaikan Aceh memiliki pesawat kargo ukuran sedang, maka banyak persoalan ekspor yang bisa diselesaikan. Dia ambil contoh eksport tuna Aceh ke Jepang yang harus terhenti karena mahalnya biaya kargo milik Garuda Indonesia. Andaikan Aceh memiliki kargo sendiri, itu akan memudahkan. Minimal barang Aceh bisa diterbangkan ke hub terdekat seperti Singapura. Dari sana baru dikirim ke maskapai yang direct langsung ke Jepang.

“Tanpa pesawat kargo, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari infrastruktur lainnya, kita akan sulit bersaing. Andaikan kita punya kargo, banyak kendala ekspor bisa kita tangani,” katanya.

Ini belum lagi bicara infrastruktur lainnya seperti jalan tol, energy listrik dan segala macam. Bila konektivitas antar wilayah Indonesia sudah terhubung dengan baik, maka Malaysia dan Singapura akan sangat kerepotan.

Menurut Safuadi, kelemahan-kelemahan yang saat ini menjadi kendala dunia bisnis di Aceh dan Indonesia, menjadi senjata bagi kompetitor untuk melawan. Jarak tempuh yang jauh, akan mempengaruhi biaya. Ini akan membuat produk Aceh akan sulit bersaing.

Hal ini ditambah dengan ribetnya urusan perizinan. Menyita waktu, tenaga dan biaya yang besar. Semakin ribet urusan di Indonesia, maka negara lain akan semakin mempermudahnya. Efeknya sudah terlihat. Ketika Amerika menolak ekspor dari Cina dengan cara menaikkan bea masuk, maka yang untung Vietnam. Bukan Indonesia.

“Banyak terobosan yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden. Di Bea Cukai sendiri, banyak fasilitas yang bisa digunakan. Hanya saja , kami tidak bisa jalan sendiri. Apabila institusi lain tidak bisa mengejar percepatan seperti perintah Presiden, maka semua fasilitas yang ada di Bea Cukai, tidak akan berguna sama sekali,” kata Safuadi.

Sementara itu, kepada Muslim dan pelaku ekspor lainnya, Safuadi meminta mereka menulis surat yang ditujukan kepada menteri di Jakarta. Bea Cukai Aceh akan memfasilitasi surat tersebut.” Segera buatkan ya. Jangan tunda lagi,” kata Safuadi yang diikuti anggukan kepala Muslim.

Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dicky Agung Setiawan, pada kesempatan tersebut memberikan dukungan ide adanya pesawat kargo dan pembangunan infrastruktur besar.

Dari data lalu lintas hasil perikanan Aceh pada tahun 2019, sebanyak 17 ribu ton ikan dibawa keluar baik melalui udara dan darat. Sebagian dijadikan konsumsi langsung masyarakat di Jawa dan Sumatera. Sebagian lagi menjadi bahan baku industri pengolahan ikan di Sumatera Utara.

Hasil laut yang dibawa keluar kebanyakan adalah kerapu, tuna, cakalang, gurita, kepiting, cumi dan lobster.

Dalam catatan lembaga yang ia pimpin, tahun 2019, sebanyak 17 ribu ton hasil laut Aceh dibawa keluar. Baik sebagai konsumsi Sumatera dan Jawa, juga sebagai bahan baku indusrti pengolahan ikan di Sumatera Utara.

“Kita (Aceh) punya peluang besar. Tapi harus segera dibangun komunikasinya. Apakah Pemerintah Aceh sudah tahu ada pembangunan international fish market integrated itu? Kita punya sumber daya. Luas Pelabuhan Ikan Lampulo sangat mendukung. Kemudian hasil produksi laut kita juga sangat banyak,” kata Dicky.

Dicky berharap Pemerintah Aceh segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menjemput program itu. []

KOMENTAR FACEBOOK