Usulan Stiker Kendaraan Dinas Tuai Polemik, Ini Saran Pimpinan DPRK Abdya

Hendra Fadli

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Usulan pemasangan stiker pada kendaraan dinas yang diajukan oleh salah seorang anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) mendapatkan beragam respons dari masyarakat. Respons tersebut berkembang di media sosial maupun grup-grup WhatsApp.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua II DPRK Abdya, Hendra Fadli, ikut angkat bicara memberikan pendapat serta dan terkait polemik tersebut. Melalui rilis yang diterima aceHTrend, Hendra menjelaskan, usulan pemasangan stiker pada kendaraan dinas dan aset bernilai milik negara lainnya sejalan dengan pilar-pilar utama good governance.

Hal itu kata Hendra, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Lalu tambahnya, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia secara legal formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik atau disebut dengan good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan.

Hal tersebut jelas Hendra diatur pada Pasal 3 Ayat (1) bahwa keuanga negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

“Komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan transparansi bahkan telah diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.

Selain itu sambungnya, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disebutkan alasan-alasan pelaksanaan transparansi publik, dan itu tertuang jelas dalam poin dari (a) hingga (g).

“Kalau lebih khususnya, pengertian transparansi diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur standar akuntansi pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (PP24/2004) yang telah diganti melalui PP71/2010. Dalam kedua peraturan ini ditemukan batasan transparansi,” bebernya.

Oleh karena itu, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa kententuan peraturan perundang-undangan di atas, usulan yang disampaikan oleh anggota DPRK Abdya, Ihsan, dan LSM MaTA terkait pemasangan stiker berlogo instansi pemerintah pada setiap kendaraan dinas dalam lingkup pemerintahan Abdya dan Pemerintahan Aceh kata Hendra, memiliki dasar hukum yang kuat. 

“Pemasangan stiker tersebut hemat saya bukan semata sebagai solusi antisipasi penyalahgunaan kenderaan dinas untuk kegiatan di luar tugas negara. Tetapi lebih mendasar pada pelaksanaan azas transparansi pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang diperintahkan undang-undang,” jelas Hendra.

Sekalipun positif tambahnya, penempelan stiker belum tentu menjamin hilangnya dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas dan aset negara bernilai lainnya.

“Maka saya menyarankan kepada pemerintah agar menerapkan pengawasan yang efektif disertai pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bila ditemukan penyalahgunaan penggunaan kendaraan dinas dan aset negara lainnya,” tuturnya.

Untuk alasan antisipasi penyalahgunaan kendaraan dinas dan penyimpangan lainnya dalam tata kelola aset negara, dirinya menyarankan kepada pemerintah agar kreatif menavigasi revolusi digital. Dalam hal ini pemerintah dapat mengadopsi dan menerapkan aplikasi untuk mendeteksi posisi dan pergerakan setiap kenderaan dinas dan aset negara lainnya, sebagaimana yang sukses diterapkan pada bisnis taksi online, toko online, dan bisnis online berbasis aplikasi android lainnya.

“Bayangkan suatu saat ketika semua penyelenggara pemerintahan, penegak hukum, pers, dan seluruh rakyat Aceh terkoneksi hanya melalui satu aplikasi android katakanlah diberi nama ‘AGov’ (Aceh good governance). Di mana rakyat yang jauh di pelosok desa dapat dengan mudah memonitor, menyampaikan gagasan, dan mengkritik aktivitas pembangunan langsung kepada otoritas terkait semudah memencet tombol-tombol hp. Dan sebaliknya setiap penyelenggara negara dengan cepat mengetahui detail permasalahan rakyat di setiap pelosok dusun hanya melalui layar hp,” sarannya.

Harapan itu kata dia, bukan mustahil untuk terwujud menjadi nyata, sebab di era revolusi digital yang berkembang begitu cepat, dan telah mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berhubungan dengan yang lain.

“Pendapat dan saran saya sampaikan ini semoga menjawab polemik yang ada, dan mari budayakan diskusi demi kemajuan Aceh dengan kepala dingin dan saling angkat topi,” pungkas mantan aktivis mahasiswa itu.[]

Editor : Ihan Nurdin