ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Wabah pandemic covid-19 yang telah menjadi persoalan dunia, dan telah menyebabkan beberapa negara melakukan lockdown untuk sementara waktu, ternyata belum menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh. Hal ini disampaikan oleh Usman Lamreung,yang merupakan akademisi Universitas Abul Yatama (Unaya) dan juga pengamat komunikasi politik.
Dalam rilisnya kepada aceHTrend, Sabtu (14/3/2020) Usman menyebutkan sejak kemunculannya di Wuhan, Tiongkok pada 2019, corona telah menjadi problem dunia. Karena penyebaran virus tersebut sangat cepat. Bahkan sejumlah negara di Eropa telah menutup diri untuk sementara waktu. Di Itali, Liga seri A ditunda sampai waktu yang belum disebutkan.
Di Indonesia, sejumlah daerah telah memgambil keputusan penting untuk mencegah tertularnya warga dari covid-19. Sejumlah keputusan penting seperti yang dilakukan Pemda DKI Jakarta dan Surakarta, terbukti telah memberikan kepastian bagi publik. Sehingga dengan mudah warga mengetahui apa yang harus dilakukan.
Namun jauh berbeda di Propinsi Aceh, menurut Usman, penanganan virus corona belum terkoordinasi dengan baik, yaitu komunikasi, dan akses informasi masih sangat sulit masyarakat dapatkan. Pemerintah Aceh terlihat panik dan gagap dalam penanganan wabah tersebut. Malah Pemerintah Aceh masih sibuk mengklarifikasi melalui berbagai media bahwa di Aceh belum ada terinfeksi virus corona.
![Zulfadhli. [Kabar Bireuen]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/03/zulfadhli-e1627382450452.jpg)
“Menurut saya, Pemerintah Aceh belum memiliki kebijakan secara preventif menghambat virus corona masuk ke Aceh. salah satu upaya menghambat gerak virus adalah jalur pintu masuk dan keluar seperti Bandara Iskandar Sultan Muda belum ketat. Alat deteksi suhu tubuh dengan pemeriksaan masih sangat longgar,” kata Usman.
Usman mengatakan Pemerintah Aceh tidak boleh menganggap corona sebagai sesuatu yang luar biasa. Dia pun mengimbau pemda untuk mengurangi aksi-aksi penjelasan oleh sejumlah orang yang justru membuat publik semakin tak percaya kepada pemerintah. Pemerintah Aceh harus segera mungkin membentuk tim penanganan virus corona agar penanganan koordinasi.
“Selama ini kan tidak jelas siapa melakukan apa. Minimal publik tidak tahu harus ke mana. Apalagi nomor kontak seperti di RSUZA tidak aktif. Andaikan media tidak mewartakannya, apa yang akan terjadi? Ini tentang manajemen penanganan masalah. Kehadiran buzzer justru tidak penting. Mereka justru akan memperburuk keadaaan. Aktifkan seluruh elemen yang memiliki mandat untuk itu,” ujar Usman.
Pemerintah Aceh juga harus mencari solusi kelangkaan masker dan antis pencuci tangan di apotek. Satu sisi pemerintah menghimbau untuk selalu mencuci tangan setiap selesai aktivitas. Namun imbauan tersebut tidak berbanding lurus dengan ketersediaan barang.
Dalam penanganan perawatan dan pengobatan masyarakat yang terinfeksi virus corona, apakah ditanggung BPJS/JKA? Perlu ada informasi yang jelas dari Pemerintah Aceh. “Saya sebagai rakyat Aceh berharap Pemerintah Aceh segera membentuk tim gerak cepat melibatkan sektor terkait, sebagai upaya menghalau, membatasi, penanganan bagi yang berdampak, agar kepanikan masyarakat teratasi,” imbuhnya.
