Terima Gaji di BPKS dan Honor di BPMA, Begini Penjelasan Islamuddin

Islamuddin (kiri) bersama Plt Kepala BPKS Ir. Razuardi Ibrahim. [Sumber foto dikutip dari FB Razuardi Essex]

ACEHTREND.COM,Banda Aceh-Akademisi Universitas Abulyatama Aceh Usman Lamreung, dua hari lalu menuding bila Plt Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menerima ganji ganda sebagai Waka BPKS dan Pengawas Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA). Usman mengatakan bahwa double pendapatan tersebut sempat disorot oleh BPK RI.

Isu tersebut berkembang luas di tengah publik, semenjak muncul di beberapa media massa di Aceh yang berbasis dalam jaringan (online). Islamuddin, kepada aceHTrend, Rabu (18/3/2020) membantah bila Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menjadikan hal tersebut sebagai temuan. Karena sampai sekarang hasil pemeriksaan keuangan BPKS belum rampung dilakukan oleh lembaga negara tersebut.

“Saat ini, BPK RI baru saja melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan, dan kepada BPKS baru diserahkan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), di dalam NHP, ada beberapa hal yang diwajibkan kepada BPKS untuk menanggapinya sampai batas waktu tertentu, dan kepada BPKS diwajibkan untuk menyiapkan action plan guna menindaklanjuti beberapa hal yang ditanyakan oleh BPK,” ujar Islamuddin.

Perihal ketidakhadiran dirinya dalam pertemuan dengan BPK RI di Banda Aceh, karena plt. Waka standby di Sabang, karena adanya beberapa pertemuan penting dengan pemerintah kota, terkait kesiagaan Sabang dalam menghadapi musibah virus Corona.

Sementara itu, Deputi Pengawasan BPKS Abdul Manan, secara terpisah mengatakan, tidak benar bahwa penerimaan pendapatan oleh Plt. Wakil Kepala BPKS menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK RI, sehingga “BPK RI Perintahkan Waka BPKS Untuk Kembalikan Gaji Ganda”, sebagaimana menjadi judul berita di beberapa media online yang bersumber dari rilis Usman Lamreung.

Saat ini, BPK RI baru saja melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan, dan kepada BPKS baru diserahkan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), di dalam NHP, ada beberapa Temuan Pemeriksaan (TP) yang diwajibkan kepada BPKS untuk menanggapinya sampai batas waktu tertentu, dan kepada BPKS diwajibkan untuk menyiapkan action plan guna menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Demikian juga laporan keuangan BPKS, terus dilakukan jurnal koreksi, sampai kemudian mengerucut menjadi Jurnal Kesepakatan Final (JKF) para pihak, yaitu BPK RI, BPKS, APK dan DJKN, sehingga kemudian menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Setelah semua tahapan dan prosedur ini dilalui, baru diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI, dan diserahkan kepada BPKS secara resmi.

“Dapat kami jelaskan bahwa dalam NHP yang disebutkan beberapa temuan, tidak ada yang terkait dengan pendapatan plt. Wakil Kepala BPKS sebagaimana disebutkan dalam media,” terang Manan.

Secara lisan, tambah Manan, salah seorang auditor memang menyampaikan adanya sorotan publik tentang masalah ini, dan menyampaikan kepada BPKS untuk menyelesaikannya dengan baik.

Di ujung wawancara, Abdul Manan mengatakan, di BPMA Islamuddin hanya mendapatkan honor selaku pengawas. Dia tidak menerima gaji seperti karyawan. Sedangkan di BPKS, Islamuddin menerima gaji sebagai pegawai BPKS.

“Di banyak tempat dibenarkan. Kan satunya sebagai pegawai tinggi dan di tempat lain [BPMA] sebagai pengawas atas nama rakyat Aceh. Ini lumrah saja dan di banyak tempat juga demikian. Sejauh ini belum disebut temuan. BPK hanya menyarankan sebaiknya Pak Islamuddin memilih salah satu. Tak elok bila dipilih dua-duanya,” kata Manan.

Sebelumnya, Selasa (17/3/2020) Usman Lamreung dalam rilisnya mengatakan Plt Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS), Islamuddin ST, selama ini dikabarkan menerima gaji ganda. Informasi itu menurut Usman sudah ditindaklanjuti oleh Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). BPK RI menemukan “kecurangan” dalam pembayaran gaji di BPKS dan yang bersangkutan harus menyetor ke kas negara hasil dari kecurangan itu selama satu tahun lebih, sejak dia ditunjuk sebagai Plt Wakil Kepala BPKS.

Usman juga mengatakan, terungkap beberapa waktu lalu bahwa Plt Wakil Kepala BPKS menerima gaji dari dua sumber keuangan negara, yaitu satu dari BPKS dan satu lagi dari Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). BPK RI memutuskan yang bersangkutan harus mengembalikan salah satu penghasilan yang bersumber dari komponen yang sama.

“Kenapa manajemen BPKS kecolongan membayar gaji ganda kepada pegawainya? Ini diduga karena yang bersangkutan tidak jujur dari awal, yaitu tidak memunculkan pada CV bahwa dia juga berperan sebagai pengawas BPMA yang menerima bayaran serta mobil dinas,” kata Usman Lamreung. []

[]