Bea Cukai Aceh Musnahkan Ayam Bangkok & Burung Senilai 8 Miliar Rupiah

Dimusnahkan Karena Terjangkiti Virus Flu Burung

ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Tim Operasi BERSINAR yaitu Kanwil Bea Cukai Aceh, Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, dan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, berhasil gagalkan upaya penyelundupan seribuan ekor unggas hidup asal Satun, Thailand, pada Jumat (13/3/2020) di Perairan Aceh Tamiang, Aceh. Unggas -unggas yang terinveksi flu burung itu dimusnahkan pada Kamis (19/3/2020) di pangkalan Bea Cukai Sumut.

Kepada aceHTrend, Isnu Irwantoro, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Kanwil Bea Cukai Aceh, Jumat (20/3/2020) mengatakan unggas yang berhasil disita petugas sebanyak 1.015 ekor terdiri atas 509 ekor ayam bangkok jenis kontes dan aduan, serta 506 ekor burung jenis cucak hijau, poksai dan wambi. Semua ayam dan burung itu ditaksir senilai Rp.8.000.000.000. Isnu mengatakan juga, aksi importasi ilegal itu telah menyebabkan negara rugi dari sektor pajak senilai Rp. 1.400.000.000.

“Petugas berhasil mengungkap kasus importasi ilegal itu berkat informasi masyarakat. Ayam bangkok dan burung-burung itu berasal dari Satun, Thailand dan dibawa masuk perairan Aceh Tamiang. Atas informasi awal tersebut, Tim Operasi BERSINAR menindaklanjuti dengan melakukan patroli laut dengan menggunakan kapal patroli Bea Cukai “BC 20010” pada Jumat malam(13/3/2020) di sepanjang Perairan Aceh Tamiang,” terang Isnu.

Ia menjelaskan, saat patroli, tepat pukul 23.30 WIB, petugas mendeteksi sebuah kapal yang terindikasi membawa muatan barang impor ilegal dimaksud. Dalam kegelapan malam serta ombak tinggi khas laut di Selat Malaka pesisir timur Aceh, petugas melakukan upaya penghentian kapal target untuk dilakukan pemeriksaan kepabeanan. Petugas memberi isyarat lampu, klakson, maupun peringatan melalui pengeras suara kepada target untuk menghentikan kapal. Namun kapal target tidak mengindahkannya bahkan kapal target melakukan perlawanan dengan cara memutar haluan serta menabrakkan kapalnya ke kapal patroli “BC 20010”.

Meskipun kapal target mencoba melarikan diri dari kejaran, namun petugas tidak menyerah. 40 menit kemudian, petugas berhasil menghentikan kapal target tepat pukul 00.10 WIB Sabtu dini hari (14/3/2020) di Perairan Aceh Tamiang. Petugas lalu memeriksa kapal target yang ternyata nama lambungnya adalah KM. Brahma GT.25 No. 108/QQd.

Saat pemeriksaan awal di atas laut, petugas menemukan unggas hidup (ayam dan burung) tanpa dilengkapi dengan dokumen impor yang sah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, petugas menarik KM. Brahma berserta muatannya menuju Pangkalan Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara di Pelabuhan Belawan.

Barang bukti ayam bangkok dan burung senilai Rp.8 miliar. Unggas import ilegal itu mengidap virus flu burung. [ Doc. Kanwil Bea Cukai Aceh untuk aceHTrend]

Selanjutnya, petugas menyerahterimakan muatan kapal ke Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Belawan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Hasil laboratorium mengindikasikan bahwa unggas tersebut terinfeksi penyakit avian influenza / flu burung sehingga BBKP mensterilisasi KM. Brahma beserta unggas tersebut.

“Untuk menghindari penularan penyakit flu burung ke manusia maupun unggas hidup lainnya di dalam negeri (khususnya Belawan dan sekitarnya), maka BBKP Belawan merekomendasikan untuk memusnahkannya,” terang Isnu.

BBKP Belawan, Bea Cukai Sumut dan Aceh, kemudian memutuskan untuk memusnahkan unggas-unggas itu pada Kamis (19/3/2020) di Pangkalan Bea Cukai Sumut sesuai Standard Operation Procedure (SOP) Karantina Pertanian dengan cara unggas dimatikan selanjutnya dibakar dan petugas mengenakan Alat Pelindung Diri (APD).

Sanksi hukum atas pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor diatur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pemasukan hewan media pembawa penyakit dari luar negeri tanpa sertifikat kesehatan negara asal, tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan, tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas Karantina juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Pasal 86 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).[]