Tatacara Menikah di Tengah Corona

Oleh H. Roni Haldi, Lc

Imbauan untuk menjaga jarak alias melakukan social distancing telah disampaikan oleh pemerintah dan pun telah difatwakan oleh para ulama. Bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia.

Sejumlah daerah sudah menghentikan sementara kegiatan keagamaan untuk mencegah masyarakat berkumpul dalam jumlah banyak di satu tempat pada satu waktu. Bagaimana dengan kegiatan pernikahan? Apakah kegiatan ijab dan qabul di Kantor Urusan Agama (KUA) harus lockdown? Atau apakah pemerintah telah membuat imbauan agar pernikahan di lockdown sementara waktu? Kasihan juga bagi calon pengantin (catin) yang telah mendaftarkan di KUA, kemudian harus ditunda atau dibatalkan.

Memang benar telah terbit edaran dari Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI yang mengatur teknis pelayanan nikah di KUA dan di luar KUA sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Apakah imbauan ini sifatnya melarang terjadinya sebuah ijab dan qabul baik yang dilakukan baik di KUA ataupun di luar KUA?

Mari kita lihat isi imbauannya agar tak salah memahami dan tak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, Khususnya di kalangan para calon pengantin.

Bagian pertama, bagi pelayanan nikah yang dilaksanakan di KUA:

1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang.

2. Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad nikah harus telah membasuh tangan dengan sabun/hand sanitizer dan menggunakan masker.

3. Petugas, wali nikah dan catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab qabul.

Begitu juga pada bagian kedua imbauan, bagi pelayanan nikah di luar KUA yang dianjurkan untuk dilakukan di ruang terbuka atau berventilasi sehat.

Itu adalah imbauan pemerintah dalam hal pelayanan nikah. Tentu bukan bermaksud menghalangi apalagi melarang keras terjadinya sebuah akad nikah. Tapi imbauan itu sebatas sebagai bentuk upaya nyata pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk menjaga dan mencegah agar penyebaran Covid-19 tidak meluas bisa mengganggu ketenangan masyarakat dan kebahagiaan rumah tangga terutama para pengantin baru.

Pastinya para pembaca tulisan ini membayangkan bagaimana reaksi masyarakat terutama keluarga calon pengantin karena adanya pembatasan jumlah anggota keluarga dalam mengikuti prosesi akad nikah. Tapi dalam kondisi seperti ini, tindakan tegas dari pemerintah harus dilalukan. Lagian, secara syariat, sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah orang yang hadir.

Yang termasuk rukun sebuah akad nikah hanyalah seorang wali, seorang catin laki-laki dan dua orang saksi.

Dalam kondisi seperti saat ini calon pengantin, wali dan penghulu yang bertugas memimpin akad nikah menggunakan sarung tangan dan mulutnya tertutup oleh masker.Bukan hanya itu saja KUA juga harus menyiapkan sabun atau hand sanitizer serta tisu untuk seluruh anggota keluarga yang menghadiri prosesi akad nikah.

Bagaimana semestinya kita menyikapi imbauan tentang pelayanan nikah itu? Apakah menolak keras atau mempelajari imbauan tersebut dan menghubungkannya dengan kondisi sekarang yang sedang kita alami? Lihatlah sebuah kaedah ushul yang mungkin bisa menjadi landasan teoritis kita untuk berfikir menyikapi antara kepentingan kita pribadi dan keluarga dengan kepentingan umum masyarakat.
تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.” Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kemaslahatan dan kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya.

Pertanyaannya, apakah imbauan itu sejalan dengan tujuan syariat? Mari kita lihat apa itu tujuan syariat. Sesuai dengan sebuah kaedah ushul, al ghayah al syariah al mashlah : “tujuan syariat itu adalah maslahah bukan mafsadah..”

Jadi, jika imbauan tentang pelayanan nikah di KUA dan luar KUA sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di masa sekarang dirasakan manfaatnya maka tentu ini menjadi bagian dari syariat yang mesti dilaksanakan agar menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan semua individu dalam masyarakat terutama para calon pengantin, wali dan Penghulu/petugas yang menghadiri prosesi akad nikah tersebut.

Apakah imbauan itu berlaku untuk selamanya? Tentu yang namanya sebuah imbauan bersifat sementara selama kondisi belum kondusif. Ketika wabah Covid-19 itu telah berlalu, kondisi kembali pulih maka secara otomatis isi dari imbauan tersebut dengan sendirinya akan tak berlaku.

Mari kita sahuti imbauan tentang pelayanan nikah di KUA dan luar KUA itu dalam rangka upaya bersama pencegahan penyebaran Covid-19. Akad nikah tetap jalan dan calon pengantin pun aman.

Penulis adalah Penghulu Pada KUA Kec. Susoh, Abdya.

KOMENTAR FACEBOOK