Corona & Ancaman Tsunami Ekonomi Aceh Jelang Puasa

Muhajir Juli. CEO aceHTrend. Peminat kajian politik, hukum dan sosial budaya. [Teungku Hendra Keumala/aceHTrend]

Oleh Muhajir Juli

Harga gula pasir di tingkat pengecer di Aceh sudah mencapai Rp19.000. Bahkan ada yang menjual Rp20.000 per kilogram. Pengusaha warung kopi bukan hanya mengeluh. Beberapa pemilik warkop kecil di pelosok, dilematis. Di tengah kemiskinan warga di akar rumput yang masih mengkhawatirkan, ditambah wabah covid-19, harga gula naik drastis. Otomatis mereka pun harus menaikkan harga kopi. Beberapa di antaranya berencana “beristirahat” hingga kondisi kembali normal.

Harga gula per zak Rp850.000 hingga Rp900.000. Angka yang fantastis. Naiknya harga gula bila tidak dapat diatasi, akan menimbulkan efek bola salju bagi perekonomian Aceh. Dengan jumlah penduduk sekitar 5,2 juta, setiap bulan Aceh membutuhkan gula sebanyak 4000 ton. Konsumsi gula di kebudayaan Aceh sangat luar biasa. Bukan hanya untuk kopi. Gula dipergunakan untuk banyak hal.

Sialnya, Aceh dengan status Otonomi Khusus, tidak memiliki kemampuan mandiri gula–juga belum mandiri di hal-hal lain. Sebagai komoditi utama pangan, gula di Aceh masih bergantung pada Sumatera Utara. Kini, Sumut pun mulai menjaga stok gula untuk kebutuhan sendiri. Mungkin dalam rangka antisipasi meluasnya wabah covid-19. Akibatnya, Aceh kena batunya. Aceh alami krisis gula. Pasar gula di Aceh mengalami turbulensi serius. Dua pekan lalu harga gula masih Rp15.000, kini melonjak 19 sampai 20 ribu Rupiah.

Rupanya naiknya harga gula membuat mentega juga naik harga. Dari Rp185 ribu per dus, naik Rp205 ribu per dus. Daun bawang dari Rp10 ribu menjadi Rp11 ribu per kilo. Harga arang, tepung, juga naik. Bawang merah sudah lama melonjak. Harga di pasar Rp38 ribu sampai Rp40 ribu per kilo. Bawang bombay sudah agak lama kosong di pasar. Itu keterangan pedagang martabak telur. Kita benar-benar dalam kondisi tidak normal.

Saya tidak tahu apakah Pemerintah Aceh tidak memiliki “cuak pasar”? “Cuak pasar” yang secara harfiah bermakna sebagai mata-mata Pemerintah Aceh yang bekerja memantau pasar, memantau peredaran pangan untuk kebutuhan pangan rakyat. Bila ada, mengapa persoalan tersebut–lazimnya persoalan lainnya di Aceh, baru terkuak ketika terjadi letupan emosi rakyat.

Di Aceh, rakyat sejak dulu harus berusaha sendiri. Mulai dari berproduksi, mencari pasar hingga mengamankan sistem rantai ekonomi. Rakyat, dengan alat produksi yang terbatas, serta tanpa perlindungan, ibarat scout yang dikirim ke medan perang melawan special troops. Tentu akan menjadi bulan-bulanan lawan.

Ini baru gula dan beberapa komoditi yang dikeluhkan oleh rakyat. Belum lagi komoditi pangan lainnya yang penggunaannya lebih luas, yang menurut prediksi saya akan ikut naik dalam waktu tidak lama lagi. Apalagi di tengah serangan hantu covid-19, persoalan akan semakin berat. Diawali oleh tsunami gula, nantinya akan menjadi tsunami ekonomi. Sebagai daerah yang masih rapuh, pondasi ekonomi Aceh akan dengan mudah patah. Apalagi jelang Ramadhan yang diapit oleh dua meugang serta hari raya Idulfitri.

Untuk itu, saya kira, Pemerintah Aceh harus membagi tim menjadi empat bagian. Pertama, tim yang menjadi satgas covid-19. Kedua, tim yang bertugas menanggulangi ekonomi dan ketersediaan pangan. Ketiga tim yang bertugas menekan mafia di Sumut agar tidak kurang ajar terhadap Aceh. Keempat tim yang tetap berkomunikasi dengan rakyat dan mampu meyakinkan rakyat bahwa Pemerintah Aceh masih dan tetap bekerja untuk kepentingan rakyat.

Kemudian berbagai program di Pemerintah Aceh seperti pengadaan mobil dinas, paket yang tidak dibahas bersama DPRA tapi sudah ditender oleh ULP Aceh, termasuk 12 proyek multi years bodong–tidak dibahas bersama DPRA– yang total nilainya lebih Rp2 triliun, sebaiknya ditiadakan saja. Semua dana yang diplot untuk itu, dialihkan untuk penanggulangan covid-19, termasuk potensi krisis pangan yang menjadi ikutan dari wabah covid-19.

Saya kira, di tengah minimnya pencapaian pembangunan yang mampu mengangkat harkat dan martabat 5,2 juta rakyat Aceh, kali ini Pemerintah Aceh harus terlihat hadir menjawab persoalan yang sedang dihadapi rakyat. Biarlah kali ini APBA maksimal dirasakan oleh rakyat melalui pemberian subsidi, dan nanti, setelah kondisi kembali normal, APBA bisa lagi dibagi-bagi secara tak wajar, seperti yang sudah-sudah. []

Penulis adalah CEO aceHTrend.

KOMENTAR FACEBOOK