147 Tahun Maklumat Perang, Aceh Bisa Apa?

Panglima besar angkatan perang Belanda, Jenderal J.H.R. Kohler tewas ditembak oleh penembak jitu Aceh pada tahun 1873 @wikipedia

Oleh Mahzal Abdullah*

Hari itu tampak cerah, Selasa (10/03/2020), rombongan tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Raja Belanda Willem-Alexander bersama sang istri, Ratu Maxima Zorreguieta Cerruti disambut bersahaja sebagai tamu kenegaraan oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. Cucu Presiden, Sedah Mirah juga menyerahkan karangan bunga kepada Ratu Kerajaan Belanda.

Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB, dilanjutkan dengan mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara, pengenalan menteri-menteri yang diikutsertakan dalam rombongan delegasi dari Belanda, di sela pertemuan, delegasi Belanda menyerahkan keris legendaris milik Pangeran Diponegoro, agenda foto bersama menjadi penutup di istana.

Di beranda istana, Raja menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia, atas kekerasan yang dilakukan pemerintah Belanda di masa lalu. Ia meminta maaf atas kekerasan yang dilakukan Belanda seusai Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yakni saat agresi militer oleh Belanda. “Sejalan dengan pernyataan sebelumnya dari pemerintah kami, saya ingin mengekspresikan penyesalan dan perimintaan maaf atas kekerasan berlebih yang merupakan bagian dari Belanda pada tahun-tahun itu.” (Tempo, Selasa, 10 Maret 2020).

Rombongan melanjutkan berziarah ke Taman Makam Pahlawan, Kalijati. Keesokan harinya, Rabu (12/03/2020) mereka bersilaturrahmi dengan Sultan Hamengkubowono X dan keluarga, dan diakhiri dengan mengunjungi Danau Toba dan Pulau Samosir, pada Kamis (13/03/2020) turut serta dalam rombongan Menko Maritim dan Investasi, Luhut B Panjaitan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama.

Disambut dengan antusias yang luar biasa, rombongan Kerajaan Belanda memuji dan memperkuat jalinan hubungan luar negeri dengan Indonesia. Di sudut pandang lain, seminggu sebelum kedatangan rombongan tersebut, terjadi penolakan oleh keluarga korban Pembantaian Westerling.

Kesadaran keluarga korban menuntut permintaan maaf, dan menuntut ganti rugi. Sementara permintaan maaf sudah disampaikan oleh Raja Belanda Willem-Alexander, namun dinilai belum cukup oleh pihak keluarga.

Hubungan Aceh dan Belanda

Bulan Maret adalah bulan yang penuh dengan nilai historis hubungan Kerajaan Aceh dengan Belanda, dan menjadi wajah baru hubungan diplomasi antardua negara tersebut.

Menilik jauh ke belakang, pada 4 Maret 1873, Loudon secara resmi mengeluarkan instruksinya kepada Jenderal Frederik Nicolaas Nieuwenhuijzen untuk berangkat meninggalkan Batavia dan menjadi Commissioner untuk Aceh, yaitu menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatan Belanda dalam waktu 24 jam, dan untuk menyatakan perang jika tuntutan ini tidak dipenuhi (Sultan Aceh, red).”

Belanda berniat menguasai nusantara, niatan tersebut menemui aral yang melintang menghadapi negeri merdeka Kesultanan Aceh yang telah memiliki kekuatan politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terutama Sumatera dan sekitarnya, sehingga Belanda melakukan praktik politik jahatnya dengan Inggris. Perjanjian Raffles (1819), Traktat London (17 Maret 1824), dan Traktat Sumatera (2 November 1871), dilabrak habis untuk melemahkan dan memaksa Aceh untuk mengakui Belanda sebagai penguasanya (Aceh sebagai bagian commonwealth).

Jenderal Frederik Nicolaas Nieuwenhuijzen sebagai pemimpin agresi militer pertama tiba di Aceh pada 22 Maret 1873 dan melanjutkan tugasnya mengirimkan surat pertama kepada Sultan Aceh untuk menjelaskan mengenai apa yang dilakukan Panglima Tibang di Singapura (pada saat bersamaan banyak orang Aceh yang meyakini bahwa Panglima Tibang telah menerima suap dan menjual Aceh kepada Belanda, hingga benar adanya bahwa ia telah membelot). Keesokan harinya, Sultan Alaiddin Mahmud Syah (1870-1874) menjawab surat tersebut dengan ia ingin hidup damai dengan Pemerintah Hindia Belanda, namun tidak pernah menyebut nama Panglima Tibang, baik dalam surat pertama hingga dalam surat ultimatum kedua pada 25 Maret.

Commisioner tersebut berang dan menganggap Aceh mengulur waktu dan keesokan harinya, 26 Maret di atas Kapal Citadel van Antwerpen, hujan peluru ke daratan Aceh pun dimulai dan sebagai pertanda dan pernyataan (maklumat) perang resmi Kerajaan Belanda terhadap Aceh.

Wajah baru perpolitikan Aceh pun berubah seketika, tiga minggu kemudian gempuran perang kembali berdenyut dahsyat ditandai dengan mendaratnya sebanyak kurang lebih 3.000 pasukan serdadu di Pantee Ceureumen, Ulee Lheu pada tanggal 8 April yang dipimpin oleh Panglima Perang Mayor Jenderal HR. Kohler. Dalam penyerangan tersebut Belanda mengikutsertakan 6 Kapal yaitu: Citadel van Antwerpen, Djambi, Marnix, Coehoorm, Soerabaya, dan Soematera.

26 Maret 2020 merupakan ingatan yang senantiasa tumbuh pada generasi Aceh, 147 tahun yang lalu, Maklumat Perang Aceh hingga hari ini belum dicabut dan permintaan maaf secara resmi oleh Kerajaan Belanda terhadap Aceh tidak pernah disampaikan dan generasi Aceh menganggap perang ini masih berlangsung hingga hari ini.

Perang yang berlangsung sejak tahun 1873 hingga 1904, Sultan Muhammad Daud Syah adalah Sultan terakhir kerajaan Aceh yang ditangkap pada saat menerima ajakan berunding dengan Belanda pada Januari 1903 dan dipaksakan untuk menandatangani surat penyerahan Aceh kepada Belanda, dan beliau menolaknya.

Telah menelan banyak kerugian di kedua belah pihak, perang yang memakan usia 31 tahun tersebut hampir saja membuat Kerajaan Belanda bangkrut, dan menelan pil pahit kenyataan Aceh tidak pernah tunduk pada kekuasaan Belanda dan melanjutkan perang hingga Belanda keluar dari Aceh (1942). Paul van’t Veer, dalam Perang Aceh mengatakan bahwa Belanda hampir 69 tahun lamanya tak henti-hentinya berperang di Aceh. Benar saja Aceh adalah daerah yang paling akhir dimasukkan ke dalam daerah pemerintahan Belanda, dan yang mula-mula sekali pula keluar dari padanya pada 1942 dan mengakui kedigdayaan Aceh bahwa selama menjajah Hindia Belanda (Indonesia) lima jenderalnya tewas, empat di antaranya tewas di medan tempur Aceh, yaitu: JHR Kohler, JLJH Pel, H Demmeni, JJK de Moulin. Pembaringan terakhir mereka bersama ribuan tentara Hindia Belanda lainnya dapat kita saksikan di Kerkhoff Banda Aceh.

Berbagai pembantaian telah mengisi hari-hari orang Aceh, seperti pembantaian di Kuta Reh, pembantaian di Likat Tanah Gayo, pembantaian di Kota Sigli, Samalanga, Batee Iliek, Lhoksukon, Keureutoe, dan daerah lainnya yang telah memakan jumlah korban di pihak Aceh lebih kurang 125.000 jiwa. Ini bukanlah perkara sepele tentang kemanusiaan, kejahatan perang ini dilakukan oleh Kerajaan Belanda selama di Aceh dan tidak ada pertanggungjawaban hingga hari ini.

Aceh lakukan apa?

Belanda hari ini dikenal sebagai simbolisasi perdamaian dunia, sebagai bangsa beradab, tentu tidak berkeinginan memiliki catatan kelam masa lalunya terus berkelanjutan di mata dunia, khususnya persoalan Aceh. Sejarawan Universitas Indonesia, Bondan Kanumoyoso mengatakan permintaan maaf (Belanda) sebagai pengakuan bahwa mereka melakukan kesalahan, itu cukup memberi kita legitimasi bahwa ketika itu kita berada pada posisi yang benar, permohonan maaf itu bisa menjadi faktor pendukung untuk digunakan Pemerintah Indonesia jika mereka memutuskan untuk beperkara di Mahkamah Internasional.

Aceh sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang melawan Belanda tentu memiliki peluang untuk melakukan upaya reparasi bagi para korban perang atau permintaan maaf secara resmi dan khusus untuk orang Aceh, serta aceh memiliki kesempatan untuk membawa pulang warisan sejarahnya (repatriasi) dari Belanda.

Akhir tahun lalu, Belanda mengembalikan sebanyak 1.500 benda budaya Indonesia dari Museum Nusantara di Delft yang ditutup akibat keterbatasan dana. Keseriusan Belanda melakukan repatriasi dalam upaya ‘penulisan ulang Sejarah Belanda’.

Kunjungan Kerajaan Belanda menarik untuk dicermati sebagai fragmen sejarah Aceh yang berserakan dan belum menjadi satu kesatuan utuh untuk merekonstruksi kembali peradaban Aceh silam. Ribuan naskah kuno dan artefak milik Aceh yang diangkut oleh Belanda semasa kolonialisme, yang sekarang tersimpan rapi di beberapa museum, seperti Troopenmuseum, Museum Universitas Leiden, Bronbeek Museum, dan Rijks Museum, serta di tempat lainnya.

Gerakan repatriasi ini pertama sekali digerakkan oleh Prancis pada tahun 2018 lalu yang mengembalikan sejumlah barang-barang yang diambil secara paksa di Afrika dalam kurun waktu lima tahun. Gerakan repatriasi yang dilakukan Prancis mendapat sambutan hangat oleh Inggris dan Belanda.

Sudah saatnya Pemerintah Aceh memanfaatkan momen ‘kedaulatan’ Aceh sebagai salah satu provinsi khusus di republik ini. Hubungan diplomasi yang baik antara Indonesia dengan Belanda sebagai celah pembuka tabir sejarah kelam masa lalu yang tidak bisa diubah, menuju pemulangan segala bentuk warisan (repatriasi) indatu yang berada di Negeri Kincir Angin tersebut. Biarpun secara hukum, dokumen-dokumen atau artefak sejarah tersebut milik Belanda, tapi secara kultural, peradaban itu warisan kita (Aceh). Sebagai daerah yang kental akan pengetahuan sejarahnya, sudah saatnya para pemangku kebijakan untuk merealisasikan tugas mulia ini sebagai generasi yang beradab dan menghargai sejarah indatu-nya. Wallahu ‘alam.[]

Penulis adalah Ketua Umum HMI Cabang Sigli 2019-2020 dan Praktisi Sejarah Peradaban Aceh. Email : mahzalabdullah342@gmail.com

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK