Tidak Dibahas Bersama DPRA, Komisi IV Desak Pembatalan Pengerjaan 12 Proyek Multi Years

ACEHTREND.COM,Banda Aceh – Sebanyak 12 proyek multi years yang dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dengan nilai Rp2,6 triliun, tidak dibahas bersama DPRA. Sekretaris Komisi IV DPR Aceh, Zulfadhli, A.Md., mengaku akan berjuang sekuat mungkin agar proyek tersebut tidak dikerjakan. Hal itu dilakukan agar tidak ada pihak yang menjadi korban akibat pelanggaran hukum atas proyek bodong itu.

Kepada aceHTrend, Zulafdhli mengatakan, proyek tahun jamak tersebut untuk tiga tahun mendapatkan ploting anggaran sebilai Rp2.658.431.261.000. Untuk tahun anggaran 2020, senilai Rp384.989.851.743.

Ke-12 proyek itu, tambah Zulfadhli, telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA dengan nomor: 903/1994/MOU/2019, garis bawah: 11/MOU/2019. Yang diteken pada Selasa, 10 September 2019.

Dalam keterangannya kepada aceHTrend, Senin (23/3/2020) Zulfadhli mengatakan, awalnya pada 2 September 2020, Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah memgirimkan surat permohonan izin penganggaran tahun jamak untuk sejumlah proyek pembangunan ruas jalan dan jembatan. Asal pengajuan surat itu, berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Nomor: 910/550/PUPR/2019, tanggal 5 Agustus 2019, perihal: usulan kegiatan dengan kontrak tahun jamak.

Surat dari Plt Gubernur Aceh tersebut diterima DPRA pada 6 September 2019 dan kemudian didisposisikan kepada Komisi IV DPRA pada 9 September 2019.

Setelah mendapatkan surat tersebut, Komisi IV DPRA segera menerbitkan surat pernyataan tidak setuju atas usulan tersebut. Ketua Komisi IV Teungku H. Anwar, S.Pd.,MM, bersama Sekretaris Komisi, Zulfadhli, A.Md., di dalam suratnya mengatakan proyek multi years itu harus dilakukan pendalaman pembahasan bersama dengan pertimbangan besarnya kebutuhan anggaran, waktu pelaksanaan dan waktu pelaksanaan serta urgensi kegiatan tersebut.

Juga masih banyaknya ruas jalan lain yang menjadi prioritas yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, yang sangat mendesak penanganannya dan membutuhkan anggaran yang cukup besar supaya fungsional dalam rangka mendukung kelancaran arus transportasi mobilitas orang dan barang.

“Tiba-tiba kami disodorkan surat permohonan persetujuan, padahal pihak Dinas PUPR Aceh belum pernah membahas itu bersama Komisi IV selaku mitra kerja mereka. Untuk itu kami tolak. Bagaimana kami bisa menyetujui sesuatu yang belum pernah dibahas,” ujar Zulfadhli, yang merupakan alumnus Politeknik Unsyiah.

Akan tetapi, walaupun Komisi IV DPRA sudah menerbitkan surat tidak setuju, tapi tiba-tiba Zulfadhli mendapat kabar bila Pimpinan DPRA dan Pemerintah Aceh sudah menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) tentang: Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multi Years) Tahun Anggaran 2020-2022.

“Jelas kami kaget. Tanpa pembahasan, dan kami sudah mengeluarkan surat pernyataan tidak setuju, tapi tiba-tiba sudah ada MoU antara Pemerintah Aceh dan Pimpinan DPRA,” kata Zulfadhli.

Atas terbitnya MoU, kemudian proyek multi years itu masuk dalam APBA 2020. Untuk tiga tahun Pemerintah Aceh menganggarkan Rp2,6 triliun untuk proyek-proyek itu.

“Jelas di sini telah terjadi upaya ‘peutajam’. Tapi kami di Komisi IV tidak akan membiarkan ini dilakukan. Karena sejak awal sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” terang Zulfadhli. Dia mengatakan akan berusaha untuk membatalkan, sebelum jatuh korban. “Bila dipaksakan akan ada pihak yang ditangkap. Kan kasihan, hanya gara-gara keinginan segelintir orang yang memaksakan keinginan, dengan cara mengabaikan prosedur.”

Kepala Dinas PUPR Aceh Ir. Fajri, ketika dikonfirmasi oleh aceHTrend, Rabu (25/3/2020) menjawab singkat melalui WA: //Sudah disampaikan pada awal bulan maret oleh humas aceh. Di SI dan bbrp media lainnya. Tks//

Melanggar Hukum

Sementara itu, Koordinator GeRAK Aceh Askhalani, S.H.I., kepada aceHTrend mengatakan, merujuk pada dokumen Kesepakatan Bersama (MoU) yang telah ditandatangani oleh Plt. Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah, MT dengan unsur Pimpinan DPRA periode 2014-2019, berdasarkan hasil kajian dan telaah dokumen, dapat disimpulkan bahwa adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap proses perencanaan dan pengusulan anggaran APBA terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multi Years) Tahun Anggaran 2020-2022.

Aktivis antikorupsi itu menyebutkan, berdasarkan temuan dan kajian terhadap proses perencanaan penganggaran untuk APBA 2020 dapat diduga adanya skenario terencana, terstruktur, dan sistematis untuk melakukan perikatan kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh (plt Gubernur) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang diwakili oleh para Ketua dan Wakil Ketua (Anggota DPRA periode 2014-2019), yang mana dalam proses perikatan tersebut sama sekali tidak melibatkan unsur lain secara bersama-sama (kolektif kolegial) dengan seluruh anggota DPRA baik terhadap proses pembahasan maupun perumusan penganggaran APBA 2020 terutama subjek hukum yang berfokus pada usulan program pekerjaan dan pengawasan Proyek Penggangaran Tahun Jamak (multi Years) tahun anggaran 2020-2022.

“Proyek multi years total Rp2,7 T dengan menggunakan anggaran dari tahun 2020-2022, secara kedudukan hukum jika metode pengusulan proyek tidak dibahas secara keseluruhan dengan komisi IV DPRA, serta ada penolakan untuk tidak dibahas maka proses perencanaan ini cacat prosedur,” katanya.

Lebih lanjut Askalani mengatakan, jika merujuk pada proses dan kedudukan hukum serta prosedural tentang pengusulan pekerjaan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamak 2020-2022 dapat diduga kegiatan ini bertentangan dengan norma hukum dan azas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada Pasal 54A ayat (3), dan (4).

Lebih detail ia menyebutkan, pada Ayat (3) disebutkan: Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. dan Ayat (4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

Proses pengusulan kegiatan tahun jamak yang berjumlah sebanyak 12 paket kegiatan pekerjaan yang terbagi pada tiga kegiatan terdiri dari Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, dan Pengawasan dengan total anggaran sebesar Rp2.794.436.800.000,- yang dibagi dalam tiga tahun anggaran yaitu APBA 2020, 2021, dan 2022.

Oleh karena itu katanya, maka dapat disimpulkan bahwa pengusulan kegiatan pekerjaan bertentangan dengan objek hukum dan proses penandatanganan program ini sama sekali tidak melalui kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam KUA dan PPAS dan tidak dibahas secara kolektif oleh seluruh anggota DPRA baik yang berada pada Komisi IV maupun Banggar (Badan Anggaran)

“Atas perihal tersebut maka dapat diduga usulan kegiatan melanggar hukum dan ini bisa menjadi objek temuan jika suatu saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI,” kata Askalani.[]

KOMENTAR FACEBOOK