Wabup Abdya Minta Lembaga Keuangan Patuhi Kebijakan Presiden terkait Penundaan Tagihan Kredit

Ilustrasi

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Muslizar MT meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik perbankan maupun sejenisnya yang ada di Abdya untuk mematuhi kebijakan Presiden Joko Widodo, terkait penundaan tagihan kredit kepada nasabah di tengah maraknya wabah Covid-19.

Sebelumnya, dalam keterangan pers di Istana Merdeka (24/3), Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah menerbitkan fokus kebijakan terkait bantuan-bantuan yang disediakan oleh pemerintah langsung ke masyarakat untuk mempertahankan daya beli.

Di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), Jokowi menyebutkan bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia.


Jokowi mengumumkan, bahwa pemerintah telah menginstruksikan lembaga perbankan dan nonperbankan lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menunda tagihan kredit kepada debitur selama setahun. Dia mengatakan, penundaan itu dikhususkan kepada mereka yang punya nilai kredit di bawah Rp10 miliar.

Menanggapi hal itu, Wabup Muslizar menilai kebijakan itu perlu pertimbangan segera dari perbankan daerah, mengingat mayoritas pelaku usaha di Abdya adalah sektor dagang, pertanian, perkebunan dan industri rumah tangga.

“Sesuai instruksi Bapak Presiden terhadap angsuran kredit, kami mohon kepada BUMN yang beroperasi di Abdya untuk mempertimbangkan,” ungkap Muslizar, Kamis (26/3/2020).

Selain itu kata Muslizar, dirinya juga meminta kepada simpan pinjam harian atau koperasi keliling untuk menghentikan aktivitasnya.

“Khusus bagi koperasi keliling jika tidak diindahkan, maka izinnya akan dicabut,” pungkas Muslizar.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK