Juru Bicara & Gubernur Aceh yang Payah

Oleh J Kamal Farza

Juru bicara atau bisa juga disingkat Jubir (bukan Zubir) dalam kamus wikipedia adalah seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menerangkan kondisi atau situasi orang lain yang mengutusnya.

Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) juru bicara adalah orang yang kerjanya memberi keterangan resmi dan sebagainya kepada umum, atau pembicara yang mewakili suara kelompok atau lembaga atau penyambung lidah.


Peranan seorang juru bicara dalam negara adalah sangat penting untuk mewakili lembaga yang dipegangnya dalam konferensi pers atau dalam melakukan wawancara dengan wartawan ataupun media.

Mengapa JuruBicara Penting?

Karena juru bicara mampu menyampaikan informasi tentang policy, program kerja dan kegiatan organisasinya kepada publik, baik masyarakat ataupun media massa. Mungkin karena yang bersangkutan sibuk, atau kurang mampu merangkai ucapan yang enak didengar publik, sehingga ia butuh penyambung lidah supaya publik mendapat pengetahuan, pengertian, dan pemahaman tentang organisasi tersebut dengan harapan memberi dukungan.

Oleh karena itu, seorang juru bicara sangat berperan dalam organisasi. Ia lebih paham tentang semua hal diorganisasi itu bahkan melebihi pemahaman pemimpin organisasi itu.

Dalam sejarah, juru bicara dipakai oleh pemimpin-pemimpin negara seperti presiden atau lembaga tinggi negara, untuk menyampaikan situasi-situasi tertentu yang tidak bisa disampaikan langsung oleh presiden atau pejabat yang bersangkutan karna sedang sibuk urusan yang lain.

Untuk level provinsi, kita jarang mendengar adanya juru bicara ini. Kayanya hanya di Aceh yang pakai juru bicara ini. Kenapa? Apakah karna Gubernur Aceh sangat sibuk “urusan” yang lain? Mungkin ya?

Juru Bicara untuk Gubernur

Seberapa sibuk seorang gubernur, sehingga membutuhkan juru bicara? Ini pertanyaan mudah tetapi sulit kita menjawabnya. Kalau kita lihat semua gubernur yang ada di Indonesia sekarang, mungkin Gubernur Aceh, adalah satu-satunya yang memiliki juru bicara, bahkan sampai dua orang. Seperti pertanyaan saya di atas, seberapa sibukkah Gubernur Aceh sehingga dia perlu menjaga jarak dengan rakyat, dengan diperantarai seorang juru bicara.

Saya mencoba membandingkan Aceh dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dari sisi jumlah penduduk yang diurus dan jumlah dana Anggaran Belanja Daerah yang dikelola.

DKI Jakarta yang pada 2020 memiliki penduduk 10,57 juta orang dan mengelola APBD sebesar Rp 87,95 Triliun. Jakarta, selain memiliki penduduk terpadat di Indonesia, ibukota negara, dimana harus menjadi representatif dari Indonesia, dari segala aspeknya.

Provinsi Jawa Barat dengan penduduk berjumlah 49,57 juta jiwa ini, yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk Indonesia mengelola APBD sebesar Rp46 triliun lebih. Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 39,96 juta jiwa ini mengelola APBD 35.1 triliun rupiah, Sedangkan Jawa Tengah dengan penduduk 34,74 mengelola APBD 2020 sebesar Rp28,3 triliun. Lalu berapa penduduk dan APBD yang dikelola Aceh? Aceh mengelola penduduk 2020 yang diprediksi berjumlah 5,3 Juta Jiwa dan APBA sebesar Rp 17,279 Triliun.

Dibandingkan dari sisi pengelolaan penduduk dan anggaran belanja daerah, Aceh jauh tidak berbeban, jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lalu mengapa Gubernur Aceh membutuhkan juru bicara, bahkan sampai dua orang, untuk mewakili pemerintahan dalam berinteraksi dengan publik dan media?

Gubernur Berjarak dengan Rakyat

Barangkali, hanya di Aceh seorang gubernur itu “parno” sama rakyatnya. DKI Jakarta, Jabar, Jateng dan Jatim yang urusan pemerintahannya lebih besar, lebih komplit dan lebih rumit, gubernurnya langsung berhadapan dengan rakyatnya, bicara, tatap muka, tetapi lebih banyak mendengar curhatan rakyatnya, melalui berbagai macam blusukan, baik di jam kerja maupun di luar jam kerja. Mereka juga tampil keren di medsos dan punya follower banyak sekali, sehingga ketika ada yang mambully, kalah duluan dengan pembelanya yang lebih banyak dari pembenci.

Lihat cara mereka mengelola akun Instagramnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan @aniesbaswedan, followernya 4,2 juta orang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil @ridwankamil punya follower 11,8 juta orang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo punya follower 2,1 juta orang, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa @khofifah.ip punya follower 633 ribu orang, lalu berapa follower Instagram Gubernur Aceh Nova Iriansyah? Pada akun bergembok @novairiansyah saya cek pagi ini jumlah followernya adalah 41 ribu orang. Dari jumlah followernya kita tahu, akun terakhir disebut, tak disukai oleh publik bahkan oleh pendukungnya sendiri.

Apa yang membedakan dari empat akun Instagram gubernur tersebut, selain jumlah followernya, juga akun @novairiansyah satu-satunya akun bergembok. Artinya, hanya Nova yang punya akun privacy, padahal dia seorang gubernur, yang banyak sekali pesan yang harus disampaikan kepada rakyatnya.

Ini apa artinya? Artinya akun IG ini menyimpan banyak sekali rahasia, yang publik atau media tak boleh tahu. Tetapi kerugiannya adalah, akun ini menjadi sepi follower. Catatan kodokoalamedia.co.id menjelaskan, akun privat di Instagram di satu sisi memang akan lebih aman jika dibandingkan dengan akun publik. Karena mungkin banyak juga yang akan mengambil tanpa izin foto-foto atau video yang diupload, sehingga akun harus di-private, sehingga hanya orang-orang yang follow saja yang bisa ngintip isi postingan.

Tetapi akun private ini, akan lebih sulit untuk mendapatkan likes dibandingkan dengan akun publik. Masyarakat umum tidak bisa ikut like akun privat. Selain itu, akun privat juga sulit mengikuti event di Instagram. Selain itu, akun private sulit melakukan promosi karena hanya bisa dilihat oleh orang yang sudah berteman saja.

Perlu Jubir?

Oleh problema itulah, kita bisa ambil konklusi bahwa Gubernur Aceh butuh seorang juru bicara. Tetapi apakah dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki saat ini? Apakah juru bicara itu seorang pembela yang siap melawan arus bully via media sosial? Yang belum mampu mengelola emosinya, sehingga setiap saat berjibaku di depan publik membela bossnya? Juru bicara seperti apa yang harus dimiliki Aceh saat ini?

Menurut saya, Pemerintah Aceh membutuhkan seorang juru bicara yang lebih banyak mendengar daripada bicara. Seorang yang mau terjun langsung ke tiap pelosok, untuk melihat dari dekat masalahnya, bukan yang setiap hari mendikte media dengan press release dan omongan kosong yang belum tentu berfaedah.

Seorang juru bicara yang mampu mengayomi publik, membuka ruang dialog dan lebih sensitif ketika mendengar ada rakyat yang terluka. Juru bicara yang bisa menceritakan kerja-kerja gubernur minimal seindah warna aslinya.

Tetapi ini juga tidak mudah, kalau policy gubernurnya sendiri payah. Misalnya dalam penanganan coronavirus. Gubernur DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, setiap hari kita lihat terjun di masyarakat, menyemangati, memberi arahan, berdialog, sehingga rakyat merasa pemimpinnya ada dan hadir Bersama mereka.

Bagaimana seorang juru bicara bisa menjelaskan, ketika Gubernur Aceh hanya memberikan Rp 200 ribu per keluarga untuk yang terkena dampak coronavirus, sementara Gubernur Jawa Barat misalnya, memberikan bantuan sembako senilai Rp 500 ribu per keluarga. Uang di Aceh lebih banyak, penduduknya lebih dikit, dapat jatah sembako lebih dikit pula. Pasti juru bicara kehilangan ide, sehingga lebih baik sampaikan aja, pemerintah sedang siapkan kuburan massal untuk rakyat.

Mengapa kuburan massal? Rakyat kan tidak boleh keluar rumah, dengan demikian mereka tak bisa kerja. Akibatnya, mereka tidak bisa makan, tidak bisa akses kesehatan, dan tanpa corona pun, dengan bantuan Rp 200 ribu, mereka akan kelaparan dan mati. Makanya, meskipun Pak Jubir sudah meminta maaf, tetapi penyediaan kuburan massal oleh Pemerintah Aceh untuk rakyatnya itu, adalah kebijakan irit, mudah, dan masuk akal.

Penulis adalah lawyer Aceh Business Club.1

KOMENTAR FACEBOOK