Alihkan Proyek Fisik Otsus untuk Subsidi Rakyat Terdampak Pembatasan Sosial

ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Dua anggota DPRA yaitu Sekretaris Komisi IV Zulfadhli,A.Md., dan anggota Komisi V, dr. Purnama Setia Budi, meminta Pemerintah Aceh segera mengalihkan pembiayaan sejumlah proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus, utamanya yang tidak dibahas bersama. Dananya dialihkan membiayai kebutuhan rakyat kecil yang terdampak aturan pembatasan sosial (social distancing) akibat covid-19.

Zulfadhli, kepada aceHTrend, Minggu (29/3/2020) mengatakan untuk tahap pertama, Pemerintah Aceh bisa meniadakan sejumlah proyek APBA yang itemnya ilegal karena tidak dibahas bersama DPRA. Termasuk 12 proyek multi years yang seluruhnya bodong.

Menurut Zulfadhli, di kelas akar rumput, kelompok ekonomi seperti buruh harian lepas di berbagai sektor, pedagang kecil di warung, ojek, buruh tani, petani kecil,janda, lansia, yang harus memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri
dan sejumlah pekerja sektor informal lainnya adalah pihak yang paling terdampak akibat pembatasan sosial. Dalam bahasa Aceh, kata Zulfadhli, mereka adalah kelas sosial putoh prut, artinya bekerja sehari untuk kebutuhan sehari. Rata-rata tidak memiliki tabungan. Termasuk di dalamnya para pekerja pers yang selama ini masuk ke dalam kelas menengah. Mengapa pekerja pers harus masuk dalam skema? Karena industri media massa sangat bergantung pada stabilitas ekonomi daerah.


“Untuk tahap awal, ratusan miliar anggaran yang diplot untuk proyek-proyek bodong itu, dialihan untuk memberikan bantuan ekonomi bagi mereka yang terdampak secara langsung. Saya sudah berkomunikasi dengan perwakilan beberapa orang terdampak, rata-rata mengaku tidak memiliki tabungan. Sehari kerja untuk sehari makan. Apalagi saat ini, harga kebutuhan pokok semakin menanjak dari hari ke hari. Sehari tidak bekerja, langsung bermasalah,” ujar Zulfadhli.

Hal senada juga disampaikan oleh dr. Purnama. Anggota Komisi V DPRA itu mengatakan sebaiknya proyek bodong yang didanai dengan dana otsus, tidak dikerjakan. Demikian juga proyek-proyek lainnya, ditunda dahulu sampai persoalan covid-19 selesai.

“Alihkan dananya untuk menangani C-19 seperti pengadaan APD untuk tenaga kesehatan. Juga untuk mendanai kebutuhan pengadaan alat pemeriksaan swab. Agar Aceh bisa cepat mendapatkan jawaban terkait apakah seseorang mengidap covid-19 atau tidak,” kata Purnama.

Ia juga mengatakan, saat ini Aceh membutuhkan alat tes massal (rapid mass test) seperti di Korea Selatan, sebagai deteksi awal. Juga melengkapi fasilitas rumah sakit rujukan dan lainnya.

Purnama juga mengatakan, pembatasan sosial, seperti penutupan pusat ekonomi berbasis kerakyatan, pemberlakukan jam malam serta mewajibkan rakyat stay at home, harus ditindaklanjuti dengan pemberian dukungan logistik. Baik pangan, biaya kesehatan hingga bentuk dukungan lainnya.

“Kelas ekonomi paling bawah adalah kelompok yang paling menderita akibat wabah ini. Kelambanan gerak pemerintah telah membuat rakyat di akar rumput menderita,” kata Purnama.

Menurut Purnama dan Zulfadhli, Plt Gubernur Aceh harus lebih peka mendengar masukan-masukan dari luar. Apa yang sudah dilakukan selama ini [dalam penanganan covid-19], keduanya memberikan apresiasi. Tapi harus ada langkah besar dan sesegera mungkin dilakukan, agar seruan stay at home dan pembatasan sosial jenis lainnya, tidak justru menjadi awal bagi petaka lainnya. []

KOMENTAR FACEBOOK