ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Bea Cukai Kanwil Aceh, bekerjasama dengan Bea Cukai Lhokseumawe, Kanwil Kepulauan Riau, serta Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun (PSO TBK), Ahad (29/3/2020) berhasil menggagalkan penyeludupan 10.200.000 batang rokok ilegal merek Luffman, di perairan Jambo Aye, Aceh Utara.
Dalam siaran persnya, Selasa (31/3/2020) Isnu Irwantoro
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Aceh, menyebutkan rokok impor ilegal yang berhasil ditangkap itu tidak memiliki pita cukai. Rokok tersebut dipasok dari Thailand.
Rokok Luffman dikemas dalam 1.020 kardus, per dus berisi 50 slop. Total nilai rokok tersebut diperkirakan mencapai Rp10.353.000.000. Sedangkan total kerugian negara dari sektor perpajakan mencapai Rp11.346.225.000.
Isnu menyebutkan, terbongkarnya impor ilegal itu bermula dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bea Cukai Kanwil Aceh, bahwa ada upaya memasukkan rokok ilegal asal Thailand melalui perairan Aceh.
“Atas informasi ini, Bea Cukai Kanwil Aceh menindaklanjuti dengan meneruskan informasi ini kepada tim kapal patroli laut Bea Cukai BC 30004 yang sedang melakukan patroli laut di perairan pantai timur Provinsi Aceh,” ujar Isnu.
Saat ini barang bukti rokok disimpan di gudang Bea Cukai Lhokseumawe. KM. Seroja yang mengangkut rokok ilegal itu disandarkan di Pelabuhan Krueng Geukeuh di bawah pengawasan Bea Cukai Lhokseumawe. Ketiga pelaku yang merupakan awak KM. Seroja akan disidik oleh PPNS Bea Cukai Kanwil Aceh, saat ini ketiga pelaku dititipkan di tahanan Direktorat Polairud Polda Aceh.
Sanksi hukum atas pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor ini diatur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
