Mukhlis Takabeya: Tindakan Pemerintah Hadirkan Horor Baru untuk Rakyat Kecil

ACEHTREND.COM,Bireuen- Pengusaha jasa kontruksi Aceh H. Mukhlis,A.Md., mengkritisi cara Pemerintah Aceh dalam menanggulangi penyebaran covid-19 di Serambi Mekkah. Pemberlakukan jam malam, pembatasan sosial, serta kecurigaan berlebihan terhadap warga Aceh yang terpaksa kembali ke kampung halaman, memperlihatkan gambaran utuh bila Plt Gubernur Aceh dan jajaran, belum memiliki skema yang jelas untuk menangani kondisi tersebut.

Direktur Utama PT. Takabeya Perkasa Group tersebut mengaku gerah dengan tindakan Pemerintah Aceh yang petantang-petenteng memaksa penutupan usaha masyarakat hingga ke kampung-kampung. Termasuk pemberlakukan jam malam. “Ini kok seperti mau perang saja. Tiba-tiba otoritas datang memaksa pedagang menutup usahanya, membubarkan pengunjung warung hingga ke pelosok. Apakah begini protokol pencegahan covid-19,” kata Mukhlis, Senin (30/3/2020).

Menurut Mukhlis, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh, jangan bertindak seperti pemadam kebakaran dan pasukan anti huru-hara. Covid-19 sejauh ini, oleh karena kesalahan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, telah menjadi momok di tengah masyarakat. Tapi, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota tidak melihat itu sebagai kekeliruan. Justru merasa telah melakukan yang terbaik.


“Salah rasa sangat berbahaya. Tindakan-tindakan konyol terus dilakukan. Sibuk dengan aksi memaksa penutupan usaha warga, sibuk memaksa rakyat berdiam di rumah, tapi belum punya jawaban atas persoalan rakyat. Justru tanggung jawab diserahkan ke masing-masing kepala keluarga dan pemerintah gampong,” kata Mukhlis.

Menurut Mukhlis, tindakan Pemerintah Aceh dalam menangani penyebaran covid-19 telah melahirkan horor baru di tengah maayarakat. Kini, salah satu pihak yang terteror adalah pekerja migran di Malaysia yang pulang kampung karena di sana tidak lagi tersedia lahan kerja. Kampanye pemerintah justru memojokkan mereka sebagai pesakitan. Padahal, bila dilihat dari riwayatnya, covid-19 hadir di Aceh, dibawa oleh kelompok kelas menengah. Bukan dibawa oleh buruh migran.

“Saya sepakat bila siapapun yang baru datang dari luar, harus memeriksa diri. Tapi, oleh kekeliruan kampanye yang dilakukan pemerintah, mereka yang baru pulang justru tertekan. Seharusnya pendekatannya lebih manusiawi. Karena gelombang pulang kampung yang dilakukan buruh migran, karena di luar tidak lagi tersedia peluang. Mereka pulang bukan hendak menyebarkan covid-19, tapi hendak bertahan hidup,” kata alumnus Politeknik Unsyiah itu.

Pedagang kecil yang tiba-tiba lapaknya dipaksa untuk tutup, juga tertekan secara psikologi. Mereka yang sebelumnya harus bertahan berjualan di tengah kondisi tak menentu akibatnya melonjaknya belanja modal, tiba-tiba dipaksa menutup usaha.

“Padahal jasa kuliner kecil mayoritas hanya beroperasi malam hari. Tiba-tiba, baru saja membuka rak dagangan, otoritas datang memaksa tutup. Pedagang kelimpungan. Padahal itu satu-datunya sumber ekonomi keluarga. Untung belum diraih, rugi justru sudah terjadi,” kata Mukhlis.

Warga di gampong-gampong mulai panik berlebihan. Secara mandiri mereka memblokir jalan masuk. Melarang grab dan gojek masuk. Juga melarang bus penumpang seperti L-300 mengantar dan menjemput penumpang.

Aparatur gampong pun melarang warga menerima tamu, bukan saja dari luar negeri dan luar propinsi Aceh, tapi juga melarang tamu antar kabupaten. Kecurigaan telah tumbuh subur di tengah masyarakat. “Semua orang sudah dianggap ODP. Bahkan seorang abang tidak bisa lagi berkunjung ke rumah adiknya. Pembatasan sosial telah berubah menjadi penguncian sosial. Di-lock tanpa skema yang jelas,” kata Mukhklis prihatin.

“Seruan stay at home telah diterjemahkan sebagai isolasi ekstrim,” keluhnya.

Segera Mungkin Salurkan Bansos

Pada kesempatan itu, Mukhlis meminta Pemerintah Aceh sesegera mungkin menyalurkan bansos baik berupa sembako maupun uang. Besarannya tergantung keputusan pemerintah, dengan memperhatikan jumlah anggota keluarga, kondisi ekonomi maupun riwayat kesehatan.

Menurutnya, hal ini urgen dilakukan, karena banyak sekali warga yang terdampak akibat social distancing adalah kelompok ekonomi lemah. Mereka yang hidup dengan upah harian. Sehari tidak bekerja, maka langsung terancam ekonominya.

“Dinas Sosial harus diperintahkan membagi bantuan pangan dan uang untuk puluhan ribu rakyat miskin yang langsung terdampak. Tim besar yang harus turun. Bukan istri Plt Gubernur yang turun secara terbatas. Jangan cari sensasi. Ini sedang musibah. Pembagian sembako untuk seluruh rakyat merupakan kewajiban, bukan sekedar kebaikan hati,” katanya.

Harus Tampil Memberi Solusi, Bukan Janji

Mukhlis yang juga politisi Golkar Bireuen, meminta Pemerintah Aceh harus tampil sebagai pemerintah. Plt Gubernur Aceh Nova Irianayah tidak boleh hadir dengan style bos NGO, maupun bos partai politik. Juga tidak boleh tampil sebagai Robin Hood yang bergerak parsial. Serta tidak boleh tampil sebagai pemberi harapan palsu.

Nova harus menjadi motor bagi Aceh, menggerakkan segala lini perangkat daerah untuk memberikan kenyamanan dan kepastian. Yakinkan rakyat bahwa mereka masih punya gubernur. Yakinkan rakyat bila mereka masih punya pemimpin.

“Nova harus mampu hadir sebagai pemimpin yang egaliter. Pemimpin yang mampu menenangkan rakyat dengan tindakan nyata. Bukan hanya tegas melarang, tapi juga nyata menjawab imbas dari larangan yang telah dibuat,” kata Mukhlis. []

KOMENTAR FACEBOOK