Mualem: Rakyat Aceh Butuh Perlindungan Pemerintah, Bukan Teror Baru

Muzakkir Manaf alias Mualem (Foto: Dok.aceHTrend)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) H Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menilai penanganan atau antisipasi penyebaran wabah virus corona (Covid-19) yang saat ini dilakukan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh sudah menunjukkan langkah positif.

Ini terlihat dari aksi nyata berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Mulai dari membatasi warga keluar rumah hingga pemberlakuan jam malam. Namun, Mualem menilai, belum ada aksi nyata yang langsung menyentuh rakyat kelas bawah (kecil) di Aceh.

Ia mencontohkan, ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi dokter dan paramedis serta masker dan sanitizer untuk masyarakat. Kalaupun ada, merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan RI, bukan pengadaan langsung dari Pemerintah Aceh. Selain itu, pengawasan harga sembilan bahan pokok juga belum maksimal, sehingga harga di pasaran tetap dimainkan oleh para spekulan. Bahkan, saat ini terjadi antrean panjang bahan bakar minyak (premium) dan lainnya pada sejumlah SPBU di Aceh.

“Sejak 1 Maret hingga 1 April 2020, kami terus memantau perkembangan yang ada. Termasuk berbagai laporan dari kader dan pengurus PA di Aceh. Kesimpulan yang harus saya sampaikan adalah; pemerintah daerah wajib memberi rasa aman, nyaman, dan perlindungan kepada rakyat, bukan sebaliknya menebar teror baru,” tegas Mualem, melalui Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh, H Muhammad Saleh, Rabu sore (1/4/2020).

Itu sebabnya sebut Mualem, Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, jika mengeluarkan berbagai kebijakan, harus mempertimbangkan berbagai dampak sosial, ekonomi, khususnya psikologis masyarakat yang hingga kini masih resah dan gelisah. Termasuk dengan berbagai solusi alternatif. Bukan sebaliknya, rakyat harus melakukan dengan caranya sendiri.

“Apakah langkah lockdown yang dilakukan sejumlah kabupaten/kota, termasuk gampong di Aceh, belum cukup memberi pelajaran dan sinyal bagi Pemerintah Aceh. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemimpinnya,” ujar Mualem.

Kata Mualem, salah satu kebijakan mengisolasi diri bagi warga yang diduga terpapar Covid-91 di rumah dengan status orang dalam pengawasan (ODP) memang sudah tepat, untuk memutuskan mata rantai virus yang mematikan ini.

Namun, harusnya tidak dilepas begitu saja. Mereka ditempatkan pada satu kawasan dengan pantauan ketat dari pemerintah daerah. Misalnya di Asrama Haji Banda Aceh. Selain itu menjamin pengobatan hingga kebutuhan bahan pokok.

“Tebarkanlah rasa percaya diri dan optimisme kepada rakyat Aceh dengan informasi yang benar dan akurat, bahwa musibah ini akan segera berakhir. Jangan ada yang sembunyikan untuk tujuan pencitraan tertentu. Kasihan rakyat,” sebut Mualem.

Mualem mengaku, pernyataan ini harus disampaikan pihaknya, setelah melihat, menilai dan menerima masukan dari berbagai pihak. Termasuk suasana batin warga Aceh yang ada di pedesaan (gampong).

“Selama ini, saya dan Partai Aceh bukan diam, tapi terus memantau dan mempelajari berbagai kebijakan dan keputusan pemerintah dengan solusi nyata. Apakah begitu sulit hanya untuk menyediakan dan membagikan masker untuk rakyat Aceh, sementara sejumlah rumah pejabat dilakukan penyemprotan disinfektan. Ini tidak benar,” tegas Mualem.

Ia juga mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Pemerintah Aceh telah mencairkan dana Rp30 miliar dari Rp100 miliar lebih yang dialokasikan untuk penanganan wabah. Hanya saja, jumlah dana sebesar itu, dirasakan belum berdampak pada kepentingan rakyat kecil.

Sementara, berbagai pihak baik perorangan maupun organisasi serta perusahaan swasta di Aceh, telah ikut berpartisipasi, membantu rakyat. “Jadi, ke mana saja dana itu dicairkan. Tolong Pemerintah Aceh menjelaskan secara terbuka dan transparan kepada rakyat Aceh,” tegas Mualem.

Itu sebabnya, Mualem menugaskan dan menegaskan kepada seluruh anggota DPR Aceh dan DPRK dari Partai Aceh di Aceh, untuk terus melakukan pengawasan secara ketat dan terukur. Selain itu, DPA PA telah membentuk Gugus Tugas Penanggulangan Wabah Covid-19 Partai Aceh di seluruh Aceh.

“Jika benar-benar dana itu untuk membantu rakyat, silakan lakukan. Jika untuk kepentingan pihak tertentu, wajib ditolak. Perjuangan dan keberpihakan Partai Aceh hanya untuk rakyat,” tegas Mualem kembali.

Mualem juga meminta agar rakyat Aceh tetap mematuhi protokol dan standar operasional prosedur (SOP) yang dikeluarkan badan kesehatan dunia (WHO) serta pemerintah. “Terutama berdoa kepada Allah Swt agar wabah ini cepat berlalu. Amin,” demikian ajak Mualem.[]

Editor : Ihan Nurdin