Rakyat Aceh Wajib Stay at Home, TKA Bebas Merdeka

Tujoh droe awak Cina asai luwa, ditamong u Nagan Raya. Pomerintah Aceh hana that dipakoe awak luwa teubit tamong Aceh, padahai awak gampong han dibi jak saho. [Asai gamba: Waspada]

Oleh Muhajir Juli

Dari beberapa orang yang positif covid-19 di Aceh, termasuk yang sudah meninggal dunia, semuanya memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Pemerintah Aceh kemudian memutuskan meliburkan sekolah sejak Senin, 16 Maret 2020 untuk durasi 14 hari. Tujuannya untuk mencegah penularan covid-19 atau yang awalnya disebut corona.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, awalnya merupakan desakan publik. Warganet dari kelas menengah terdiri dari PNS, pegiat partai politik serta pekerja NGO dan wiraswasta bergaji bukanan, meminta Plt Gubernur Aceh melakukan sesuatu, salah satunya meliburkan sekolah dan melakukan pembatasan sosial demi mencegah meluasnya penyebaran covid-19.

Awalnya, pembatasan sosial hanya merupa imbauan kurangi aktivitas di kerumunan, jaga jarak minimal satu meter, jangan salaman untuk sementara waktu, serta sering-seringlah cuci tangan.

Tapi, secara perlahan, Aceh bergerak ke arah anomali. Kebijakan yang ditelurkan dalam upaya menangkal penyebaran covid-19 semakin radikal. Bukan lagi pembatasan sosial, tapi justru beralih menjadi peniadaan ruang sosial. Pesta perkawinan dilarang, warung kopi dipaksa tutup. Libur sekolah diperpanjang, PNS diliburkan (work at home), pelayanan publik dikurangi secara drastis, jam malam diberlakukan.

Sistem rantai sosial mulai mengalami guncangan. Teriakan stay at home di laman media sosial yang dilakukan oleh kelas menengah semakin membesar. Warga akar rumput menjadi korban. Kaum proletar yang stay at home berarti bersiap untuk lapar, tidak dapat berkutik. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota tidak bertindak menertibkan dengan mengandalkan Satpol PP, tapi melibatkan otoritas keamanan dan pertahanan. Cokelat dan loreng. Suasana horor pun terjadi.

Sejak awal sejumlah pihak yang masih waras, sudah mengingatkan bahwa punca persoaan covid-19 adalah mereka yang pulang-pergi dari dan ke luar negeri. Covid-19 adalah virus impor yang membutuhkan media untuk bisa tiba di Aceh. Covid-19 tidak bisa secara swadaya–misalnya terbang melalui pari angin, tiba di Aceh. Juga tidak bisa melalui perantaraan dukun dan syaman. Serta tidak pula melalui penetapan sepihak eksekutif Aceh di dalam APBA, seperti 12 proyek multi years dan puluhan paket lainnya yang ikut dianggarkan di dalam APBA 2020, padahal tidak dibahas bersama DPRA. Covid-19 tidak bisa sekonyong-konyong datang dan meneror warga Aceh yang dikenal alim akan orangnya, takut mereka kepada Tuhannya. Shalih (andaikan saja) pula para pemimpinnya.

Ada yang mengusulkan, siapapun yang baru tiba di Aceh berasal perjalanan dari daerah terjangkit, agar dikarantina terlebih dahulu. Maka di titik ketibaan seperti bandara, pelabuhan dan terminal disediakan fasilitas karantina. Siapapun yang sudah selesai masa karantina dan tidak menampakkan gejala, maka diperbolehkan masuk ke Aceh. Tapi itu tidak dilakukan.

Akibatnya, publik di Aceh mulai marah. 17 hari sudah berbagai aktivitas publik dibatasi, empat hari sudah berlaku pembatasan sosial yang ekstrim dan jam malam diberlakukan, tapi hanya sebatas itu. Larangan-larangan terus dilakukan. Pemerintah tak kunjung punya gagasan baru. Pelarangan telah memakan korban. Pelaku ekonomi kecil yang rata-rata terdampak, kini mulai menjerit. Aparatur gampong satu persatu menerapkan lokcdown mandiri. Bus dan ojek dilarang masuk. Tamu tak boleh datang, keluarga tidak boleh menginap di tempat saudaranya, yang baru pukang dari luar kota, harus dikarantina. Mereka yang pulang dari Malaysia (rata-rata pekerja migran) diharuskan melapor dan selanjutnya melakukan karantina. Yang menolak, akan berurusan dengan hukum. Rakyat kecil minta solusi. Tapi hingga kini, solusi belum kunjung terlihat. Pemerintah masih sibuk dengan dialektika kosong, menyebar baliho dan tetap melarang ini-itu. Rakyat yang semula patuh, mula mempertanyakan formula penyelesaian masalah.

Tiba-tiba, di Nagan Raya, 7 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina, ditangkap warga. Mereka baru tiba dari Jakarta dan bermaksud masuk ke PLTU 3-4 Nagan Raya. Publik marah. Kenapa rakyat di Aceh diwajibkan pembatasan sosial, TKI migran dicari-cari untuk dikarantina hingga ke pelosok gampong, warung-warung dipaksa tutup, jam malam diberlakukan, eh TKA bebas pula masuk. Tanpa karantina, tanpa pembatasan sosial. Bukankah covid-19 datang ke Aceh dibawa oleh orang Aceh yang punya riwayat berkunjung ke luar negeri? Lalu, mengapa pula orang asing (luar negeri) bisa bebas masuk ke Aceh?

Alhamdulillah, mereka sudah dibawa pulang ke Jakarta pada Rabu (1/4/2020). Itu pun setelah rakyat di sana (Nagan Raya) benar-benar keukeuh menolak kehadiran 7 TKA asal Cina itu. Pihak di Pusat mengaku TKA itu sudah setahun di Jakarta. Mungkin mereka ingin mengatakan TKA itu bersih-bersih saja. Tapi publik Aceh tidak perlu percaya itu. Karena apa? Kita saja yang ada di dalam dan tidak pernah keluar, dicurigai sebagai ODP, sehingga dilarang bepergian, konon lagi yang baru tiba dari luar.

Menjadi rakyat Aceh untuk saat ini, seperti kata indatu yang kini dikenal dengan haba maja. Haba maja ini saya kutip dari status FB Bang Ady:

Rimuëng buëh h’an jikurông,
Ureuëng gampông ‘jipenjara,’
Kamèng blang pajôh jagông,
Kamèng gampông keunöng geulawa.

Seorang teman melalui WA mengatakan pula:

Awak Aceh dipaksa kurông, lam-lam ceureulông diyu gisa. Awak luwa teubit tamong lage burông, meuleumpah gura Pak Plt kita.