Oleh Muhajir Al-Fairusy
Selama hampir seminggu di Singkil, salah satu kabupaten perbatasan Aceh, saya harus mengapresiasi kesadaran pemerintah dan masyarakat di sini menanggapi Covid-19. Hampir seluruh tempat, mulai dari pasar inpres, swalayan, kedai kopi hingga pom bensin kini siaga menyediakan handsanitizer, istilah yang tiba-tiba membumi seiring gempuran virus corona. Pernah, saya berkunjung ke satu pusat pembelanjaan sayur di sudut kota ini, dan di depannya sudah disediakan alat pencuci tangan, saya sengaja langsung masuk, lantas kasir mengingatkan saya untuk kembali ke luar dan mencuci tangan sebelum berbelanja. Tegas dan pesannya menyentuh. Singkil yang kerap tertinggal dari pembangunan akibat letaknya yang amat jauh dari pusat Provinsi Aceh, tampak lebih peka pada ancaman bahaya Corona. Tak berlebihan, dalam konteks pelayanan publik, Singkel pernah mendapat juara dua pada tahun 2015 yang diumumkan di Colombo, karena mampu memberi solusi dengan menyatukan “dukun beranak” dan bidan pemerintahan khusus pada penangangan proses ibu melahirkan. Meskipun, kualitas kesehatan terutama mutu Rumah Sakit Singkel juga harus diakui masih perlu perhatian lebih pemerintah setempat.
Tak hanya perhatian ketat pada kebersihan tangan sebagai media utama tempat corona berdiam sebelum bersentuhan, Pemerintah Singkel juga komit dan tegas menutup akses jalur wisata ke Pulau Banyak bagi turis asing. Padahal, selama ini tak terhitung jumlah turis yang terus lalu Lalang masuk ke Pulau Banyak, umumnya mereka datang dari Medan dan terus ke Singkil, selanjutnya menyeberang ke Pulau Banyak. Dalam hal ini Sumatera Utara memang diuntungkan banyak dari industri wisata kawasan perbatasan tersebut dibanding Pemerintah Aceh sendiri. Tindakan Pemkab Singkel ini, sekilas memang telah membunuh industri wisata Kepulauan Banyak yang kini kian diserbu pengunjung. Namun, jika dibiarkan, maka potensi terbunuhnya nyawa sipil di kepulauan tersebut akibat corona akan terbuka lebar. Sikap ini seperti pesan tersurat Presiden Ghana Nana Akufo Addo yang viral “…kami tahu cara pulihkan ekonomi, tapi tidak tahu cara menghidupkan kembali manusia.”
Di saat bersamaan, tindakan kocak justru dipertontonkan oleh Pemerintah Aceh dalam menghadapi ancaman bahaya corona. Mulai dari kecoplosan Jubir Pemerintah Aceh berbicara di luar kontrol etika komunikasi seiring kepanikan publik, dengan pernyataan kontroversi mengenai kuburan massal bagi korban coronan layaknya menanti korban bencana tsunami. Bukannya menenangkan publik dan memberi solusi menghadapi corona, malah membikin guyon yang sama sekali tak bermutu.
Tidak berhenti di situ, pola komunikasi Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah pun mendapat sorotan publik lewat surat cintanya yang wadaw bagi paramedis di Aceh, mereka yang di garda depan sedang berjuang melawan teror Covid-19, sebagaimana disatir oleh Bung Alkaf seorang essay nasional di laman blog bagbuding.com “Surat Cinta Nova yang Wadaw,” tampaknya penguasa Aceh ingin meniru kesuksesan Anies di Jakarta. Namun, ujungnya tak mengena, bahkan tidak autentik sama sekali. Bandingkan dengan surat Irwandi pungkas Bung Alkaf, meski dalam jeruji besi namun autentik. Pada paragraph ini, penulis bukan sedang berkampanye.
Di tengah dua kondisi kocak di atas, tiba-tiba kita kembali dikejutkan oleh kedatangan tujuh pekerja asing dari China ke Nagan Raya. Ya, dari China, negara tempat pertama sekali Corona berkembang. Jelas, masyarakat semakin panik melihat kondisi anomali ini. Satu sisi tubuh masyarakat didisiplinkan mulai dari pemberlakuan jam malam, hingga pembatasan keramaian. Pun, saat situasi genting begini, justru pekerja asing masih bisa keluar masuk Aceh. Absurd dan culas. Pada saat bersamaan, rumah-rumah penduduk dan kampung dipaksa tutup, namun bandara sebagai pintu gerbang keluar masuknya corona masih dibiarkan terbuka. Kondisi ini persis seperti sindiran sebagian masyarakat Aceh “…Tôp gampong, puehah bandara, tôp ulee, leumah punggông.”
Jika butuh lesson learn dan komitmen serius menangani Covid-19 serta tidak tegang, elit Aceh mungkin perlu belajar sikap pada Kabupaten Singkil, meskipun tertinggal dan kerap diabaikan perhatiannya, tapi tak pernah kolot menghadapi bencana global. Apalagi, dalam konteks pelayanan publik, kabupaten ini telah mendapat pengakuan dunia. Paling penting secara tersirat dalam konteks sekarang, mereka berfalsafah “…Buya krueng tajaga, buya tamong tawaspada.”
Penulis Buku Singkel : Sejarah, Etnisitas & Dinamika Sosial. Antropolog dan juga akademisi di STAIN Meulaboh.
