Menghalau Corona Dengan Portal Jalan

Muhajir Juli. (Ist)

Oleh Muhajir Juli

Di Banda Aceh dan Aceh Besar, banyak gampong sudah memasang portal di gerbang-gerbang desa. Bahkan portal-portal liar itu dibangun juga di jalan-jalan yang menghubungkan banyak desa. Di dekat portal dibangun tenda darurat, dengan penjagaan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Para penjaga, di beberapa titik, tidak melakukan physical distancing. Mereka berkerumun, tanpa jarak.

Menurut sejumlah sumber, portal -portal itu dibangun sejak Pemerintah Aceh memberlakukan jam malam di seluruh wilayah.

Warga bergerak. Melakukan pendataan. Tamu dilarang masuk. Angkutan umum tidak boleh masuk. Ojek juga dilarang. Bila hendak berhubungan dengan pihak luar, harus dilakukan di luar portal, di luar jam malam.

Di beberapa portal, berlaku aturan lain. Siapapun yang melintasi portal, harus membuka helm. Pemilik mobil harus membuka kaca (jendela). Para penjaga portal, walau ramah, tapi air mukanya tegang.

Pencegahan perluasan gerak langkah covid-19, sudah tidak masuk akal. seruan stay at home, social distancing dan physical distancing, telah diterjemahkan dengan pelarangan-pelarangan yang semakin hari semakin pula tidak masuk akal.Semua sudah saling menaruh curiga. Termasuk antar tetangga.

Di beberapa titik, di gerbang desa dipasang ruang penyemprotan disinfektan. Siapapun yang masuk, harus melewati sesi pemyemprotan tipis-tipis.

Saya membaca, kekeliruan memahami covid-19 sudah merebak ke seluruh kelas sosial. Dimulai dari kebijakan pemerintah yang terlihat setengah hati. Rakyat yang merasa terancam membuat inovasi. Memasang portal. Melarang aktivitas dengan pembatasan yang ekstrim.

Covid-19 sudah diterjemahkan seumpama pemberontak bersenjata. lelaku pencegahan yang dilakukan, serupa dengan kondisi Darurat Militer dan Darurat Sipil belasan tahun lalu di Aceh, kala Pemerintah RI sedang berperang melawan perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tapi, rakyat tidak salah. Pemasangan portal-portal itu sebagai bentuk pertahanan diri, karena pemerintah tak kunjung menunjukkan langkah kongkrit. Rakyat hanya ingin bertahan di tengah badai ketidakpastian.

Hari ini, Jumat (3/4/2020) nyaris 20 hari rakyat Aceh “dikurung” dalam ketidakpastian. Pemerintah Aceh dan kabupatenn/kota, serupa dengan panitia kegiatan, yang sejauh ini masih sebatas bertugas mengumumkan jumlah pasien positif covid-19, ODP, PDP dan lain-lain.

Sejumlah rumah sakit mulai menolak pasien. Di Bireuen, ibu saya yang beberapa waktu lalu harus kontrol ulang, sempat ditolak dua kali oleh sebuah rumah sakit. Tanpa penjelasan. “Saat ini tidak ada layanan apapun.” kata satpam. Hanya sebatas itu.

Saya mengontak manajemen rumah sakit. Memperkenalkan diri sebagai wartawan, kemudian menanyakan prosedur. Intinya bila kondisi demikian, ibu saya harus kemana? Pihak RS menjelaskan prosedur. saya menjalankannya. Pun demikian, sempat juga bersitegang dengan petugas di RS. Ujung-ujungnya, kami dilayani, tapi seusai itu dijelaskan. “Setelah ini, silahkan berobat ke RS pemerintah atau ke puskesmas. Dokter tersebut sudah menutup praktiknya di sini.” Demikian penjelasan yang kami dapatkan.

Persoalannya, bukan pada dokter menutup praktiknya di RS tersebut. Tapi, mengapa cara mereka membangun narasi komunikasi begitu buruk. Pasien golongan III, rata-rata tidak tahu harus kemana, bila tidak diberikan penjelasan. Bila hanya sebatas ditolak, dengan kalimat layaknya bahasa perang, mereka akan kebingungan.

Kini, persoalan tambah rumit. Banyak orang mengeluh. Mereka mulai tidak sabar karena tidak lagi memiliki uang. Pembatasan sosial, pemberlakuan jam malam telah membuat mereka kehilangan pendapatan. Saya termasuk yang ikut mendapatkan curhat. Hanya saja, curhat kepada saya, ibarat curhat kepada tembok. Sekedar mendengar, tanpa memiliki kemampuan membantu. Di lingkar pinggang saya, juga mengalami hal yang sama.

Rakyat butuh kehadiran pemerintah. Rakyat butuh kehadiran pemimpinnya. Bukan sebagai Robin Hood. Bukan sebagai pahlawan tanpa topeng. Karena tugas pemimpin bukanlah seperti orang kaya yang hadir membantu alakadar. Pemerintah berkewajiban menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat.

Sejauh ini, rakyat masih sabar di rumah. Satu dua orang mulai tak bisa lagi menanti. Mereka mulai bergerak. Bila pemerintah tetap slowdown seperti siput di tengah terik matahari, hari-hari ke depan akan semakin sulit. Nova Iriansyah, bersegeralah. []