ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, sedang melakukan persiapan untuk program social safety net atau jaring pengaman sosial dengan skema bantuan langsung tunai (BLT) dan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin atau masyarakat baru miskin akibat dampak Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Nova Iriansyah menjawab sejumlah pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai peresmian Poliklinik Penyakit Infeksi New-emerging dan Re-Emerging (Pinere) di Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin (RSUZA), Rabu (8/4/2020).
“Kalau kita mau mengurai status, selama ini ada tiga status plus satu, ada ODP, PDP, dan positif, sekarang ditambah lagi dengan orang tanpa gejala (OTG), kalau penambahan setiap hari ada penambahan. Saya pikir, untuk penambahan pastinya bertambah, sepanjang masyarakat Aceh pulang dari daerah terpapar. Penanganan ODP bermacam-macam, bisa dengan karantina mandiri di rumah masing-masing atau tempat lain, bisa karantina by sistem, dengan penanganan khusus,” kata Nova.
Saat ditanyakan terkait kemungkinan pengajuan pemisahan sosial berskala besar (PSBB) ke Pemerintah Pusat seperti halnya daerah lain, Nova mengatakan PSPB adalah ruang atau fasilitas yang dibuka oleh peraturan perundang-undangan melalui Pemerintah Pusat. Untuk mengajukan PSPB memiliki sejumlah kriteria dan mekanismenya diusulkan oleh pemerintah daerah, boleh dari provinsi atau kabupaten/kota, yang ditujukan ke Kementerian Kesehatan RI.
![Ahmad Humam Hamid. [Ist]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/07/PicsArt_07-07-06.37.52.jpg)
“Kalau wacana tentu setiap saat kita ingin PSBB, bahkan kita pernah melakukan yang lebih ekstrem, yaitu melakukan pencegahan aktivitas di malam hari selama enam atau tujuh malam. Maka ketika PP itu keluar, kita harus kompatibel dengan PP itu, kalau kriterianya sampai, maka kita harus ajukan, dan boleh diajukan oleh provinsi atau kabupaten/kota. Maka dalam waktu dekat akan dilakukan rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota, satu untuk membahas PSBB, untuk dievaluasi apakah sudah sampai pada saatnya untuk mengajukan PSPB,” jelasnya.
Yang kedua, sambungnya, untuk membahas terkait pengkondisian menjelang bulan Ramadan, pihaknya akan mengevaluasi apa yang sudah, kemudian merumuskan apa yang akan dilakukan, kemudian mengaitkannya dengan aktivitas masyarakat Aceh menjelang Ramadan.
“Dan sekarang strateginya kita sedang berusaha keras untuk melakukan rapid test sebanyak-banyaknya. Kalau ukuran negara Korea itu dari 0,5-0,8, yaitu 25 ribu sampai 30 ribu, masalahnya kita belum punya rapid test sebanyak itu, tapi kalau sudah dapat kita bisa langsung dilakukan, skema rapid testnya sudah disusun, randomnya sudah diformat, dan kita akan lakukan strategi itu, kalau ada yang positif langkah selanjutnya akan kita konfirmasi hasil rapid test dengan swab tes atau PCR,” katanya.
Nova juga menjelaskan, Aceh sudah memiliki laboratorium untuk menguji swab tes sejak dua pekan lalu, tetapi untuk reagentnya harus dipesan ke Jerman. Kalau pun dipesan dari Kementerian Kesehatan tetap melalui agen yang sama, tetap menunggu dari Jerman.
“Kita punya dua laboratorium, di antaranya di Unsyiah dan Balitbangkes di Lambaro Aceh Besar milik Kementerian Kesehatan, jadi saya yakin semua persiapan sudah dilakukan, kecuali hal yang tidak mungkin dilakukan. Kita setiap hari melakukan dengan berbagai jalur, ventilator saya sudah pesan di ITS, standar WHO dan harganya lebih murah. Sehingga saya mengimbau kepada masyarakat, sekurang-kurangnya kita terus menggunakan masker kalau keluar rumah, dan masker dari kain juga bisa digunakan oleh masyarakat, karena diakui WHO, dan biarlah masker aslinya digunakan oleh paramedis, karena sangat terbatas,” katanya.
Ia menambahkan, untuk alasan pencabutan jam malam, Nova mengatakan saat kebijakan itu diambil belum terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sementara bila jam malam diterapkan tanpa persetujuan Kemenkes, itu akan menyalahi aturan.
Pertimbangan selanjutnya, karena di Aceh belum terealisasi program social safety net sehingga Pemerintah Aceh sepakat untuk mencabut kebijakan penerapan jam malam. Program social safety net ini masih dalam rumusan dan kata Nova baru hari ini digulirkan dimulai dari pembagian sembako dan sedang dihitung untuk BLT sesuai arahan dari Presiden RI. Pertimbangan terakhir karena dinilai banyak penolakan dari masyarakat terkait jam malam.
“Untuk social safety net, itu data by name by adress itu sudah dilakukan seminggu yang lalu, untuk pemenuhan kebutuhan pokok untuk masyarakat miskin yaitu dapat angkanya kira-kira 525 ribu keluarga miskin dan baru miskin, dan untuk BLTitu datanya sedang dikumpulkan. Itu dana melalui APBA yang dalam payung hukum Inpres Nomor 4 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 (tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019), mudah mudahan exsercise-nya malam ini selesai dan besok harus kita laporkan ke Kemendagri,” sebutnya.[]
Editor : Ihan Nurdin
![Suasana Pasar Peunayong, Selasa sore (7/4/2020). Sejak covid-19 melanda Aceh, geliat ekonomi di pusat perbelanjaan di Banda Aceh terlihat sepi. Peunayong yang biasanya padat merambat, terlihat lebih sepi dari biasanya. [Foto: Mutia Dewi/jurnalisme warga]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/04/20200407184009_IMG_9916.jpg)
