ACEHTREND.COM, Meulaboh – Bupati Aceh Barat, Ramli MS menggelar pertemuan dengan para dokter dan awak medis di Posko Induk Gugus Tugas Covid-19, Senin (06/04-2020). Pertemuan itu dilakukan dalam rangka evaluasi secara menyeluruh pencegahan wabah Covid-19 di Kabupaten Aceh Barat.
Tujuannya untuk bertukar informasi dengan awak medis tentang perkembangan kekinian paparan Covid-19 di daerah ini. Ramli meminta para medis untuk mendata semua kebutuhan agar penanganan wabah ini bisa dilakukan maksimal.
Bupati Aceh Barat ini berjanji akan memenuhi segala kebutuhan para awak medis itu untuk memerangi wabah yang cukup berbahaya ini.
Dalam pertemuan itu Ramli MS menyampaikan telah memploting anggaran sebesar Rp20 miliar lagi untuk menangani penyebaran virus corona. Sebelumnya Pemkab Aceh Barat juga telah memplotkan anggaran sebesar Rp13 miliar untuk penanganan Covid-19. Dengan begitu, total anggaran untuk menangani wabah ini menjadi Rp33 miliar.
“Yang sudah dilakukan pencairan sekitar Rp4 miliar lebih untuk pengadaan alat kesehatan terutama alat pelindung diri (APD) dan kebutuhan lainnya yang sangat urgen sekali. Barang-barang yang sudah dipesan itu belum sampai karena terkendala keterbatasan barang yang dibutuhkan dan juga semua kabupaten/ kota di seluruh Indonesia juga membutuhkan barang yang sama,” jelas Bupati, Selasa (7/4/2020).
Selain itu pemerintah juga menyediakan pos anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk keadaan darurat sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku.
Dalam kesempatan itu Ramli MS juga menganggarkan anggaran bagi mahasiswa yang tidak pulang sebesar Rp300.000 rupiah per orang baik yang berada di luar negeri maupun yang berada di luar daerah.
“Termasuk insentif bagi para dokter dan perawat yang selalu terdepan dalam memerangi virus corona ini. Namun, besarannya masih kita diskusikan bersama para dokter,” ujar Ramli MS.
Di akhir pertemuan itu Ramli MS mempersilakan elemen masyarakat memantau penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran, penggunaan dana covid ini akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, tidak ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat bisa mengakses realisasi anggaran melalui situs website daerah.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Samsi Barmi menegaskan, pengelolaan anggaran penanggulangan covid-19 di wilayah itu harus tepat sasaran, pengelolaan secara transparan, supaya tidak membuka ruang sama sekali terhadap tindakan korupsi.
“Anggaran yang ada kita harapkan dikelola dengan baik, sesuai kebutuhan dan terintegrasi. Jangan dibuka ruang terjadi praktik korupsi sepeser pun. Apalagi dana ini diperuntukkan untuk kebutuhan darurat yaitu wadah virus corona bukan mencari keuntungan kelompok tertentu,” kata Samsi Barmi, Selasa (7/4/2020) di Meulaboh.[]
Editor : Ihan Nurdin
