ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, Ahad (5/4/2020) menyerukan kepada Pemerintah Aceh agar melibatkan ulama dan tokoh masyarakat dalam sosialiasi pencegahan covid-19 ke dalam masyarakat.
PYM Malik Mahmud menyebutkan, pelibatan ulama dan tokoh masyarakat bersifat wajib, agar semua kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota sesuai dengan ajaran Syariat Islam serta karakter dan budaya rakyat yang berlaku di Aceh. Hal ini guna menghindari kesalah pahaman serta untuk efektifitas lalu lintas informasi yang ingin disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
Demikian salah satu seruan Wali Nanggroe, di antara beberapa seruan dan imbauan lainnya, yang disampaikan kepada Pemerintah Aceh, dan segenap unsur lainnya yang berada di Aceh.
Dalam rilis yang diterima aceHTrend, Jumat (10/4/2020) Kepada intelektual dan akademisi di universitas yang ada di Aceh, Wali Nanggroe berharap mereka dapat membuat stimulus/skema penyebaran covid-19 di Aceh dan metode pencegahannya, serta mekanisme bantuan kepada masyarakat kurang mampu, agar dapat dipenuhi dengan baik dan tepat sasaran.
“Juga besaran anggaran yang dibutuhkan untuk memastikan agar aspek kemanusiaan, aspek keadilan sosial serta dampak ikutannya bisa dipetakan secara baik dan dalam jangka waktu yang dibutuhkan. Pandemi Covid-19 ini, akan berdampak kuat kepada struktur sosial dan mungkin akan menyentuh perubahan dalam peradaban manusia di masa mendatang,” kata Teungku Malik Mahmud.
Pada kesempatan itu Wali juga menyampaikan kebijakan-kebijakan force majeure (kedaruratan) yang akan diambil oleh Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), yang berpotensi bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam tata kelola pemerintahan maupun keuangan negara, akan bersama-sama diperjuangkan ke Pemerintah Pusat agar diberikan pengecualiannya untuk Aceh, yang memang memiliki Kekhususan dan Keistimewaan.
“Hal ini dalam rangka memperjuangkan keamanan dan keselamatan nyawa rakyat Aceh, sehingga sudah seharusnya menjadi prioritas utama dan pertama dari Pemerintah dan DPR Aceh,” katanya.
Bank Indonesia Harus Bantu Kreditur di Aceh
Dalam pernyataannya, Wali juga Meminta
Kepada Bank Indonesia (BI) di Aceh serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Aceh, dan lembaga keuangan dan perkreditan yang beroperasi di Aceh, maupun institusi sejenis yang ada di Aceh, mengikuti pidato Presiden Republik Indonesia beberapa hari yang lalu, agar memberikan kelonggaran waktu untuk debitur dalam melaksanakan kewajibannya untuk jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan.
“Mohon disampaikan ke institusi Pusat agar untuk Aceh diberikan kelonggaran ini dengan mekanisme penundaan pembayaran (grace periode) maupun mekanisme lain yang dimungkinkan, sebagaimana ketika tsunami melanda Aceh di waktu yang lalu.
Ambil Untung Sewajarnya Saja
Kepada para pedagang dan pengusaha, Malik Mahmud mengajak berilah harga yang seusai dengan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan di saat semua orang diuji oleh Allah SWT.
“Peran semangat solidaritas dan kemampuan Anda saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga sesuai daya beli masyarakat. Semoga Allah SWT membalas semua usaha dan keikhlasan Anda secara setimpal nantinya. Anda dan Kita semua sedang ikut berjuang bersama untuk kepentingan Rakyat Aceh dalam menghadapi cobaan Allah SWT saat ini,” kata Wali.
Pada kesempatan itu Paduka Yang Mulia Malik Mahmud juga mengatakan bersama seluruh jajaran Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Majelis Tuha Peut, Majelis Tuha Lapan, Majelis Fatwa berserta segenap unsurnya, akan selalu siap membantu, mendukung dan berjuang bersama komponen lain di Aceh, agar pencegahan, penanganan serta dampak penanganan wabah Covid-19 yang melanda di Aceh dapat dilalui secara baik, aman dan lancar.
Situasi dan kondisi saat ini dan ke depan membutuhkan perjuangan multi sektor secara kompak dan intensif. Serta saling bahu membahu mencari jalan dan langkah yang terbaik yang dapat dilakukan secara bersama segenap lapisan masyarakat. Dengan membuka ruang komunikasi secara lebar dan terbuka untuk semua kepentingan dan kebutuhan yang ada, agar secara bersama dapat dicari solusi yang tepat. []
