PSBB Bukan “Vaksin” Jangka Panjang

Maria Karsia. [Ist]

Oleh Hj. Maria Karsia, MA

Mencermati pelaksanaan Pembatasan Sosial Besar-Besaran (PSBB) di beberapa daerah, ternyata masih banyak yang tidak dapat berjalan dengan efektif. Hal ini membuktikan bahwa PSBB itu bukanlah “vaksin”; bukan pula “obat” jangka panjang yang dapat memutus mata rantai penularan covid-19. Itu hanyalah salah satu cara short term untuk memperlambat penularan, sehingga pasien tidak menumpuk dan rumah sakit dapat menampung pasien agar penanganan bisa lebih baik dilakukan.

Kalau semua disiplin, PSBB tidak perlu terlalu lama diberlakukan. Kalau tidak dijalankan dengan benar, hasilnya hanya membuat banyak perusahaan perlahan lahan bangkrut, pengangguran bertambah, PHK besar-besaran, dan potensi kekacauan sosial. Bisa membuat negara nihil pemasukan tapi beban berat menanggung kehidupan rakyat, akhirnya jatuh dalam jurang kemiskinan.

Bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah, pihak swasta maupun perorangan kalau tidak digunakan dengan benar dan tepat sasaran, serampangan, hanya seperti buang garam ke dalam lautan. Ujungnya negara dan semua pihak yang membantu akan kehabisan dana. Seperti memelihara bomb waktu yang pada akhirnya akan terjadi kelaparan, kurang gizi di mana-mana.

Kota-kota besar yang merupakan pusat bisnis, menurut saya pribadi tidak tepat diterapkan PSBB apalagi PSBB yg sekarang tidak dapat berjalan optimal, banyak terjadi pelanggaran, seperti social distancing yang tidak dipatuhi, pedagang kaki lima yang masih ramai berjualan, orang lalu lalang bepergian dengan bebas karena berbagai alasan dan ketidakmengertian sekelompok tokoh agama yang masih mempertanyakan, kenapa harus dilarang beribadah di tempat-tempat ibadah dan lain-lain.

Menurut diskusi dengan berbagai kalangan usaha, kelas menengah seperti usaha katering, restoran, klinik kesehatan, pengusaha kemasan air minum, mereka lebih memilih agar, cukuplah kiranya social distancing dengan aturan yang sangat tegas dan ketat dijalankan pemerintah. Misalnya, di kota- kota besar, pusat perbelanjaan, mall – mall dibatasi jumlah pengunjungnya, bisa dilihat dari pembatasan kapasitas parkir, mengatur kendaraan pengunjung yang dapat masuk ke mall secara bergiliran. Bila parkir sudah sepertiga kapasitas, pengunjung tak dapat masuk lagi, atau mungkin bisa hanya seperempatnya. Restoran -restoran sementara dikurangi juga kapasitas pengunjungnya, bisa buka restoran bergiliran, misalnya hari ini tenan restoran A, B, C, D, E, besok F, G, H, I, J, demikian seterusnya. Di atur cara antri dan sebelum masuk perkantoran atau mall, disediakan lewat bilik sanitasi yang aman cairannya.

Perkantoran diatur karyawannya, buat tim A dan B, yang 50 org jd 25 org, dan lain-lain. Pemerintah daerah menata kerumunan orang-orang, pedagang-pedagang kaki lima di atur jumlahnya, yang kebetulan giliran off barulah diberikan dana oleh Pemda supaya mereka tetap bisa bertahan hidup.

Biarkan pengusaha dan pedagang tetap bisa sedikit mendapatkan penghasilan, hanya sekedar buat menyambung hidup menggaji karyawan saja. Dengan demikian, pengusaha terbantu dan karyawan dapat mengerti kesulitan tapi tetap bisa bekerja.

Kalau omzet 30% saja dari semula, dan minimal bisa menutup 50% gaji karyawan, itu sudah lumayan. Akan tetapi kalau seperti sekarang nol Besar pemasukan. Sedangkan mereka diwajibkan tetap membayar gaji, bahkan ditambah lagi harus membayar THR.

Terpenting, pemda atau pihak swasta di daerah yang potensi terpapar, memperbanyak fasilitas kesehatan rujukan Covid-19 yang memadai dengan penanganan cepat dan profesional. Pemerintah bantu subsidi sembako untuk mereka yang terimbas dan kemudahan untuk mendapatkan vitamin C, sumber makanan bergizi dan lainnya.

PSBB hanya penanganan short term, jika tidak dilakukan usaha ikhtiar yang lebih ke arah menyelamatkan ekonomi negara, pelaksanaan PSBB akan membuat negara jatuh pada kebangkrutan. Kalau pendekatan seperti yang (entah dinamakan apa nantinya oleh pemerintah ) kami jabarkan di atas dilakukan, dijalankan dengan pengawasan yang ketat, insyallah kita akan melewati masa sulit ini dengan kemenangan. Setidaknya berapa lamapun harus bertahan, kita punya cadangan devisa negara yang tak terkuras habis dengan cepat. Tidak perlu pemerintah memberikan subsidi yang teramat besar untuk orang-orang yang kena PHK, karena perusahaan tak perlu melakukan PHK besar-besaran. Jika PSBB dijalankan untuk jangka waktu lama, dari mana pemerintah kuat menahan semuanya?

Di lain hal, kita tidak mungkin berharap vaksin untuk menyembuhkan Covid-19 ini bisa diproduksi massal dalam masa singkat. Mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, atau lebih. Belum yang bisa menjawab pasti. Sementara hidup jutaan manusia harus tetap berlangsung. Saya pikir, solusi jangka menengah dengan cara kita membiasakan diri melakukan kerja seperti yang telah dijabarkan di atas adalah solusi yang paling pragmatis untuk bisa bertahan dan selamat dari gempuran kebangkrutan karena covid 19 ini.

Kita juga harus berusaha membiasakan diri hidup “bersama” virus, jangan biarkan virus itu mengalahkan dan mengendalikan kita. Mari kita perang dan menang lawan covid 19, menang dalam artian kita memperkuat ketahanan ekonomi.

Penulis adalah peminat kajian politik, hukum dan sosial budaya. Penulis buku dan traveller.