Jalan Baru Agar Indonesia Tidak Bangkrut Melawan Corona

Maria Karsia. [Ist]

Oleh Hj. Maria Karsia, MA

Tulisan ini berkaitan dengan tulisan saya sebelumnya yang telah diluncurkan di aceHTrend, dengan judul PSBB Bukan”Vaksin” Jangka Panjang. Masih merupakan hasil berdiskusi dengan beberapa pengusaha dan juga mencermati geliat ikhtiar beberapa pemerintahan daerah dan kota-kota di Pulau Jawa, mengenai sikon negara tercinta Indonesia. Menurut hemat saya usulan dari pengusaha-pengusaha yang saya rangkum di artikel tersebut, optimis dapat diterapkan. Kurang lebih, saya mengusulkan untuk melakukan sebuah usaha pengetatan social distancing dengan disiplin yang ketat, disiplin, dan terintegrasi dengan mempertimbangkan kepentingan kegiatan perekonomian.

Hari ini saya melihat dan membaca artikel di sebuah harian nasional. Di artikel itu, pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan Budi Karya, mengumumkan bahwa hanya pelaku bisnis pembawa logistik diizinkan untuk bepergian melakukan usahanya. Juga ada info di media sosial, menggambarkan foto di sebuah pasar di Salatiga. Para pedagang tetap melakukan usaha, pedagang berjualan dengan menjaga jarak social distancing. Mereka berjualan di atas jalan, memanfaatkan jalan Jendral Sudirman menjadi pasar, dengan pola ini mereka otomatis membatasi masuknya kendaraan roda dua dan empat. Sementara dari berita skala internasional, ada upaya dari administrator Uni Eropa, untuk melonggarkan kebijakan lockdown.

Saya pikir, fakta-fakta tersebut bagi pengusaha yang omzetnya menengah (bukan pengusaha yang kaya raya dan punya banyak aset atau pengusaha digital level unicorn), geliat-geliat usaha tersebut baik skala lokal, nasional dan internasional, merefleksikan harapan yang baik, yang dapat berkelanjutan di dunia usaha. Ini juga sekaligus upaya untuk perang bersama melawan Covid-19. Inilah sebetulnya yang dari sejak awal pengusaha-pengusaha harapkan pemerintah dapat lakukan, mereka tidak ingin melihat ketidakharmonisan pemerintah daerah yang menentang kebijakan Pemerintah Pusat, hanya berteriak lockdown tapi tak memberi solusi bagi mereka, sebagai pelaku usaha, juga, sebagai pengusaha mereka ingin solusi jangka panjang.

Dari beberapa diskusi dengan teman pengusaha, ada hal-hal menarik yang diutarakan. Saya pikir, ide-ide mereka perlu pemerintah pertimbangkan juga . Salah satu ide yang menurut saya bisa jadi obat penanggulangan Covid-19 jangka menengah dan jangka panjang misalnya, Pemerintah Pusat dapat menyediakan dana talangan sebesar Rp500 trilliun, dipinjamkan kepada pengusaha-pengusaha yang mengalami kesulitan dari dampak Covid-19, guna untuk membayar THR dan keberlanjutan pembayaran gaji karyawan, sehingga PHK bisa ditekan semaksimal mungkin.

Selanjutnya, dana pinjaman/talangan bisa dikembalikan ke negara setelah pandemik dinyatakan berakhir. Perusahaan nantinya dinyatakan sudah recovery (sembuh) dari dampak Covid-19 dan membayar dengan cara cicilan berjangka. Siapa perusahaan yang layak mendapatkan dana talangan ini? Perusahaan yang berhak meminjam adalah perusahaan yang selama ini sudah patuh membayar pajak lancar, jumlah pinjaman sesuai dengan total gaji yang dilihat dari data PPh 21 karyawannya, tidak perlu juga besar-besaran mengucurkan dana.Akan elegan dan memenuhi rasa keadilan, jika kriterianya diperlakukan seperti itu. Maka, dijamin PHK tidak akan terjadi besar- besaran.

Melakukan hal ini, akan bisa menekan subsidi untuk orang-orang terdampak Covid-19. Uang negara takkan sia-sia dikeluarkan untuk membeli sarden dan sabun GIV, belum lagi kemungkinan dana tergerus di jalan dengan alasan ongkos kirim dan pengemasan paket bantuan. Dana negara sebagai dana talangan itu juga tidak akan hilang karena akan dikembalikan pengusaha, sekaligus usaha itu mencegah pengangguran dan kemiskinan baru dari yang terkena PHK.

Pengusaha jangan diajarkan untuk cari soft loan dari bank, mungkin mereka lebih lihai soal ini. Lagipula, saat seperti ini, mencari pinjaman ke bank, akan mencekik leher pengusaha.

Satu lagi hal yang krusial, pinjaman dana talangan itu, banyak yang mengkhawatirkan akan seperti BLBI di masa krismon 1998 dulu. Jika itu yang dikhawatirkan, jangan pakai institusi bank untuk menyalurkannya. Selain menghindari pinjaman atau kredit macet, juga untuk menghindari intervensi bank yang lebih mengutamakan bisnis-bisnis “kenalan” mereka.

Lalu bagaimana caranya? Pemerintah harus berdiskusi dengan pebisnis yang kredibel, yang pemerintah percaya. Bagaimana mekanisme, teknis pemberian dana talangan itu agar betul-betul sampai ke pengusaha-pengusaha yang terdampak Covid-19. Pemerintah dapat menggunakan instrumen perundang-undangan yang berlaku, agar tak terjadi kesalahan seperti pengucuran BLBI tahun 1998, saya yakin banyak pakar ekonomi di seputar Menkeu yang bisa dengan cepat memikirkan jalan keluarnya.

Mendapatkan data pengusaha-pengusaha yang layak mendapatkan pinjaman bisa didapat dari data pajak, kini saatnya mereka giliran dibantu pemerintah karena telah patuh membayar pajak. Merekalah yang akan menopang ketahanan ekonomi negara dan saling bahu membahu dengan pemerintah.

Terus terang saya miris melihat uang APBN jika dipakai salah satunya untuk meluncurkan program prakerja dalam upaya mengatasi dampak Covid-19. Hal ini telah memicu kontroversi yang berkepanjangan di masyarakat. Daripada meluncurkan program pelatihan online, hemat saya pemerintah berikan saja uang pelatihan tenaga prakerja tersebut, kepada perusahaan – perusahaan yang akan diberikan dana talangan/pinjaman. Syaratkan kepada pengusaha bahwa untuk menerima bantuan dana talangan usaha, mereka diwajibkan memberikan pelatihan kerja kepada tenaga – tenaga magang tersebut. Di sana, pekerja magang akan mendapatkan pelatihan langsung, mungkin di setiap perusahaan akan ada perbedaan penerimaan tenaga magang disesuaikan dengan jumlah pinjaman, dan jika pekerja magang itu cakap bekerja, ada kemungkinan setelah magang, perusahaan bisa pertimbangkan untuk menerima mereka bekerja di perusahaan tersebut. Juga tenaga-tenaga permanen akan kerja lebih giat karena mereka akan merasa, jika mereka tak rajin, pekerjaan mereka bisa jadi tergantikan dengan tenaga magang itu. Atau paling tidak tenaga magang tersebut mendapatkan pengalaman kerja langsung di perusahaan dan mendapatkan sertifikat magang dari perusahaan yang baik, bukan hanya sertifikat dari hasil praktek magang online. Sekaligus dapat menghemat anggaran negara. Pemerintah terbantu, perusahaan dapat menjalankan roda ekonominya, akan terjadi simbiosis mutualisme.

Ketahanan ekonomi ditopang dari dua arah, ikhtiar pemerintah bergandengan tangan dengan sektor usaha swasta dan usaha melawan covid 19, bisa terintegrasi dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pemda-pemda baik di propinsi dan kabupaten tinggal menduplikasinya. Multiple efeknya, dana desa dapat difokuskan kembali untuk program pengentasan kemiskinan, tanpa terganggu dana tersedot habis mensubsidi untuk sembako, karena pengangguran dapat ditekan semaksimal mungkin. Malah, pemerintah mendapatkan bonus tenaga kerja terlatih, dan terampil, ketika Covid-19 mereda. Negarapun, insyallah tidak akan bangkrut.

Penulis adalah peminat kajian sosial politik dan hukum. Seorang penulis buku dan traveller.