Komisi III DPRK Aceh Utara Terus Telusuri Anggaran Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Baktiya Barat

Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu (tengah) bersama Sekretaris, Jufri Sulaiman (kiri) dan anggota Zubir HT (kanan) ketika melakukan kunjungan kerja dan mendata aset di Puskesmas Baktiya Barat pada 19 Maret 2020 @aceHTrend/Mulyadi Pasee

ACEHTREND.COM, Lhoksukon – Komisi III DPRK Aceh Utara terus menelusuri anggaran yang digunakan untuk pembangunan Puskesmas Rawat Inap Baktiya Barat yang sudah terbengkalai sejak selesai dibangun pada tahun 2010. Padahal, keberadaan puskesmas tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

“Sebelum puasa kita sudah memanggil dan meminta keterangan dari KPA, PPTK serta mantan kepala Dinkes Aceh Utara yang menangani rumah medis, menurut mereka anggaran untuk pembangunan rumah medis itu sekitar Rp280 juta bersumber dari dana Otonomi Khusus (otsus). Padahal, sebelumnya kita juga sudah meminta keterangan dari KPA dan PPTK yang menangani ruang inap ruang tersebut dan dibangun dengan nilai Rp400 Juta,” kata Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu, Selasa (28/4/2020).

Abu menambahkan, pihaknya memprediksikan anggaran yang paling banyak diplot itu untuk pembangunan puskesmas induk. Namun, mereka belum mengetahui berapa besar anggaran untuk pembangunan tersebut dan hingga saat ini masih ditelusuri.

Dia juga menjelaskan, bangunan berupa rumah medis, ruang inap, dan puskesmas induk dibangun atas lahan yang dibeli dengan menggunakan APBK melalui salah satu tokoh kecamatan setempat. “Dengan demikian, kita sedang mencari siapa tokoh kecamatan tersebut untuk dimintai keterangan mengenai puskesmas tersebut,” kata Abu.

“Kita menegaskan jika nantinya ada ditemukan indikasi kecurangan dan korupsi terkait pembangunan puskesmas tersebut, maka kami akan melaporkan ke pihak kepolisian, siapa pun itu,” tegas Abu.

Selain itu, menurut keterangan mantan kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, kata Abu, mereka sudah pernah menginstruksikan puskesmas tersebut agar langsung difungsikan usai dibanguan. “Tapi apa kendalanya hingga aset kesehatan itu belum difungsikan, kita masih menelusurinya,” ujar Abu.

Intinya kata Abu, semua pihak yang bersangkutan dengan puskesmas tersebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Intinya kita terus menggali terkait aset kesehatan yang ada di Baktiya Barat tersebut. Di sini kami menegaskan tidak mencari siapa salah dan siapa benar, dan untuk saat ini kami fokus untuk mendata semua aset milik pemerintah yang dibangun dengan uang negara,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada seluruh SKPK di Aceh Utara, bila ingin membangun gedung baru, sebaiknya ada uji kelayakan dulu ke lokasi. Jangan sampai setelah dibangun justru tidak difungsikan sehingga malah merugikan negara.[]

Editor : Ihan Nurdin