Lab dan Klinis Hukum Unsyiah Gelar Dialog Virtual, Ini Hasil Rekomendasinya

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala melalui Laboratorium dan Klinis Hukum menyelenggarakan Dialog Hukum Interaktif Virtual bertema Tanggung Jawab Pemerintah Daerah serta Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dialog ini berlangsung dari pukul 14.00 – 17.00 WIB, Senin (27/4/2020).

Kepala Laboroatorium dan Klinis Hukum FH Unsyiah, Kurniawan S, mengatakan, sejak akhir 2019 FH Unsyiah telah membentuk sepuluh klinik hukum.

“Setiap klinik hukum tersebut dikoordinasikan oleh satu koordinator dan beranggotakan para dosen sesuai dengan kompetensi keilmuannya masing-masing,” ujar Kurniawan kepada aceHTrend.

Penyelenggaraan dialog virtual ini kata Kurniawan, merupakan manifestasi peran dan tanggung jawab kampus untuk hadir di tengah masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Selain itu juga salah satu bentuk dari tridarma perguruan tinggi dalam hal pengabdian kepada masyarakat.

“Kali ini dialog yang kami hadirkan serial Klinik Hukum Pemerintahan Daerah dan Perundang-undangan,” ujarnya.

Dipandu langsung oleh Kurniawan, kegiatan ini menghadirkan 13 narasumber, yaitu Rektor Unsyiah Prof Samsul Rizal; Rektor Unimal Dr Herman Fithra; Rektor UIN Ar-Raniry Prof Warul Walidin; dan Rektor UTU Prof Jasman J Ma’ruf.

Selanjutnya ada Guru Besar UI dan Staf Khusus Presiden RI Prof Satya Arinanto; Guru Besar FH Unsyiah Prof Husni; Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Unair Surabaya Dr Suparto Wijaya; Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sunawardi; Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin; Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman; Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar; dan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh, Nasir Nurdin.

Turut bergabung Kepala Ombudsman RI Kantor Perwakilan Aceh yaitu Dr Taqwaddin, mantan rektor Unimal Prof Apridar, sejumlah ASN dari Kemenpan RB RI, sejumlah ASN dari Puslatbang KHAN LAN RI – Aceh, sejumlah advokat, mahasiswa, dan para dosen dari berbagai universitas di Indonesia.

Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi penting, yaitu diperlukannya komunikasi yang baik, berkelanjutan, terintegrasi dan keterpaduan gerak dan langkah di antara seluruh stakeholders yang ada di Indonesia, khususnya para pengambil kebijakan, perguruan tinggi (negeri dan swasta) dan para tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai komponen lainnya sebagai upaya penanggulangan Covid-19.

Perlu disegerakan untuk disalurkannya bantuan langsung tunai (BLT), baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang berada di Aceh, serta di seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia diminta mempercepat proses refocussing anggaran dari APBN maupun APBD untuk penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Selain itu juga diminta untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menopang dan menjamin tetap terjaganya roda ekonomi masyarakat agar tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Menyarankan kepada pemerintah, dan pemda provinsi serta pemda kabupaten/kota yang ada di Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Aceh agar dapat merelokasi aggaran dari APBN, serta APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota untuk pengadaan berbagai peralatan medis termasuk perlengkapan proteksi bagi medis dalam upaya mendukung pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19.[]

Editor : Ihan Nurdin